Generasi Pembaharu GOLKAR

Presiden-Wapres Kikuk 15 Menit

2009-05-18T09:59:00.000+07:00

JAKARTA -- Dalam beberapa hari terakhir, hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan HM Jusuf Kalla (JK) sempat renggang dan memanas, seiring dengan perpisahan keduanya di pilpres mendatang. Selasa, 12 Mei, untuk kali pertama sejak saling sindir, SBY dan JK bertemu dalam forum resmi di Gedung Bidakara Jakarta.
Keduanya tampil bersama lagi pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) yang diikuti seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia.

Informasi yang dihimpun Fajar, sebelum masuk ke tempat acara, SBY dan JK bertemu terlebih dahulu di ruang rias Bidakara. Di ruang itu keduanya tidak banyak berbicara. Mereka hanya saling menanyakan kabar masing-masing.

-- Dalam beberapa hari terakhir, hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan HM Jusuf Kalla (JK) sempat renggang dan memanas, seiring dengan perpisahan keduanya di pilpres mendatang. Selasa, 12 Mei, untuk kali pertama sejak saling sindir, SBY dan JK bertemu dalam forum resmi di Gedung Bidakara Jakarta.
Keduanya tampil bersama lagi pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) yang diikuti seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia.

Informasi yang dihimpun Fajar, sebelum masuk ke tempat acara, SBY dan JK bertemu terlebih dahulu di ruang rias Bidakara. Di ruang itu keduanya tidak banyak berbicara. Mereka hanya saling menanyakan kabar masing-masing.

Pertemuan yang terkesan kikuk itu berlangsung kurang lebih 15 menit. Keduanya kemudian berjalan berdampingan menuju lokasi acara. SBY mengenakan safari warna gelap dan JK memakai kemeja lengan panjang putih.

Begitu masuk ruang acara, ratusan peserta Musrenbang langsung berdiri dan bertepuk tangan. SBY dan JK pun melambaikan tangan kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia itu. SBY dan JK lalu duduk berdampingan di deret kursi paling depan.

Saat memberikan sambutan, SBY menyinggung hubungannya dengan JK. ”Tadi waktu kami masuk ke ruang ini, saudara tepuk tangan sangat meriah. Barangkali ini dikaitkan dengan pilpres,” kata SBY disambut tawa para hadirin.

"Benar, kami akan berkompetisi. Tapi, hubungan silaturahmi saya dengan Pak Jusuf Kalla tidak akan pernah putus. Kami juga akan menyelesaikan tugas bersama-sama sampai akhir periode," kata SBY.
Menurut SBY, kerja sama lima tahun di pemerintahan telah mengikat hubungan baik dirinya dengan JK.
"Sampai saat ini kami masih berhubungan baik. Masa kenangan, masa indah, tidak mungkin kami lupakan,” kata SBY.

JK yang mendengarkan pidato SBY, tertawa sambil menoleh ke arah peserta. Persaingan dalam politik, kata SBY, merupakan hal biasa. Karena itu, masyarakat tidak perlu cemas. "Politik memang keras, tapi hati kami tetap tersambung," kata SBY kembali disambut tepuk tangan.

Saat SBY memukul gong untuk membuka Musrenbang, JK juga mendampingi di atas panggung bersama Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, dan Menteri PPN/Kepala PPN Paskah Suzetta.

Sejak JK-Wiranto mendeklarasikan diri, hubungan SBY dengan JK sempat tegang. Keduanya juga saling menyindir. JK pernah menyatakan selalu dijadikan bumper oleh SBY. Polemik terakhir, JK mengkritik lambannya SBY menetapkan cawapres. JK pun menyatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan.

Sindiran JK tersebut disambut SBY saat syukuran kemenangan Partai Demokrat di Puri Cikeas Indah, Minggu malam, 10 Mei lalu. SBY menyesalkan adanya penilaian bahwa dirinya lamban dan ragu dalam menentukan cawapres.

SBY mengingatkan komitmen JK untuk tidak saling mencerca. Saat itu SBY juga memperlihatkan perasaan kurang sreg atas jargon yang diusung JK-Wiranto; "Lebih Cepat, Lebih Baik".

Situasi di Bidakara kemarin mirip penampilan bersama SBY-JK, 24 April lalu dalam rapat di gedung Setneg. Saat itu, Partai Golkar baru saja mengumumkan berpisah dengan Partai Demokrat dan akan mengusung JK sebagai capres. Di depan para gubernur, saat itu SBY dan JK juga mengumumkan akan berkompetisi secara fair. (tom/sof)

Target 90 Persen di Sulsel

2009-05-18T09:57:00.000+07:00

JK-Wiranto Bekali Relawan L-9, Sedot Dukungan Agamais

MAKASSAR -- Tim pemenangan JK-Wiranto di Sulsel optimis memenangkan pasangan ini pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Target yang dipatok malah sangat bombastis, minimal meraih 90 persen suara pada pilpres yang akan digelar 8 Juli mendatang.
Pada pilpres 2004, saat JK menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mereka bisa unggul telak di Sulsel. Kala itu, kemenangan SBY-JK di daerah ini mencapai angka yang cukup fantastik, 87 persen.

Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Dewie Aryaliniza Yasin Limpo, mengatakan dengan status calon wakil presiden saja, JK mampu menang 87 persen. Apalagi saat ini dengan posisi calon presiden. Kemenangan diharapkan lebih besar lagi.

"Tidak ada alasan bagi warga Sulawesi Selatan untuk tidak mendukung JK-Wiranto. Inilah kesempatan terbaik untuk menjadikan warga Sulsel sebagai presiden. Saya yakin kita bisa menang minimal 90 persen," kata Dewie saat berorasi di gedung CCC, Makassar, Minggu, 17 Mei.

Dewie menjadi salah satu orator dalam deklarasi bersama Koalisi Rakyat di gedung yang terletak di kawasan pantai Losari tersebut. Selain Dewie, hadir pula Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin, dan Ketua DPP PBB, Ali Mokhtar Ngabalin.

Menurut saudara kandung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ini, JK bukan hanya didukung masyarakat Sulsel. Warga se Sulawesi pun seharusnya memberi dukungan kepada putra terbaik Sulsel tersebut agar bisa menang di pilpres.

Ilham Arif Sirajuddin juga berharap persentase kemenangan JK-Wiranto pada Pilpres 2009 bisa lebih besar dibandingkan kemenangan SBY-JK pada Pilpres 2004. Namun, Ilham tidak mematok angka pasti soal target menang itu.

Menurutnya, masyarakat Sulsel memiliki ikatan emosional dengan Jusuf Kalla dan Wiranto. Hendaknya, lanjut Ilham, hubungan ini tetap terjaga demi menyukseskan JK-Wiranto sebagai pemimpin di negeri ini.

Jika pasangan ini mampu memenangkan Pilpres 2009, Ilham mengingatkan, maka inilah kali pertama orang Sulsel menjadi presiden melalui pemilihan secara langsung. Sebelumnya, sudah ada warga Sulsel yang menjadi presiden Indonesia. Dia adalah Prof Dr Ing Baharuddin Jusuf Habibie.

Namun, prosesnya berbeda. Habibie yang saat itu menjabat wapres diangkat menjadi presiden oleh MPR menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Deklarasi bersama Koalisi Rakyat kemarin diikuti sedikitnya 53 simpul masyarakat di Sulsel. Komunitas yang bergabung dalam koalisi ini, antara lain Forum Umat Islam Sulsel, KAHMI Sulsel, Kelompok Pemusik Jalanan, dan BPD Gapensi Makassar.

Selain itu, ada pula GM Nahdliyin, Paguyuban Sunda, KKK Banjar, Jamaah Almarkaz, Komunitas Kandea, Batu Putih Futsal Club, Komunitas Pedagang Pasar, STIC Thunder Club, Komunitas Anak Makassar, Sahabat Muda JK, dan Barisan Muda JK-Wiranto.

"JK-Wiranto itu pekerja keras. Sudah banyak karya yang diberikan kepada bangsa ini. Dengan menjadi presiden, JK akan lebih banyak berbuat bagi bangsa ini. Makanya, mari bersatu mendukung JK agar rakyat makin sejahtera," kata Sugali Halim, pentolan Barisan Muda JK-Wiranto.

Deklarasi Koalisi Rakyat, kemarin, turut diisi dengan pesan-pesan budaya dari tiga tokoh kebudayaan Sulsel. Mereka adalah Rahman Arge, Ishak Ngeljaratan, dan Udhin Palisuri. Mereka secara bergantian berbicara di hadapan ribuan relawan yang hadir.

Ada pula pertunjukan angngaru' yang dilakonkan Dg Tutu. Selain itu, ada pula zikir bersama dan doa untuk kemenangan JK-Wiranto yang dipimpin Ketua Umum MUI Sulsel, AGH Sanusi Baco, Lc. Deklarasi juga dihibur artis-artis lokal. (*)

Kalla-SBY Bakal Head to Head

2009-05-09T16:14:00.000+07:00

JK-Win Kunci Mega-Prabowo ; Pengamat: 95 Persen PDIP ke Demokrat

Makassar, Tribun - Duet Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) bakal berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyobo (SBY)-Boediono/Hatta Radjasa. Kemungkinan ini dinilai sangat kuat menyusul deadlock-nya pembicaraan PDIP dengan Partai Gerindra.

Demikian disampaikan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, kepada Tribun, Jumat (8/5) malam. Menurutnya, wacana PDIP ke Partai Demokrat bukan gertak sambal belaka. "Dari informasi paling dalam yang saya peroleh, 95 persen PDIP ke Demokrat," tegas Buhanuddin per telepon.
Enam alasan diungkapkan Burhanuddin yang mengubah sikap keras PDIP selama ini ke Demokrat (lihat, Mengapa PDIP Hengkang?".
"Yang paling pokok, mereka sudah lelah beroposisi karena tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak dapat dana juga tidak mendapat tambahan suara. Makanya, sikap pragmatisme muncul dan memilih gabung ke Demokrat," jelas Burhanuddin.
Faktor penentu lain yang membuat PDIP gamang adalah keputusan mengejutkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menggandeng Wiranto. Duet JK-Win dinilai Burhanuddin membuat posisi Megawati dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terkunci.
Hanya saja, lanjut Burhanuddin, PDIP akan tetap memperjuangkan Megawati menjadi calon presiden (capres). Tapi perjuangan ini sudah terbaca arahnya. Sebab, segencar apapun tetap tak akan bisa meloloskan Megawati menjadi capres tanpa koalisi yang membutuhkan dana besar.
Sinyal PDIP ke Demokrat juga dikuatkan oleh pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Taufik secara gamblang mengatakan bahwa ideologi PDIP dan Demokrat hampir mirip satu sama lain.
Saat ditanya bakal bergabungnya PDIP ke Demokrat, Taufik menjawab santai, "Nggak boleh?"
Namun, Taufik menampik jika komunikasi PDIP-Demokrat dua hari terakhir sudah menurus pada pembagian kursi kabinet. "Masa bicara kedudukan, belumlah. Kita bicara negara kesatuan dulu," katanmya.
"Kemesraan" PDIP-Demokrat mulai tercium setelah Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menemui Megawati di kediaman pribadi, beberapa hari lalu.
Pengamat politik Bima Arya memastikan kehadiran Hatta ke rumah Mega diutus SBY. Namun, kapasitas Hatta bukanlah sebagai politisi PAN atau hanya sekadar menteri, tapi sebagai orang dekat SBY.
Apalagi kedatangan Hatta tepat waktu, hanya sehari menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI PDIP, Rabu (7/5). Malah setelah Hatta, Gubernur BI Boediono juga disebut-sebut menemui Megawati.
Posisi Boediono sebagai cawapres terkuat SBY dinilai Burhanuddin sebagai salah satu daya tarik PDIP ke Demokrat. "Pasalnya, Boediono itu adalah orang profesional yang dibesarkan di PDIP," tegasnya.(bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Ilham: SBY Bagus, Tapi Soal Ekonomi, Kalla Real President

2009-05-09T16:09:00.000+07:00

Laporan: Muhammad Irham. la_toge_langi@yahoo.com

MAKASSAR, TRIBUN - Selama hampir lima tahun kepemimpinan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, banyak hal yang terjadi di Indonesia, utamanya dalam hal pemulihan ekonomi di Indonesia.

Dalang di balik semua kemajuan ekonomi Indonesia adalah Jusuf Kalla, ekonom dan pengusaha dari Sulawesi Selatan. Karena itu, tidak salah jika rakyat Indonesia mendukungnya menjadi Presiden lima tahun ke depan.

Demikian salah satu poin penting yang diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin saat menerima aspirasi IKA UMI yang mendukung pasangan JK-WIN di Alamanda Room Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Sabtu (9/5).

Menurut Ilham, beberapa kasus yang menyangkut keamanan negara, berhasil diselesaikan dengan baik oleh Jusuf Kalla, di antaranya kasus Poso, Ambon, dan Aceh.

Demikian pula dengan pemulihan ekonomi, termasuk program BLT yang selama ini sering diklaim sebagai keberhasilan SBY. (*)

Salah Kalau Tak Banyak yang Dukung Kalla di Jawa

2009-05-09T16:07:00.000+07:00

Laporan: Muhammad Irham. la_toge_langi@yahoo.com

MAKASSAR, TRIBUN - Anggapan banyak kalangan yang menyebutkan bahwa Jusuf Kalla tidak akan banyak mendapat dukungan dari masyarakat di Jawa, ditepis oleh Ilham Arief Sirajuddin, Ketua DPD I Partai Golkar, Sulsel, Sabtu (9/5).

Menurut Ilham, meski penduduk Jawa mencapai 60 persen dari penduduk Indonesia, namun yang perlu diketahui bahwa dari 60 persen itu, terdapat pula penduduk Sulawesi, Sumatera, Papua, dan sebagainya.

"Mereka-mereka ini bisa jadi akan mendukung pasangan JK-WIN, jadi tidak perlu khawatir atas dukungan di Pulau Jawa," kata Ilham usai menerima aspirasi IKA UMI di Imperial Aryaduta, Makassar, sore tadi.

Menurut Ilham, sebagai negarawan, Kalla memiliki talenta pemimpin yang tidak diragukan lagi. Ia memiliki segudang keberhasilan semenjak menjadi wakil presiden. (*)

Prabowo dan Mega Ngotot, Kalla-Wiranto Resmi Duet

2009-05-02T08:47:00.001+07:00

Jakarta, Tribun - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum DPP Partai Hanura mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, 8 Juli mendatang.

Pasangan ini dideklrasikan di Posko Golkar, Jl Ki Mangunsarkoro, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) malam. Duet Kalla-Wiranto menjadi pasangan pertama yang dideklarasikan.
Kesepakatan pasangan ini dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Soemarsono. Kalla, Soemarsono, Wiranto, dan Sekjen Hanura, Yus Jusman, bertandatangan di lembar kesepakatan tersebut.

Deklarasi Kalla-Wiranto yang sudah mendapat tagline JK-Win hanya beberapa jam setelah Koalisi Besar yang menghimpun Golkar, Hanura, PDIP, dan Gerindra dideklarasikan sebelumnya.

Namun, capres PDIP Megawati dan capres Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan sikap menghadapi pilpres. Keduanya dikabarkan masih ngotot di posisinya masing-masing selaku capres yang diusung partainya.

Syarat Kursi
Hasil quick count (penghitungan cepat) menunjukkan, Golkar mendapat sekitar 15 persen suara sah atau sekitar 108 kursi di DPR RI. Sedangkan Hanura mendapat 3,7 persen suara sah atau sekitar 24 kursi.

Bila merujuk pada syarat pengajuan pasangan capres-cawapres yang berpatokan pada jumlah kursi di parlemen, koalisi Golkar-Hanura sudah memenuhi syarat karena melebihi 20 persen kursi (112) di DPR RI.

Menurut Kalla, "ijab kabul" ini dilakukan untuk kemajuan bangsa, kebesaran bangsa, dan kemakmuran Indonesia sesuai cita-cita bersama. "Kita semua membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Ini kunci kuat untuk dapat menjalankankan bangsa dengan segala masalah dengan membangun sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi dan efektif," ujar Kalla yang masih mejabat wapres ini.

Pasangan ini, menurut Kalla, mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Masalah bisa dijawab bila pemimpin mempunyai program yang kuat untuk menyelesaikan masalah. "Kami adalah kombinasi yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk civil society," tambah Kalla.

Kalla yang juga mantan menko kesra ini menjelaskan, dirinya sebagai pengusaha tiidak memiliki karakter untuk ragu mengambil keputusan.

Begitu Wiranto yang pernah menjadi Panglima TNI. "Kami tidak akan bertindak sebagai pengusaha atau militer. Tapi latar belakang dan pengalaman yang arif ini yang akan dipakai," jelasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif menegaskan, pemilihan Wiranto sebagai pendamping sepenuhnya ditentukan Kalla selaku ketua umum partau. "Ketua umum yang melakukan lobi politik karena mandat diberikan kepada ketua umum," ujarnyanya.
Menurut Syamsul, pilihan politik mendampingi Kalla tidak masuk dalam penjelasan Kalla saat rapat pleno Partai Golkar dilakukan. "Itu pilihan Jusuf Kalla, dan tidak masuk rapat pleno," pungkasnya.

Sementara Wiranto mengatakan, pilihannya mendampingi Kalla karena perolehan suara Hanura tidak mencapai 10 persen. Hanura akan menghadapi benan berat bila tetap memaksakan diri sebagai capres.

"Bila turun satu tingkat menjadi cawapres tidak ada salahnya. Apalagi dalam konteks perjuangan," paparnya.

Selain itu, Wiranto mengatakan, ada kecocokan yang terbangun sehingga tidak canggung dalam membangun kerja bersama. "Pribadi Jusuf Kalla menarik. Beliau memang bukan militer, tapi seperti militer yang bergerak cepat dalam mengambil keputusan," kata mantan ajudan mantan Presiden Soeharto ini.

Dia menyatakan, dari sisi pandangan publik kedua pasangan memenuhi kriteria. Ada unsur Jawa-non-Jawa, sipil-militer, dan pengusaha-birokrat.
Kecocokan tidak hanya dari Kalla dan Wiranto. Dari sisi istri, kedua sosok merupakan paduan dari wilayah Sumatera dan Sulawesi."Jadi saya terbiasa bekerja sama dengan orang Sulawesi," ujarnya disambut tawa.

Sulsel
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, mengatakan, deklarasi Kalla-Wiranto akan dilanjutkan pula di daerah.
"Pasti ada juga deklarasi di tingkat DPD. Tapi kita masih menunggu perkembangan. Golkar dan Hanura di daerah juga akan melakukan komunikasi untuk mendukung duet JK-Win," katanya.

Sedangkan Ketua DPD Hanura Sulsel, Dewie Yasin Limpo, mengaku, pihaknya lebih mudah memenangkan duet Kalla-Wiranto karena Kalla adalah putra Sulsel.
" Untuk selanjutnya, strategi pemenangan di daerah akan dibahas bersama DPP. Saya sudah menerima undangan dari DPP dan saya akan ke Jakarta dalam satu dua hari ini," kata adik kandung Gubernur Syahrul Yasin Limpo ini.

Dewie mengaku optimistis duet Kalla-Wiranto bisa memenangkan pilpres. Alasannya, Hanura bisa menempatkan satu calegnya di DPRD Sulsel dari semua daerag pemilihan yang ada.

"Kita tinggal memanfaatkan potensi kader-kader kita yang lolos di DPRD Sulsel untuk menggarap suara bagi pasangan capres yang kita usung," tambahnya.

Pantau
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku terus memantau perkembangan politik nasional. Dia mengamati gerilya sejumlah elite partai politik mencari teman koalisi menghadapi pemilihan presiden (pilpres) mendatang.
"Peta politik nasional setiap saat berubah. Partai politik masih mencari format koalisi yang terbaik," kata Syahrul usai membuka rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Sulsel di Hotel Clarion, Makassar, Jumat (1/5).

Kali ini, Syahrul enggan berkomentar soal berpisahnya duet SBY-Kalla. "Bagi saya, berapapun pasangan yang maju yang penting tujuannya satu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Syahrul dalam kapasitas gubernur diagendakan menjemput kedatangan Kalla di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, hari ini. Kalla memiliki sejumlah agenda di Sulsel. Kemarin, Kalla mendeklarasikan pencalonannya sebagai capres menggandeng Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto.

(Persda Network/ade/lim)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

SBY Aniaya Kalla

2009-05-02T08:44:00.002+07:00

* Soal Koalisi di Pilpres 2009 * Dilontarkan Pengurus DPP Golkar dan Ketua DPD I * Kalla Tak Hadiri Rapat yang Dipimpin SBY * Rapimnas Khusus Golkar Digelar Hari Ini * Demokrat Bantah Semena-mena terhadap Golkar

Jakarta, Tribun - Jajaran fungsionaris Partai Golkar menilai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (SBY) sudah "menganiaya" Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla dan Golkar sebagai institusi partai.

Demikian reaksi Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau, Rusli Zaenal, dan Ketua DPD I Golkar, Zulfadhli, di Jakarta, Rabu (22/4) tengah malam.

"Kalau kita sebagai orang Bugis-Makassar, maka ini sudah menyangkut siri. Kita dipandang enteng dan dilecehkan," kata Iskandar menanggapi sikap Partai Demokrat yang dianggap memaksakan Golkar mengajukan lebih dari satu nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi SBY pada Pilpres, 8 Juli mendatang.

Iskandar memastikan, Golkar tidak lagi berkomunikasi dengan Demokrat hingga pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus yang akan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pagi ini. Rapimnas khusus ini akan berlangsung tertutup.
Sekjen Golkar Sumarsono juga mengumumkan sikap Golkar terkait koalisi usai rapat harian DPP Golkar yang dipimpin Kalla di kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, kemarin.

Sumarsono mengatakan, Golkar memutuskan menghentikan komunikasi politik dengan Demokrat karena tidak didapatkan titik temu dan kesamaan pandangan.
Pembicaraan koalisi dengan Demokrat, lanjut dia, tidak mencapai mufakat. Selanjutnya, rapat memutuskan untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain.

Namun Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah bila partainya atau SBY sudah berbuat semena-mena terhadap Golkar.

"Kami tidak menduga bahwa Golkar hari ini (kemarin) menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan dalam pembicaraan tentang koalisi antara Demokrat dengan Partai Golkar. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak," ujar Anas saat menggelar jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, tadi malam.

Menggantung
Iskandar mengatakan, masyarakat bisa menilai terkait sikap Kalla yang menurunkan status capres menjadi cawapres agar program pemerintahan bisa dilanjutkan. Namun Demokrat terkesan sengaja mengulur keputusan dan menggantung siapa yang bakal dijadikan cawapres.

"Pak Jusuf Kalla tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya tapi berpikir untuk bangsa dan negara ini," ujar Iskandar.

Kalla hampir pasti akan diusung oleh Golkar sebagai capres. Selanjutnya, Kalla akan berkomunikasi dengan parpol lain, termasuk dengan PDIP, Hanura, dan PPP.
Sesuai agenda, Kalla akan menemui petinggi DPP PDIP seperti Taufik Kiemas, Pramono Anung, Theo Syafei, dan Tjahjo Kumolo, malam ini.

IKA Centre
Sementara itu, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Centre mengaku
bersyukur karena DPP Partai Golkar telah bersikap tegas dan memberikan mandat kepada Kalla untuk membangun komunikasi dan membangun koalisi yang kuat.
Menurutnya, SBY (Demokrat) telah mengunci rapat peluang Partai Golkar terutama Kalla untuk menjadi cawapres jilid II.

Akibatnya, baik Golkar sebagai partai politik dan Kalla sebagai ketua umum merasa terusik harkat dan martabatnya dari pola komunikasi politik yang dibangun oleh SBY.
Ditanya figur yang ideal sebagai pendampingi Kalla, Untung menyebut beberapa nama seperti Prabowo Subianto, Ketua PAN Sutrisno Bachir, dan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali. "Mereka itu adalah sahabat-sahabat Kalla semuanya. Kita harapkan mereka membangun komunikasi," katanya.

Khusus nama Prabowo, IKA Centre cukup mendukungnya. Namun, semuanya dikembalikan kepada Kalla untuk menentukan arah politik dan arah koalisinya.

Qasim Mathar
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Qasim Mathar, mendukung keputusan Golkar yang pisah dengan Demokrat. Sebab, Kalla bisa memperoleh momentum untuk dirinya.

"Kemarin, momentum ada pada SBY, tetapi sekarang ada pada Kalla. Semoga Kalla dapat mengelola momentum ini dengan baik," katanya.

Soal koalisi ideal, Qasim menyarankan agar Kalla mempertimbangkan pemilih Pula Jawa yang jauh lebih dominan dari luar Jawa. Selain itu, adanya mitos bahwa figur dari luar Jawa sulit jadi presiden patut jadi pertimbangan.

Kalla sebaiknya memperhatikan tiga faktor. Di samping figur asal Jawa, figur juga harus kuat dari sisi finansial. Terakhir, Kalla harus melakukan konsolidasi Golkar agar tidak terpecah.

"Kalau bisa gandeng Gerindra, PAN, dan PPP. Kendati elite partainya sudah tidak solid, itu lebih bagus jika mampu dikelola menjadi kekuatan. Dan harus melakukan kontrak politik yang jelas dengan tokoh politik yang dilobi," katanya.

Demokrat Sulsel

Di tempat terpisah, Ketua DPD Demokrat Sulsel, A Reza Ali, mengatakan, tidak setuju bila disimpulkan Demokrat yang menolak Kalla sebagai cawapres.
Sebab, sebelumnya Demokrat yang mengedepankan tagline lanjutkan sangat bisa dimaknai bahwa Partai Demokrat masih menginginkan duet perintahan SBY-Kalla dilanjutkan.
Namun, sangat disayangkan, elite Partai Golkar, terutama yang dimotori Golkar Sulsel terlalu dini menarik diri dan mengajukan Kalla sebagai capres.
Partai Demokrat memandang Golkar sebagai partai yang tidak jelas arah politiknya dan cenderung tidak konsisten.

Etisnya, kata Reza, karena Kalla pada Pemilu 2004 lalu datang dari Partai Demokrat, bukan dari Partai Golkar, sehingga, bila ingin pisah dengan Demokrat maka sebaiknya dikomunikasikan dengan baik.

Ditanya figur ideal pendamping SBY, Reza belum mau menyebutkan sebelum menggelar rapat pimnan daerah untuk menyerap aspirasi.
"Yang jelas, banyak pesan singkat yang masuk ke ponsel saya. Lebih dominan sebut Kalla sebagai pendamping ideal, tapi banyak juga yang sebut Dien Syamsuddin, Sri Mulyani, dan Akbar Tanjung, serta figur lainnya," tambahnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, AGH Sanusi Baco, mengatakan, ketika Kalla mau maju sebagai cawapres tahun 2004 , dia mengatakan akan maju menjadi dengan niat untuk ikut memperbaiki bangsa dan negara bersama dengan orang yang cocok dengannya.

"Inilah yang dipegang Pak Jusuf Kalla selama lima tahun dan kita lihat pada seluruh kegiatan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Sanusi.

Menurutnya, setelah pemilu legislatif, ternyata sikap itu berbeda dan ada perubahan. Inilah sikap yang dinamakan politik, tidak ada yang abadi.
"Kalau Pak Jusuf Kalla sebagai wapres dan Ketua Umum DPP Psrtai Golkar mengambil sikap, itu juga harus dimaknai sebagai sikap politik. Mudah-mudahan niat itu tetap untuk memperbaiki bangsa dan negara," tambahnya.

Parpol Lain
Politisi PDIP menilai keputusan Golkar meninggalkan Demokrat adalah keputusan yang matang. Hal itu juga akan menjadikan pertarungan di Pilpres 2009 kian dinamis dan menarik.

"Sebagai partai besar dan punya pengalaman dalam politik, keputusan yang diambil Partai Golkar adalah keputusan yang matang, panjang, dan membuat pertarungan pilpres semakin dinamis dan menarik," kata Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung. Sikap Golkar membuat tidak ada yang merasa seakan-akan punya kekuatan dominan dan sendirian di Pilpres 2009.

Sedangkan DPP Partai Gerindra berharap Golkar akan bergabung dengan kubu Teuku Umar. "Semoga bergabung di Teuku Umar atau di Blok Prabowo," ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat ditemui seusai rapat di Kantor DPP Gerindra, tadi malam.
Suhardi menjelaskan, posisi Prabowo tidak akan terancam dengan kehadiran Partai Golkar. Prabowo masih berpeluang menjadi capres atau cawapres dari kubu Teuku Umar.
Suhardi juga menjelaskan, saat ini Prabowo telah memiliki dukungan dari parpol-parpol kecil. Menurut Suhardi, justru Prabowo memiliki kedekatan dengan Golkar. "Beliau dulu pernah jadi orang Golkar," jelasnya.
Suhardi juga menerangkan, saat ini, memang sudah ada beberapa pembicaraan politik antara Gerindra dan Golkar sehingga ia pun tidak heran mendengar saat Golkar memutuskan enggan berkoalisi lagi dengan Demokrat. "Sudah beberapa kali orang Golkar berkomunikasi dengan saya," jelasnya.
Sementara Prabowo masih menunggu langkah politik antara Golkar dan Kubu Teuku Umar. Prabowo mengaku masih fokus mengurus soal masalah DPT. "Kita lihat saja nanti ya," ujar Prabowo singkat.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

SBY Buang Kalla

2009-05-02T08:41:00.001+07:00

Pertemuan Tim Tiga Golkar dengan Tim Sembilan Demokrat Dead Lock ; SBY Dikabarkan Sudah Tolak Kalla Sejak Senin ; Capres Golkar Diputuskan Hari Ini

JAKARTA,TRIBUN - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya “membuang” Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla dari bursa calon wakil presiden (cawapres). Tim Tiga Partai Golkar yang bernegosiasi dengan Tim Sembilan Partai Demokrat, Selasa (21/4) malam, gagal membuahkan hasil signifikan.

Semula Golkar memberikan dead line kepada Demokrat untuk memutuskan siapa cawapres pendamping SBY dari Golkar. Namun Tim Sembilan Demokrat mendikte Golkar dalam menentukan siapa cawapres dengan beralasan SBY yang menjadi penentu. Kareana prinsip kesetaraan dalam membangun koalisi diabaikan Demokrat, Golkar mengambil sikap tegas dengan menolak koalisi dan mengajukan capres sendiri.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP I Partai Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Nur, di Jakarta, Rabu (22/4) dini hari. Kalla yang sebelumnya berduet dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2004, kini harus berduel.

“Tidak bisa dong kita didikte. Prinsip koalisi itu take and give. Masak mereka yang mengatur kita,” kata Wakil Sekjen DPP Golkar, Iskandar Mandji. Dengan demikian, Kalla resmi bepisah dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, yang lebih dulu resmi diusung partainya sebagai capres. Sehari sebelumnya, SBY dan Kalla bertemu di suatu tempat di Jakarta membahas koalisi. Bahkan, SBY dikabarkan sudah memastikan menolak Kalla sebagai calon pendampingnya di pilpres. Namun SBY membantah telah menolak Kalla menjadi pendampingnya pada pertemuan tersebut. “Tidak benar kalau ada isu saya bersama ini, atau saya setuju cawapres X atau SBY tidak bersetuju cawapresnya X,” kata SBY.

Sementara itu, isu yang menyebutkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekanoputri mundur dari bursa capres juga berembus kencang, kemarin. Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dengan eskalasi politik yang bergerak cepat dalam tiga hari terakhir.

Mega kembali bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya dikabarkan.

Dead Lock

Sepanjang hari kemarin, Kalla melakukan pertemuan maraton di kantor wapres dan kediamannya. Mereka yang hadir, di antaranya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Tanri Abeng, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Mattalatta, Gubernur Lemhannas Muladi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi. Muladi dan Mattalatta adalah anggota Tim Tiga DPP Golkar.
Disusul kemudian dengan datangnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi, Dubes RI untuk Rusia Hamid Awaludin, dan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, baru berakhir pada pukul 17.00 WIB. Tanri Abeng yang mengikuti pertemuan mengaku, mereka sekedar berbicara hal-hal yang biasa saja.
Sementara di salah satu hotel bintang lima di bilangan Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, sejumlah ketua DPD I menggelar rapat konsolidasi sekaligus menunggu perkembangan dari Tim Tiga DPP Golkar.
Sekitar pukul 22.00 WIB, para ketua DPD I selesai melakukan pertemuan dan dan mendapat konfirmasi bahwa koalisi Golkar dan Demokrat tak mungkin tercapai.
"Mereka (Demokrat) mengulur dead line yang disekapati pukul 21.00 malam ini (tadi malam). Tim kami (Golkar) meminta ketegasan dan tidak mau lagi megulur waktu. Pertemuan dead lock dan kita yang mengambil keputusan. Inu untuk menjaga harga diri Partai Golkar sebagai partai besar," kata Ahmad.
Ketika mendapat kabar tersebut, para ketua DPD I kembali melakukan pertemuan hingga pukul 24.00 WIB dan selanjutnya menuju ke kediaman Kalla di Jl Diponegoro untuk melakukan pertemuan lanjutan.
Menurut agenda, para Ketua DPD I akan mengikuti prarapimnas khsusus yang akan berlangsung hari ini. Salah satu yang dibahas adalah menyolidkan dukungan kepada Kalla sebagai capres.
"Soal cawapres belum dibahas. Tapi kita akan melakukan komunikasi untuk koalisi. Bisa dengan PDIP, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura. Opsi ini akan dibahas," kata seorang elite DPP Golkar.
Sementara itu, wacana untuk menduetkan Kalla dengan Prabowo untuk posisi cawapres juga mulai mencuat. Prabowo yang sebelumnya bertemu dengan Kalla dikabaran akan melobi ke PDIP untuk mendukung paket ini.

SBY

Pertemuan dengan Kalla, kata SBY, justru sebagai penjajakan untuk membangun suatu koalisi dan pembicaran lanjutan. Sebab, saat ini ada kehendak dari Golkar maupun Demokrat untuk tetap bersama dalam koalisi dengan dengan parpol lain.
"Koalisi itu kita bependapat sama, baik kebersamaan di pemerintah atau kabinet maupun di parlemen atau DPR. Kita baru berhenti di situ," ujar SBY.
Dia menambahkan, tim negosiasi terus melakukan pembicaraan untuk kemudian dibahas pada rapat pimpinan nasional khusus Golkar dan Munas Partai Demokrat.
"Barangkali pada rapimnas khusus atau munas itu, ada posisi atau statement apapun yang mengarah ke koalisi. Tapi yang jelas penjajakan terus berlangsung," paparnya.
SBY juga tidak mempercayai dugaan sejumlah pihak yang menyebut akan ada calon tunggal lantaran pemboikatan PDIP cs terkait belum selesainya masalah daftar pemilih tetap (DPT).
"Saya tidak percaya dengan teori calon tunggal karena banyak politis atau tokoh-tokoh yang menurut saya layak berkompetisi," ujar SBY.
Namun SBY mengaku menghormati langkah yang akan diambil PDIP cs bila tidak akan mengikuti mengikuti Pilpres 2009. "Biarlah semua mekar dengan baik untuk pembelajaran pada publik," paparnya.
Mantan menko polkam ini berharap semua pihak bersikap jernih terhadap DPT. Permasalahan DPT mesti diselesaikan dari sisi administratif ataupun pidana.
"Belum lama pemilu 2004 berlangsung saya punya memori yang banyak. Tapi biarlah itu bagian dari masa lalu, jangan banyak menguliahi soal curang dan tidak curang.Saya juga punya pengetahun tentang beliau-beliau di masa lalu," tambahnya.

Akbar Tanjung

Sementara itu, nama mantan Ketua Umum DPP Golkar, Akbat Tanjung, disebut-sebut berpeluang kuat menjadi cawapres SBY. Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengaku sudah kali bertemu dengan SBY.
Pertemua Akbar-SBY berlangsung kediaman Presiden SBY di Cikeas. Namun, Akbar tidak menjelaskan apakah dalam pertemuan itu, dirinya sudah hampir pasti mendampingi SBY.
Akbar pun menyatakan kesiapannya menjadi cawapres. "Golkar dalam hal ini memang ajukan nama lebih dari satu. Tentu seharusnya orang itu sesuai dengan yang ditetapkan SBY. Dengan begitu SBY bisa melihat secara konprehensif mengenai nama-nama itu dan siapa yang diinginkan beliau. Paling tidak, beliau akan pilih orang yang paling dekat atau mendekati orang yang ditetapkan. Jika saya yang dipilih oleh SBY, saya siap," kata Akbar saat ditemui di Akbar Tanjung Institut.
Akbar menjelaskan, dalam penetapan cawapres, lebih bagus membicarakan mengenai kesamaan platform masing-masing partai untuk menjalin sebuah koalisi. Akbar menyatakan, kesamaan platform adalah prinsip.
Sementara salah seorang anggota Tim Sembilan Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku, peluang Akbar banyak didukung kader-kader HMI yang kini masuk dalam tim penggodokan cawapres SBY.

(Persda Network/ade/yat/yls/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

KPU Sulsel Angkat Tangan

2009-04-18T09:25:00.001+07:00

Rekap Suara Terus Molor ; Rekap PPK di Makassar Belum Ada yang Rampung

Makassar, Tribun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan sudah memastikan tahapan rekapitulasi suara tidak sesua jadwal. KPU "angkat tangan" setelah melihat progres proses rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang terus molor.

Anggota KPU Sulsel Ziaurrahman Mustari, kepada Tribun, Jumat (17/4), mengatakah hal itu kepada Tribun di Makassar, Jumat (17/4).

Sesuai jadwal awal dari KPU, rekapitulasi suara di tingkat PPK, 11-15 April. Karena belum selesai, maka diperpanjang hingga 20 April. Sedangkan rekapitulasi di KPU kabupaten/kota 20-23 April yang sebelumnya dijadwalkan 16-18 April. Sedangkan rekapitulasi di tingkat KPU Sulsel 23-24 April dan penetapan hasil pemilu dijadwalkan 25 April mendatang.

Hingga kemarin, PPK di Makassar saja, rata-rata baru selesai merekap sekitar 20 persen TPS-nya Sedangkan di daerah-daerah, malah di bawah angka tersebut, tergantung kendala masing-masing daerah.
Ziaurrahman mengatakan, sejumlah kendala yang menyebabkan molornya rekapitulasi suara di tingkat PPK antara lain, banyaknya protes dari para saksi sehingga banyak TPS yang harus dihitung ulang.
Kerumitan lainnya adalah di tiap PPK tidak sama jumlah TPS-nya sehinga tidak mungkin waktu selesainya rekap sama. Semakin banyak TPS di PPK tersbeut semakin lama waktu yang dibutuhkan.
"Saya juga baru tiba dari pulau di Kabupaten Pangkep. Saya melihat mereka terlambat karena kesulitan transportasi. Jadi mau diapa lagi, sudah molor dari awal sehingga berimbas ke penyelenggara level berikutnya," katanya.

Hasil Pemilu
Ziaurrahman mengaku optimistis semua rekapitulasi di tingkatp PPK bisa rampung tanggal 22 April. Apalagi, katanya, sudah ada beberapa kabupaten yang merampungkan seperti Parepare, Selayar, dan Bantaeng. Kabuapten ini kecamatannya di bawah sepuluh.
Tapi, kabupaten/kota yang memiliki kecamatan yang lebih besar seperti Makassar yang memiliki 14 kecamatan dan Bone dengan 28 kecamatan belum ada PPK yang merampungkan rekapitulasinya.
Di tingkap KPU kabupaten/kota, kasus yang menghambat di tingkat PPK juga bisa muncul. Para saksi tentu akan melakukan protes jika menemui keganjalan. Prtes ini tentu akan memakan waktu juga.

Tabulasi Tutup
Sementara itu, anggota KPU Sulsel, Syamsir A Rachiem, menyatakan pusat tabulasi suara online KPU SUlsel tak lagi beroperasi karena rusak diserang hacker.
"Penghitungan secara online tidak menjadi patokan untuk pengambilan keputusan. Sampai saat ini, kami belum bisa memastikan kapan penghitungan onlinenya ditayangkan lagi," kata Syamsir. Penghitungan suara KPU menggunakan dua cara, online dan manual. Untuk pengambilan keputusan penetapan caleg terpilih berdasarkan penhitungan secara manual.
"Proses penghitungan manual sementara berjalan di PPK. Tanggal 25 April nanti, KPU akan menetapkan hasil pemilu," katanya.

Sejumlah caleg mengkritisi lambannya penghitungan online yang dilakukan KPU. Caleg Partai Demokrat, Adnan Purichta Ichsan YL, menyatakan sumber daya manusia (SDM) KPU perlu dibenahi.

"Seharusnya di era internet sekarang, rekapitulasi secara online yang menjadi rujukan. Tapi kenyataannya di lapangan, jumlah suara yang masuk di provinsi sangat minim," ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Partai Barisan Nasional Sulsel, Syamsuar, yang mengaku kecewa dengan lambannya sistem penghitungan suara KPU.
"Terus terang saya sangat kecewa dengan kinerja penyelenggara KPU. Mestinya, suara yang masuk sudah di atas 50 persen. Saya ke KPU untuk membandingkan data dari saksi dengan KPU, tapi kenyataannya data yang masuk ke KPU belum bisa menjadi rujukan," ujarnya.(opi/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Golkar Matangkan Format Koalisi

2009-04-18T09:24:00.001+07:00

Persiapkan Cawapres Tunggal, JK Diminta Lepas Ketua Umum

JAKARTA -- Rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang merupakan forum tertinggi Partai Golkar, pada 17 April 2009, merumuskan draft berbagai hal penting di Markas Golkar Slipi, Jakarta.

Salah satunya, rencana arah koalisi yang diputuskan pasca Rapat Pimpinan Khusus (Rapimnassus) 23 April mendatang. Hingga saat ini, Golkar memang belum menentukan ke mana mereka berkoalisi, apakah dengan Partai Demokrat atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Umum Golkar HM Jusuf Kalla usai rapat, juga tidak menjelaskan tentang koalisi tersebut. Rapat itu, jelasnya, hanya membicarakan persiapan menghadapi Rapimnasus, dan melaporkan hasil rapat konsultasi yang digelar kemarin malam, serta evaluasi hasil sementara pemilu.

Rapat pleno ini sesuai yang diatur dalam anggaran dan dasar anggaran rumah tangga Golkar. Setiap kebijakan ketua umum yang sudah diputuskan atau yang sudah diambil berdasarkan persetujuan dewan pengurus harian, maka kebijakan prinsip itu harus dilaporkan dalam pleno. Rapat ini merupakan forum pimpinan partai tingkat pusat, yang dihadiri ketua umum, wakil ketua umum, ketua dewan pertimbangan dan wakil, sekretaris jenderal dan wakil, bendahara dan wakil bendahara.

Mengenai format koalisi, termasuk Calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan diusung dalam Pilpres 2009, serta berbagai hal teknis lainnya, terang JK, akan dibicarakan dalam rapimnasus nanti. Yang menarik dari rapat itu, adanya kesepakatan para pengurus Golkar untuk tidak mengajukan capres pada Pemilu nanti, melainkan akan mengusung cawapres dalama koalisi.

Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, usai jumatan di Istana Wapres memastikan Golkar hanya akan mengusung cawapres pada pilpres mendatang dan menggadang-gadang koalisi dengan Demokrat. Untuk membahas koalisi, Golkar akan menunjuk tim negosiator. "Tim itu nanti akan dipimpin langsung JK selaku ketua umum Golkar," terang Syamsul.

Agar komposisinya bisa mengakomodasi semua elemen struktural partai, diharapkan tim tersebut juga diisi perwakilan dari Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) provinsi. Rencananya, tim itu akan dikuatkan dengan mandat yang dikeluarkan Rapimnasus 23 April nanti. "Wacana ini memang cukup kuat," tambah Syamsul.

Syamsul mengakui, alasan Golkar menurunkan target dari mengusung capres menjadi cawapres disebabkan hasil pemilu legislatif yang cenderung hanya menempatkan partai penguasa orde baru itu di posisi dua atau tiga.

Terkait figur yang akan didorong untuk koalisi dengan Demokrat, tambah Syamsul, kemungkinan besar hanya satu nama. Bila mengajukan lebih dari satu nama, kata dia, bisa menimbulkan perpecahan di internal partai. "Kalau pecah kan akan menjadi beban partai nantinya," terang Syamsul.

Syamsul mengkhawatirkan, nama-nama yang diusung tapi pada akhirnya tidak terpilih akan malu dan memilih tidak lagi bergabung dengan Golkar. "Apalagi, kalau misalnya ketua umum yang ternyata tidak terpilih. Secara psikologis dan politis, itu jelas kurang bagus," ujar Syamsul.

Makanya, langkah paling ideal adalah mengusulkan satu nama atau tidak mengumumkan sama sekali. Selanjutnya, akan diserahkan kepada tim negosiator untuk melobi Demokrat. Sementara itu, selain JK, di internal Golkar juga terdapat nama lain seperti Wakil Ketua Umum DPP Golkar HR Agung Laksono dan Mantan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung.

Lepas Ketua Umum

Di tempat terpisah, fungsionaris DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengakui, distribusi posisi di Golkar merupakan masalah pelik yang dihadapi partainya. Di Golkar banyak kader yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin nasional. Namun, hanya sedikit posisi politik yang tersedia, baik di parlemen, pimpinan partai, maupun pemerintahan.

"Golkar sekarang ini ibarat rumah kecil yang penghuninya banyak. Posisi yang tersedia tidak banyak, tapi kadernya banyak. Namun, saya yakin kalau distribusi posisi selesai dibahas, tidak akan ada masalah (dengan pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden)," ujar Ketua Komisi II DPR Idrus Marham di Jakarta kemarin.

Politikus Golkar asal Sulawesi Selatan itu mengharapkan ada kearifan di kalangan elite Golkar untuk melakukan distribusi posisi kepada kader lain. Dengan kata lain, bila jabatan di pemerintahan sudah dipegang, elite harus melepaskan jabatan politik untuk kader lain.

"Jangan berpikir menguasai Golkar, kader yang lain harus menyingkir. Akan lebih produktif bila tidak ada elemen yang mutlak menguasai partai sehingga mekanisme organisasi berjalan," tandasnya.
Idrus menambahkan, saat ini banyak kader utama yang mampu mengurus partai sebesar Golkar bila Jusuf Kalla fokus mengurus pemerintahan. Dia mencontohkan, anggota Dewan Penasihat DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono.

"Komitmen Pak Ical (Aburizal Bakrie) ke partai sangat jelas. Demikian pula, Pak Surya dan Pak Agung. Saya kira, bila mereka berbicara dengan baik, soliditas partai akan terjaga. Di antara sekian nama itu, hampir separo lebih pengurus daerah mendukung Pak Ical (menggantikan Jusuf Kalla sebagai ketua umum Golkar)," paparnya.

Idrus menuturkan, salah satu tugas pemimpin organisasi adalah memimpin regenerasi calon pemimpin di masa depan. Dia mencontohkan, selama 10 tahun terakhir regenerasi pemimpin nasional tidak berhasil sehingga tidak banyak calon pemimpin nasional yang berlaga di pemilu presiden tahun ini. "Masak negara sebesar Indonesia kekuatan hanya bergantung pada yang itu-itu saja. Golkar harus memelopori regenerasi pemimpin masa depan," tandasnya.

Calon Menteri

Selain membicarakan format koalisi, rapat pleno yang berlangsung mulai pukul 14.30 hingga 18.30 Jumat, 17 April, juga memunculkan usulan agar Golkar membentuk tim yang akan menggodok siapa saja yang pantas masuk di kabinet mendatang. Usulan tersebut, ungkap pengurus DPP Partai Golkar asal Sulsel, Natsir Mansyur, juga masuk draft yang aka dibahas dalam rapat-rapat berikutnya.

Saat ditanya tentang siapa yang layak dan pantas untuk diajukan pada saat koalisi nantinya, Aci panggilan akrab Natsir Mansyur dengan tegas menyatakan bahwa untuk posisi cawapres, koalisi dengan partai mana pun, maka Golkar harus mengajukan satu nama saja, yakni JK. Sementara untuk anggota cabinet yang lain, akan disesuaikan belakangan.

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Ridwan mengatakan, Rapimnasus DPP Partai Golkar terancam tidak bermakna apa-apa, jika hanya menghasilkan calon wakil presiden yang akan diusulkan ke SBY.

"Kalau sampai rapimnasus sudah menetapkan satu nama untuk SBY, tiba-tiba nama yang diputuskan tidak dipilih SBY, apa artinya hasil rapimnasus," ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Ridwan kepada wartawan di Hotel Crown, Jl Gatot Subroto, Jumat 17 April.

"Rapimnasus baru akan bernilai jika memutuskan bahwa Golkar akan maju dengan capres sendiri. Itu baru berwibawa rapimnasusnya," tambahnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar H Anwar Adnan Saleh menegaskan, SBY sudah menegaskan masih ingin tetap bersama Golkar. Bahkan juga ada pernyataan SBY untuk dilanjutkan. Kata lanjutkan itu, menurut Anwar, masih belum tegas, apakah dengan JK.

Meski demikian, secara jujur, Anwar dan Ridwan mengakui, pihaknya masih ingin SBY-JK. Sebab, itu bukan hanya opini elite Golkar, tetapi sudah menjadi opini masyarakat. Makanya, keduanya berharap SBY-JK tetap berlanjut.

Sebelumnya pada diskusi "Koalisi, Siapa Dekat, Siapa Jadi" yang berlangsung di Press Room DPR, Jumat, 17 April, pengurus DPP Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan, Golkar tidak mengajukan capres sendiri karena memilih pada kepentingan bangsa yang lebih besar. "Golkar telah punya kalkulasi sendiri terhadap keputusan yang diambil," katanya. (fis-ysd-har-noe)

Golkar Terbelah

2009-04-17T08:36:00.001+07:00

Laporan: Yusuf Said

JK Belum Aman, DPD Yogya Ngotot Ajukan Sultan

JAKARTA -- Rencana koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang disepakati dalam pertemuan empat mata SBY-JK di Cikeas Senin malam, 13 April lalu,
membuat pertarungan antarkubu di internal Golkar memanas. Hingga malam tadi, masih ada dua opsi besar pascapemilu legislatif, yakni menerima tawaran Demokrat dan meneruskan rencana koalisi golden triangle dengan bergabung bersama PDIP-Hanura-Gerindra-PPP.

Kubu yang menerima tawaran koalisi dengan Demokrat diwakili para Pengurus Harian DPP Partai Golkar, sejumlah ketua DPD asal Sulawesi, dan sejumlah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar seperti Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.

Terbelah

Arus utama yang menerima koalisi ini pun masih terbelah lagi menjadi dua kubu. Kubu pertama mendorong Ketua Umum Golkar HM Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden bagi SBY,

kubu kedua menginginkan kursi calon wakil presiden yang ditawarkan SBY diperebutkan lima kader utama Golkar yang memuncaki sigi penjaringan calon presiden Partai Golkar. Lima nama itu adalah Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Surya Paloh, Agung Laksono, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sementara, kubu yang menginginkan koalisi golden triangle dimotori Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh. Pengusaha media itu kini menjadi satu-satunya pengurus yang masih kerap berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri usai kekalahan Golkar di pemilu legislatif.

Malam tadi, kubu-kubu di tubuh Golkar tersebut bertemu dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Pertemuan tertutup yang dimulai tepat pukul 20.00 WIB tersebut dipimpin langsung JK.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) DPP Golkar Surya Paloh, anggota Wanhat Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Sekjen Soemarsono, sejumlah wakil Sekjen, ketua-ketua DPP Golkar, bendahara umum, dan wakil-wakil bendahara umum. Hadir pula 32 ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia (minus DPD Jakarta).

Rapat konsultasi yang berakhir pukul 21.30 WIB memutuskan untuk membuang opsi ketiga, yakni menampik tawaran koalisi dari Demokrat maupun PDI Perjuangan dan tetap mengusung calon presiden sendiri.

"Suara Golkar tidak banyak. Dengan suara 14 persen, mau tidak mau harus koalisi. Tidak mungkin mengajukan calon presiden sendiri, karena suaranya tidak sampai 20 persen. Syarat pengajuan capres kan harus 20 persen, jadi Golkar tidak mungkin mengajukan capres," ujar JK.

Meski demikian, rapat konsultasi belum mengambil keputusan akan berkoalisi dengan kubu SBY atau kubu Mega. Keputusan tentang hal itu akan diambil dalam Rapimnasus pada 23 April mendatang. "Intinya, koalisi harus menguntungkan bangsa dan negara dan menguntungkan partai," tandas JK yang masih menjabat Wakil Presiden.

"Katakanlah Golkar berkoalisi dengan Demokrat, koalisi yang dibangun harus menguntungkan kedua partai. Kalau menguntungkan salah satu, kita tidak mau," tegasnya.

Kedua, kata JK, koalisi yang dipilih harus diyakini mampu memenangkan pemilu presiden dan bisa menjalankan pemerintahan. "Masak berkoalisi untuk kalah. Karena itu, tentu kita pilih yang peluang menangnya paling besar," terang JK.

Meski arahnya hampir pasti berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung SBY sebagai calon presiden, JK tidak bersedia membeberkan konsesi yang bakal diterima Golkar, termasuk calon wakil presiden yang akan diajukan Golkar. "Itu nanti diputuskan pada (Rapimnasus) 23 April," paparnya.

Hasil rapat malam tadi tentu tidak diterima bulat seluruh pimpinan Golkar. Salah satu pentolan kubu yang menginginkan Golkar tetap mengusung kadernya menjadi capres adalah Ketua DPD I Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman. Dia menilai keputusan tersebut mengancam masa depan Golkar.

"Banyak partai lain yang suaranya lebih kecil tetap optimistis mengusung calon presiden. Hanura, Gerindra, dan partai yang suaranya lebih kecil saja berani mengajukan capres. Masak partai sebesar Golkar tidak berani," ujar Gandung.

Menurut dia, apabila Golkar masih tetap di bawah bayang-bayang SBY di pemerintahan, akan membahayakan Partai Golkar di Pemilu Legislatif 2014.

"Jika pemerintahan dianggap berhasil, presiden yang akan dinilai berhasil, sementara bila gagal, suara Golkar akan terancam melorot lebih dalam," cetusnya. "Sekarang perolehan suara Golkar turun lima persen. Kalau pemilu depan melorot lagi 5 persen atau 10 persen, lama-lama Golkar akan almarhum," imbuhnya.

Pertarungan tak kalah seru adalah saling sodok siapa calon wakil presiden yang akan diusung Golkar. Malam tadi, rapat konsultasi memang belum memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diajukan sebagai konsesi koalisi. Namun, dari lima nama yang beredar, nama JK menduduki urutan pertama.

Surya Paloh yang sebelumnya terlihat berambisi, usai pertemuan malam tadi, langsung melempar handuk.
"Hal terpenting dalam partai adalah soliditas. Kalau memang untuk soliditas partai harus ketua umum yang diajukan sebagai calon wakil presiden, tentu kita mengutamakan partai tetap solid," tandasnya.

Agung Laksono yang namanya juga masuk penjaringan juga angkat tangan. Menurut dia, ketua umum adalah lambang partai. Karena itu, sudah sepatutnya partai memberi kesempatan pertama pada JK menjadi calon wakil presiden. "Karena bagaimana pun, beliau adalah ketua umum, dan sudah menjalin hubungan yang baik (dengan SBY) di pemerintahan," terangnya.

Keputusan menyandingkan SBY-JK juga dinilainya baik bagi bangsa. Bila JK dipasangkan dengan SBY, rakyat sudah bisa mendapatkan gambaran kinerja pemerintah ke depan seperti apa. "Mereka juga bisa melanjutkan program-program yang belum terlaksana dalam empat tahun pertama," paparnya.

Agung Laksono mengakui, rapat pengurus harian DPP Partai Golkar pada Minggu malam lalu sepakat untuk mengajukan nama JK sebagai pendamping SBY. Namun, ketika itu dikomunikasikan pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dia meminta agar JK tidak maju secara pribadi seperti pada Pemilu Presiden 2004, melainkan mendapat mandat dari institusi Partai Golkar.

"Nah menyikapi permintaan SBY, kami mengajukan Jusuf Kalla. Namun, itu kembali dan terserah Pak SBY, karena dia yang menentukan," tegas Agung.

Rapat malam tadi juga sepakat untuk menugaskan ketua-ketua DPD I Partai Golkar menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda) dengan ketua-ketua DPD II Golkar di masing-masing provinsi. Rapimda digelar untuk memutuskan arah koalisi yang disepakati ketua-ketua DPD II se-Indonesia.

Sesuai AD/ART Golkar, hak bersuara di forum Rapimnas memang hanya miliki DPP dan DPD I. Hal ini berbeda dengan forum musyawarah nasional (munas) di mana DPD II juga punya hak bersuara.

"Setelah rapat ini, DPD I harus menggelar Rapimda dulu. Kesepakatan di Rapimnda intinya apakah sesuai rekomendasi DPP yang menginginkan berkoalisi dengan Partai Demokrat," terang anggota Wanhat Golkar, Aburizal Bakrie.

Rapimda tersebut juga bertujuan memblokade bola liar pencalonan Akbar Tandjung sebagai calon wakil presiden untuk SBY. Meski tidak lagi menjabat posisi apa pun di DPP Partai Golkar, Akbar memang dikenal masih dekat dengan DPD-DPD II Golkar. Bila hak suara juga diberikan pada DPD II, fungsionaris DPP Partai Golkar khawatir Akbar akan menyalip di tikungan.

Agung menambahkan, dengan perolehan suara pemilu legislatif 14 persen, Golkar bisa saja mengajukan calon presiden sendiri. Namun, perolehan suara yang menempatkan Golkar hanya di posisi kedua atau ketiga, membuat partai harus realistis berkonsentrasi mencari kursi wakil presiden saja.

"Demi kepentingan bangsa, kami tidak akan ngotot mencari posisi presiden, lebih baik wakil presiden," tandas Agung. (noe/dyn)

Golkar Memilih Tidak Ajukan Calon Presiden

2009-04-17T08:35:00.000+07:00

JAKARTA (SI) – Partai Golkar tidak akan mengajukan calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2009 menyusul perolehan sementara suara Golkar pada Pemilu Legislatif 2009. Dalam perhitungan suara sementara di KPU, Golkar hanya meraih 14% suara.“Suara yang sekarang ini 14%, jadi harus berkoalisi.

Tidak mungkin mencalonkan presiden,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla seusai rapat konsultasi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar,Jakarta, tadi malam. Menurut Kalla, rapat konsultasi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tidak mengambil keputusan soal koalisi. Rapat hanya membahas tiga hal soal koalisi.

Pertama, koalisi harus menguntungkan bangsa.Kedua, koalisi menguntungkan kedua partai. Ketiga, koalisi harus bisa menang dan mampu menjalankan pemerintahan. “Katakanlah Golkar dengan Demokrat maupun partai lain. Kalau tidak menguntungkan salah satunya tentu tidak dilakukan,” ujarnya.

Kalla juga mengatakan rapat konsultasi cenderung tidak mengambil keputusan. Keputusan baru diambil pada rapat pimpinan nasional khusus Golkar yang digelar 23 April mendatang. “Rapat konsultasi tidak membuat satu keputusan, hanya menyatukan cara berpikir,”tandas Kalla. Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan,Kalla sudah mengakui kesalahan dan menyatakan bertanggung jawab atas kekalahan Golkar.

Kalla juga meminta DPD I realistis dan kembali ke daerah untuk berkonsolidasi dengan DPD tingkat II.“Golkar akan bertindak realistis. Kalla mengatakan ini pemilu terumit dan termahal,” ujarYorrys. Di sisi lain,Kalla sempat mengaku kepada sejumlah Ketua DPD I Golkar bahwa elektabilitas dirinya dalam pemilu presiden nanti kemungkinan rendah. Hal ini diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhammad.

“Ketua umum mengakui ini dan dengan terbuka dia mengatakan, ‘Betul, saya juga merasakan bahwa elektabilitas saya rendah dibandingkan yang lain,’ maka sangat realistis bergabung dengan Partai Demokrat,”ungkap Fadel. Fadel memaparkan, dalam rapat konsultasi tadi malam dibahas tiga kemungkinan.

Pertama maju sendiri, kedua dengan Demokrat, dan ketiga dengan PDIP. Namun, menurut Fadel,sebagian besar DPD I berharap Golkar tetap bergabung dengan partai-partai nasionalis. “Koalisi nasionalis kalau bisa ajak PDIP lebih bagus lagi,” ujar Fadel. Dia menilai, ada dua manfaat yang akan diperoleh Golkar jika bergabung dengan Partai Demokrat. Pertama, Golkar dan Demokrat bisa meneruskan pembangunan.

Kedua, baik Golkar maupun Demokrat sudah saling memahami satu sama lain. “Mereka saling mengerti dalam masamasa lalu, apa kelebihan dan kelemahan,” ujarnya. Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, rekomendasi DPP sudah jelas,yakni Golkar berkoalisi dengan Demokrat.

Namun, ujar dia, setiap keputusan partai tetap harus melibatkan DPD I dan DPD II. Menurut Ketua DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta Gandung Pardiman, dalam rapat konsultasi sebagian besar Ketua DPD I Partai Golkar memilih diam. Hanya Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo, Papua, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara yang bersuara. Saat disinggung mengapa memilih diam, Gandung enggan menjelaskan.

“Justru itu harus dicari tahu kenapa kami diam. Diam itu ada dua artinya, sepakat dan tidak sepakat,”ujar Gandung. Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Marzuki Darusman mengharapkan DPP Partai Golkar tidak hanya memunculkan satu nama calon wakil presiden.“Dalam Rapimnas IV sudah diputuskan bahwa Golkar menjaring tujuh nama untuk posisi capres maupun cawapres.

Nah, nama-nama itu disurvei dahulu. Kalau langsung tunjuk calon tunggal, berarti mengabaikan hasil rapimnas,” kata Marzuki kepada Seputar Indonesiadi Gedung DPR kemarin. Pihaknya berpendapat, peluang Jusuf Kalla untuk digaet kembali oleh SBY sangat kecil.

Sebab, sejak pemilu legislatif digelar SBY belum membuat pernyataan resmi. “Kalau memang duet SBYKalla mau berlanjut, seharusnya seusai pemilu legislatif sudah ada sinyal positif. Namun, hingga sekarang belum ada,”ujar dia.

Cawapres PDIP

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan kembali menggodok alternatif lima calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri pada rapat kerja nasional (rakernas) 23 April mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, agenda utama rapat adalah menentukan calon pendamping Megawati.

Cawapres yang akan dibahas dalam rakernas nanti di antaranya lima nama yang sudah muncul di rakernas sebelumnya di Solo awal tahun lalu. “Materi utama rakernas salah satunya adalah penetapan siapa cawapres PDIP. Setelah itu partaipartai yang mendukung pasangan ini yang akan mengikutinya,” kata Pramono saat konferensi pers di kediaman Megawati Jalan Teuku Umar Jakarta kemarin.

Dalam rakernas di Solo, PDIP berhasil mengerucutkan lima nama yang paling banyak diusulkan oleh DPD PDIP untuk dijadikan cawapres.Lima nama itu adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diusulkan oleh 33 DPD, Prabowo Subianto diusulkan 28 DPD, Hidayat Nur Wahid diusulkan 20 DPD, Surya Paloh diusulkan 14 DPD, dan Akbar Tandjung yang diusulkan 13 DPD.

Pernyataan Pramono itu sekaligus menyanggah opini yang menyatakan bahwa rakernas PDIP akan memutuskan capres selain Megawati. Sebab, ujar Pramono, PDIP sejak awal hanya akan mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Dengan begitu, partai yang ingin berkoalisi harus mendukung keputusan PDIP yang mengusung Megawati.

“Kalau ada asumsi lain yang mengatakan PDIP akan mencalonkan presiden selain Ibu Mega,itu bukan pikiran PDIP,” ungkapnya. Di tempat sama,Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, mengenai koalisi pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik.

Namun, kata dia, PDIP lebih menekankan untuk melanjutkan komunikasi dengan partai yang telah menandatangani kesepakatan dengan PDIP. “Komunikasi sudah dilakukan dengan seluruh partai yang sudah menandatangani pernyataan bersama sudah berkomunikasi dengan PDIP. Hari-hari ini sampai tanggal 23 itu adalah hari-hari yang menentukan,”ujarnya. (maya sofia/ ahmad baidowi/rahmat sahid)

5 Gubernur Sulawesi Dukung SBY-Kalla

2009-04-15T16:10:00.001+07:00

* Untuk Berduet Kembali di Pilpres 2009 * Disampaikan di Musrembang Regional di Makassar * Hanya Gubernur Sulut yang Tidak Hadir * Terakhir Bicara, Fadel Tidak Sebut Nama Kalla

Makassar, Tribun - Lima dari enam gubernur di Sulawesi menyatakan dukungannya secara terbuka kepada duet Susilo Bamgang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla untuk maju kembali di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, Juli mendatang.

Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) B Paliudju, dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhmmad.

Dukungan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Makassar Golden (MGH), Selasa (14/4). Jumpa pers digelar usai pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) Regional Sulawesi di Makassar,
"Pimpinan nasional sekarang (SBY-Kalla) sudah sangat tepat dilanjutkan ke depan. Dengan program yang dilaksanakan selama ini, utamanya yang diupayakan di Sulawesi, tentu saja kepemimpinan sekarang sebaiknya segera dilanjutkan," kata Paliudju yang juga Ketua Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).
Dalam acara tersebut, hanya Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), HS Sarundajang, yang tidak hadir. Dari lima gubernur yang hadir, Anwar dan Fadel adalah juga ketua DPD I Golkar di daerahnya.
Pernyataan dukungan kepada Kalla tersebut disampaikan menyusul menguatnya wacana untuk menyandingkan kembali pasangan yang memenangkan Pilpres 2004 lalu.
Sebelum pemilu legislatif, Kalla menegaskan siap menjadi capres diusung Partai Golkar. Namun hasil quick count (penghitungan cepat) sejumlah lembaga survei menunjukkan, Partai Demokrat yang didirikan Demokrat sebagai peraih suara terbanyak dengan 20 persen suara sah secara nasional. Sedangkan Golkar hanya meraup 14 persen dan bersaing ketat dengan PDIP untuk mengisi posisi kedua pemenang pemilu.
Bergantian
Usai menyampaikan sambutan dalam pembukaan musrembang, Syahrul mengarahkan wartawan ke salah satu area resto di Hotel Makassar Golden untuk mendengarkan pemaparan para gubernur tersebut.
Syahrul pun menjadi moderator dan memfasilitasi satu per satu para gubernur untuk menyampaikan pandangannya terhadap pemerintahan SBY-Kalla dan kemungkinan kelanjutan duet ini di pilpres mendatang.
Komentar pertama disampaikan oleh Paliudju. Penunjukan Paliudju menjadi yang pertama karena gubernur yang sudah dua kali memimpin tersebut adalah Ketua BKPRS.
Menyikapi kondisi politik terkait dengan pelaksanaan pemilihan persiden Juli mendatang, Paliudju, menegaskan bahwa gubernur se-Sulawesi sudah membuat kesepakatan untuk mengangkat masalah pemilihan presiden sebagai isu nasional.
"Pendapat saya, pimpinan nasional sekarang ini sudah sangat tepat dilanjutkan ke depan. Dengan program yang dilaksanakan selama ini utamanya yang diupayakan di Sulawesi tentu saja kepemimpinan sekarang segera dilanjutkan," kata Paliudju.
Sedangkan Nur Alam yang menjadi pembicara kedua juga menyatakan dukungannya kepada duet SBY-Kalla. Menurutnya, dari perkembangan perolehan suara pascapemilihan legislatif sudah bisa diprediksi partai pemenang pemilu.
"Reformasi sudah berjalan sekitar 10 tahun dan lima tahun terakhir ini kita sudah merasakan bersama, jadi untuk lima tahun berikutnya kepemimpinan nasional diharapkan bisa berlanjut kembali," ujar mantan Ketua DPW PAN Sultra ini.
Sedangkan Syahrul didaulat menjadi pembicara ketiga. Dia pun berharap sama untuk mendukung duet SBY-Kalla. Ia mengungkapkan pascapemilihan legislatif, para elite politik diharapkan segera berembuk secara nasional agar kristalisasi capres dan cawapres bisa lebih cepat dilakukan sebagai proses demokrasi tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional dan rakyat.
"Oleh karena itu kami berharap bahwa kepemimpinan nasional ini berlanjut dan ini menjadi titipan kami wakil di kawasan timur Indonesia bahwa orang kami layak dan pantas untuk menjadi wapres mewakili presiden dalam melanjutkan kepentingan rakyat dan nasional yang sementara ini sudah kita rasakan," tambah mantan Bupati Gowa dua periode ini.
Dalam wawancara khusus dengan Tribun malam sebelumnya, Kalla juga menegaskan soal dukungannya terhadap SBY-Kalla dan berharap pilpres hanya berlangsung satu putaran.
Sinyal yang menguatkan SBY-Kalla akan berduet kembali adalah pertemuan kedua tokoh tersebut di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Senin (13/4) tengah malam.
Sementara sumber di internal Golkar juga menyebutkan, Kalla sudah siap melepas kursi ketua umum partai berlambang beringin ini kembali berduet dengan Kalla.
Rapimnas Golkar
Sementara Anwar menyatakan, dalam kapasitas wakil pemerintah pusat di daerah maupun sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar, dia akan menyampaikan pandangannya saat pertemuan elite Golkar se-Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4) besok.
"Posisi saya sebagai pemimpin pemerintah daerah sudah merasakan selama lima tahun di bawah kepemimpinan SBY-JK sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat," kata Anwar.
Anwar mengungkapkan, aspirasi yang diungkapkannya tersebut akan dikemukakannya saat pertemuan dengan Kalla di Jakarta.
DPP Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Khusus untuk membahas calon presiden.
Menurut Anwar, sudah saatnya Golkar untuk cerdas membaca situasi dan kondisi saat ini demi kepentingan nasional dan rakyat. Untuk itu, ia sangat mendukung kepemimpinan saat ini untuk dilanjutkan kembali.
Fadel
Fadel menjadi pembicara terakhir. Tak mau kalah, ia juga menyatakan pernyataan dalam kapasitas sebagai gubernur dan Ketua DPD I Golkar Gorontalo. "Golkar harus realistis melihat kondisi politik saat ini. Demokrat tampil sebagai pemenang dan kita harus memberi kesempatan kepada calon presiden Demokrat untuk menyusun pemerintahan," ujar Fadel.
Awalnya Syahrul dalam kapasitas sebagai moderator mempersilakan Fadel tampil pertama menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers tersebut. Namun Fadel ngotot mempersilakan Paliudju untuk bicara lebih dahulu. Fadel menjadi figur yang paling ditunggu pendapatnya. Fadel pernah disebut-sebut sebagai salah satu kandidat balon wapres dari kawasan timur Indonesia.
Fadel menambahkan Demokrat sebagai pemenang pemilu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan tampuk kepemimpinan nasional. "Saya akan mengusulkan agar Golkar berkoalisi dengan Demokrat dan Golkar menyerahkan nama-nama kepada Demokrat untuk diseleksi siapa yang mau diambil menjadi cawapres," tambahnya.
Menurut Fadel, siapapun yang akan diambil oleh Partai Demokrat, fakta menunjukan bahwa selama lima tahun pembangunan saat ini sudah berjalan baik. "Tidak ada meragukan hal itu. Jadi saya tegaskan kita jangan memaksakan, tapi berilah kesempatan pada yang menang dan dialah yang menentukan ke depan," aku Fadel.
Fadel berharap pilihan tersebut berasal dari KTI, agar wilayah KTI kembali menjadi bagian dari pembangunan Indonesia ke depan.
Menanggai sikap politik kelima gubernur tersebut, pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah MA, mengingatkan, para gubernur adalah aparatur pemerintahan dan bukan partai politik.
"Sebagai pemerintah, mereja harus fokus pada pemerintahan agar Sulawesi ini tidak terpecah-pecah. Kalau caranya seperti ini, pemerintah daerah di Sulawesi sudah menjadi partisan. Bisa dibayangkan bagaimana kalau wasit juga merangkap sebagai pemain," kata dosen FISIP Unhas ini.
Musrembang
Selain membahas masalah pemilihan presiden Juli mendatang, seluruh gubernur juga menyinggung soal peningkatan ekonomi di regional Sulawesi.
"Hasil nusrembang ini akan menjadi kesepakatan nasional agar kontribusi sektor pertanian Sulawesi tidak lagi menjadi kepentingan rakyat Sulawesi saja tapi kepentingan nasional," kata Syahrul.
Sedangkan Fadel mengatakan, Sulawesi sebagai penyangga ketahanan pangan sudah lama dibicarakan. Pasalnya lahan di Pulau Jawa semakin hari semakin berkurang.
Ia mengusulkan untuk membuat replikasi lahan yang ada di Sulawesi seperti lahan sawah sehingga Sulawesi mampu menjual padinya ke wilayah Jawa dan menjadi pulau pengadaan pangan nasional. (mel/sur/rex/bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Syamsul)

Kalla Siap Mundur dari Ketua Golkar

2009-04-14T15:12:00.000+07:00

* Aburizal dan Surya Paloh Berpeluang Jadi Ketua Umum DPP Golkar * Kalla Bertemu SBY di Cikeas * Golkar Gelar Rapimnas 24 April, DPD Sulsel Siapkan Tiga Opsi * PKS Siap Oposisi Bila SBY-Kalla Berpasangan

Jakarta, Tribun - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla, siap meninggalkan jabatannya di partai bila kembali berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan presiden (pilpres), Juli nanti.

"Organisasi itu beban berat. Jika jadi wapres, beliau (Kalla) kemungkinan akan konsentrasi pada persoalan bangsa dan melepas (jabatan ketua partai) ke yang lain," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Iskandar Mandji, di Jakarta, Senin (13/4).

Iskandar adalah salah satu pengurus DPP Golkar terbilang dekat dengan Kalla. Pria asal Sulsel ini kerap mendampingi Kalla dalam berbagai kunjungan, termasuk saat berkampanye pemilu legislatif lalu.
Kalla bertemu dengan SBY di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi malam. Agenda pertemuan disebut-sebut untuk membahas rencana menduetkan kembali pasangan ini.
Dalam kesempatan terpisah, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid mengaku kurang respek bila SBY-Kalla kembali berpasangan di pilpres.
PKS yang sebelumnya intens menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat
Sebelumnya, Kalla sempat menyatakan sikapnya akan maju menjadi calon presiden (capres) di pilpres. Namun hasil quick count (penghitungan cepat) sejumlah lembaga survei justru menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 20 persen. Sedangkan Golkar hanya mendapat 14 persen suara.

Regenerasi
Iskandar mengatakan bila Kalla mundur dari kursi ketua umum itu juga memberi jalan regenerasi di tubuh Golkar. "Itu bisa terjadi," katanya.
Menurutnya, kader-kader Golkar tetap tenang dan tidak perlu ada upaya perongrongan hingga memunculkan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Jadi tenang saja, saya kira beliau (Kalla) akan melepas (jabatannya)," tegas Iskandar.
Bila melepas posisi ketua umum, jabatan yang pantas di di partai bagi Kalla adalah ketua dewan penasihat yang kini dijabat Surya Paloh.
Menurutnya, duet SBY-Kalla masih yang terbaik. Iskandar mengungkapkan, banyak kader yang mengirimkan SMS yang mendukung agar duet ini diteruskan.
Golkar Sulsel
Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengatakan Golkar Sulsel akan mengusulkan tiga opsi pada Rapimnas Khusus Golkar, April mendatang.
Opsi pertama, Kalla tetap maju capres dan segera menggalang koalisi untuk mencukupkan suara 25 persen suara sah.
Sedangkan opsi kedua, Kalla kembali menjadi cawapres bila Demokrat membuka pintu koalisi. Menurutnya, kemungkinan tersebut masih tetap terbuka.
"Sedangkan opsi ketiga, kita menyerajkan kepada DPP untuk memutuskan yang terbaik. Apa pun hasilnya, kami di DPP akan mengikuti," kata Wali Kota Makassar terpilih ini.
Sebelum rapimnas khusus, Ilham bersama ketua DPD I lainnya diundang menghadiri rapat prarapimnas khusus yang akan diagendakan berlangsung di Jakarta, Kamis (16/4) lusa.
Prabowo-Aksa
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui adik ipar Kalla, Aksa Mahmud, di rumah Bendahara DPP PPP, Habil Mariti di kawasan perumahan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan, tadi malam.
Prabowo menggunakan mobil Lexus putih B 17 PSD. Saat ditanya soal agenda pertemuan, mantan Danjen Kopassus ini cuma menjawab singkat. "Dia teman saya," kata Prabowo usai pertemuan pukul 22.30 wita.
Sedangkan Habil mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk melakukan membicarakan seputar koalisi. "Memang mereka berkumpul menjajaki opsi-opsi koalisi. Namun koalisi ini guna menghidari spekulasi," ungkapnya.
Aksa yang juga Wakil Ketua MPR RI ini dikabarkan ditugaskan Kalla untuk membahas soal koalisi dengan Prabowo. Pertemuan berlangsung di saat Kalla menuju ke Cikeas bertemu SBY.
Pertemuan Kalla dengan SBY hanya berlangsung sekitar 40 menit. kalla keluar dari kediaman SBY sekitar pukul 24.00 WIB.
Kalla yang biasanya membuka kaca jendela mobil dan melambaikan tangan ke arah wartawan, kali ini langsung melesat dengan Mercedes Benz hitambernomor polisi B 8293 FO.
Kalla datang tanpa pengawalan khusus, seperti aturan protokoler untuk wapres selama ini.
PKS
Anis mengatakan, PKS akan meninjau ulang koalisi yang sudah berjalan dengan Demokrat bila SBY tetap menjadikan Kalla sebagai wakilnya pada pemerintahan periode 2009-2014.
"PKS sudah memiliki opsi untuk keluar dari koalisi dengan Partai Demokra," ujar politisi muda asal Bone ini.
Anis mengatakan, opsi itu diambil karena secara etika Kalla sudah keluar dari koalisi yang sudah berjalan hampir lima tahun, begitu dia mencalonkan diri sebagai capres.
"Kita tidak ingin sikap oportunis dan pragmatis, datang dan keluar sesuka hati," tambahnya.
Bidik SBY
Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menegaskan, sosok SBY masih dipandang yang terbaik untuk dijadikan Golkar menggalang koalisi di parlemen maupun di pemerintahan mendatang. SBY pun menjadi bidikan Golkar pada Pilpres mendatang.
"Dinamika internal Golkar itu mencari yang terbaik. Apakah SBY terbaik untuk Golkar, lihat saja pencapaiannya. Kalau pencapaiannya terbaik, ya yang terbaik dong," kata menko kesra ini usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, pimpinan DPP Golkar menilai Partai Golkar tidak realistis untuk mengajukan capres sendiri pada Pilpres mendatang. Pasalnya, sesuai aturan main Golkar, partai ini baru bisa mengajukan calonnya bila mencapai 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil Pemilu 2009.
Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Andi Matalatta menjelaskan, untuk menggalang koalisi parpol, partai berlambang pohon beringin mengajukan empat syarat.
Pertama, koalisi terbangun atas dasar chemistry. Kedua, koalisi dibangun untuk membangun calon yang diusung. Ketiga, koalisi memungkinkan lancarnya roda pemerintahan. Sedangkan syarat keempat, koalisi itu memungkinkan lahirnya sinergi positif, antara pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono juga berpendapat senada dengan Aburizal. "Kecenderungannya DPP Golkar adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat, karena suara-suara publik seperti itu," ujar Agung .
Namun, kecenderungan itu belum bisa ditetapkan sekarang dan masih menunggu hasil rapimnas khusus. Agung mengakui, di Golkar masih ada kehendak agar Kalla tetap maju sebagai calon presiden, berapa pun perolehan suara Golkar.
"DPP juga tidak akan mengambil sikap sebelum mendengar pendapat-pendapat DPD karena ini adalah masalah yang cukup strategis," ujarnya.
Kecenderungan DPP bersikap demikian, katanya, demi kepentingan menjaga stabilitas politik dan mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.(Persda Network/js/ade/yat/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Kampanye JK Disadap

2009-04-04T10:08:00.001+07:00

Oleh: Yusuf Said

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mulai waspada dalam berkampanye. Dia tak ingin ada pihak yang menyadap agendanya sebagai capres Partai Golkar. Di kalangan Golkar dan Istana Wapres, sumber Fajar menjelaskan beberapa kali informasi strategis kampanye JK sering bocor. Karena itu, sejumlah agenda kampanye terpaksa dibatalkan.
Di Palu, Sulawesi Tengah, misalnya. Kampanye Partai Golkar yang dihadiri langsung JK disebutkan bahwa seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mencopot bendera Golkar di mobil yang membawa JK ketika berkampanye di kota itu, Kamis 2 April lalu.

Pencopotan bendera tersebut dikabarkan dilakukan anggota Paspampres atas perintah langsung Wakil Komandan Paspampres Kol (Psk) Amrullah. Pencopotan bendera itu disaksikan seorang staf Sekretariat DPP Partai Golkar.

Bukan hanya itu. Insiden yang sama juga terjadi saat JK melakukan kampanye di Malang, Jawa Timur. Spanduk ucapan selamat datang bagi dirinya ketika hendak menghadiri kampanye terbuka di kota apel itu hilang dicopot menjelang kedatangannya. Spanduk itu diganti dengan ucapan selamat datang bagi mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.

"Nggak ada apa-apa. Siapa yang bilang begitu. Nggak ada yang gitu-gituan," bantah JUK dalam keterangan pers di Bandara Penggung, Cirebon, Jawa Barat, 3 April 2009. JK juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa seorang anggota Paspampres mencopot bendera Golkar di mobil yang membawanya ketika berkampanye di Palu.

Semula, JK enggan menanggapi ketika didesak wartawan. Dia meminta wartawan lain mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda kunjungan kerjanya sebagai wakil presiden ke Cirebon. "Nanya yang lain saja," katanya.

Panggil Ajudan

Sebagai langkah waspada dalam kampanye, JK memanggil keempat ajudannya. Dia meminta para ajudan Wapres itu, Kolonel (Laut) Dedi Yulianto, Kolonel (Inf) Merys Wiryadi, Kolonel (Penerbang) Asnam Muhidin, dan Kombespol Syafruddin, untuk bersikap netral dan profesional.

Para ajudan itu dipanggil pada Rabu lalu di kediaman Wapres. Ketika dikonfirmasi, Wapres tidak membantah pemanggilan empat ajudannya untuk meminta mereka netral pada pemilu presiden. Namun, dia menolak membeberkan mengapa sampai meminta empat ajudannya menjaga netralitas TNI. "Itu urusan internal," kelitnya.

Komandan Paspampres Marciano Norman yang dihubungi kemarin, membantah bahwa dirinya memerintahkan pencopotan atribut Jusuf Kalla saat kampanye Partai Golkar di Palu. Menurut Marciano, Paspampres tidak pernah memiliki kebijakan seperti itu.

"Tidak, tidak benar itu. Tidak ada perintah," kata Marciano saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara Silaturahim dengan Guru Peserta Program Untukmu Guruku Jawa Pos di DBL Arena, Surabaya, kemarin.

Marciano mengatakan, dari laporan yang diterimanya, inisiatif pencopotan itu berasal dari panitia daerah. "Koordinasinya dengan panitia daerah," kata jenderal bintang dua itu.

The Real President

Jusuf Kalla kembali disebut-sebut sebagai The Real Presiden. Selebaran JK The Real Presiden tersebut dibagikan dalam aksi simpatik anggota Jusuf Kalla Fans Club (JKFC) di Tugu Proklamasi dan Megaria Menteng, kemarin.

Alasan JKFC melansir selebaran JK The Real President adalah karena ketua umum DPP Partai Golkar itu selalu bisa mendorong lahirnya solusi untuk kemajuan negara. Termasuk persoalan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Apalagi soal penanganan dan resolusi konflik. JK sudah membuktikan diri selalu bisa menjadi mediator dan penggagas perdamaian. Contohnya konflik Poso, Ambon, bahkan yang melibatkan dunia internasional seperti Aceh," jelas Ketua Umum JKFC, Radius Anwar.

Masih kata Radius Anwar, selama ini JK juga sudah dikenal sebagai sosok yang bekerja cepat dan baik. "Dan yang terpenting, kami melihat moralitas JK yang hampir tidak ada cacat," tukas Heru, Korlap aksi simpatik JKFC.

Kumpulan anak muda yang tergabung dalam JKFC itu menggelar selebaran di tengah panas terik Jakarta. Mereka membagikan selebaran berisi imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, baik pada pemilu legislatif dan pilpres mendatang. Ratusan pin berlogo JKFC juga ikut dibagikan.

Selain itu, mereka membentang spanduk di depan Tugu Proklamasi bergambar logo JKFC. Sementara sekelompok pengamen jalanan mengiringi aksi tersebut dengan lagu-lagu kebangsaan. Radius Anwar menegaskan bahwa aksi serupa juga akan dilaksanakan pihaknya di Yogyakarta, tepatnya di depan Gedung Agung. "Aksi ini adalah aksi perdana JKFC di lapangan. Tapi soal sosialisasi organisasi ini tetap dan terus berjalan dengan berbagai cara," imbuhnya.

JKFC terbentuk sejak 11 Maret lalu sebagai respons penegasan JK yang siap maju untuk pilpres 2009. JKFC sendiri telah menggalang jaringan di 16 provinsi se-Indonesia. (ysd/noe/tom/tof)

Kalla: Golkar Hemat Kampanye untuk Bantu Situ Gintung

2009-03-28T18:01:00.001+07:00

Laporan: KOMPAS.COM/Caroline Damanik
Sabtu, 28 Maret 2009 | 16:12 WITA

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum menyampaikan orasi politiknya dalam kampanye terbuka Partai Golkar di Gelora Bung Karno, Sabtu (28/3), Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla memimpin ratusan ribu pendukung partainya untuk mengheningkan cipta bagi para korban bencana di Situ Gintung, Tangerang, Banten.

"Pada suasana yang tenang dan sejuk ini mari kita mengheningkan cipta untuk saudara-saudara kita yang telah syahid karena bencana alam di Situ Gintung," tutur JK. Dalam kesempatan ini, secara simbolik JK juga memberikan bantuan dari Partai Golkar untuk para korban melalui Gubernur Banten Ratu Atut Choisyiah yang juga merupakan kader Golkar.

JK mengatakan bantuan kepada para korban merupakan hasil penghematan dari acara kampanye yang digelar hari ini. "Panitia memperpendek acara dan mengefisienkan biaya," kata JK.(*)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(alim)

Jusuf Kalla Janji Perjuangkan Sembako Murah

2009-03-28T18:00:00.001+07:00

LAPORAN: Persda Network/ADE/YAT
Sabtu, 28 Maret 2009 | 17:42 WITA

JAKARTA, TRIBUN - Kampanye akbar Partai Golkar (PG) yang dipusatkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (28/3) dipadati oleh ribuan massa partai berlambang Pohon Beringin. Dalam orasi politiknya, Ketua Umum DPP PG Jusuf Kalla (JK) berjanji akan memperjuangkan sembako murah. JK, juga menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan nasib orang miskin.

"Kita memang masih ada kemsikinan, pengangguran. Itulah tuga kita semua untuk mengatasinya. Dan saya yakin, Golkar sanggup mengatasi hal itu. Apa yang ingin kita capai, ialah ekonomi yang tumbuh sebaik-baiknya. Menang, hari ini kita mengalami kesulitan, tapi kita akan tumbuhkan ekonomi yang baik, dalam keadaan normal kita harus tumbuh setidak-tidaknya 8 persen pertahun," kata Jusuf Kalla dalam orasinya.

"Kita harus melaksanakan kejujuran dalam ekonomi. Kita harus mendapatkan kepada masyarakat, sembako yang murah dan terjangkau. Kita harus mencintai tanah air, sehingga kita harus mencintai produksi dalam negeri," katanya lagi.

Dalam orasinya, Jusuf Kalla dengan lantang menyatakan, Golkar sanggup membangun bangsa. "Golkar sanggup, dan kita sanggup mengatasi hal itu. Bahwa KKN adalah musuh kita semua, karena itulah sejak awal Golkar telah berpandangan, Golkar bukanlah benteng para koruptor," ujarnya di depan massa dan simpatisan Partai Golkar.

"Kita bangun bangsa ini lebih cepat, lebih baik lagi. Lebih cepat, lebih baik lagi. Lebih cepat dan lebih baik. Lebih cepat, lebih baik lagi," ujarnya berulang-ulang.

"Dengan otot, dengan otak,dengan kantong kita semuanya. Kita perbaiki, kita merubah menjadi lebih baik. Kita ingin pendapatan kita yang saat ini 200 ribu dolar U$ pertahun, kita naikkan 400 (dollar U$) dalam waktu lima tahun yang akan datang," kata Jusuf Kalla lagi (*)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(alim)

Golkar Hadirkan Koes Plus hingga Mahadewi

2009-03-28T17:59:00.000+07:00

Laporan: KOMPAS.COM
Sabtu, 28 Maret 2009 | 17:45 WITA

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski melakukan penghematan sebesar Rp 1 miliar untuk memberikan sumbangan terhadap korban Situ Gintung, Golkar tetap menghadirkan sejumlah artis dan band kawakan Indonesia untuk menghibur ratusan ribu massanya yang hadir dalam kampanye Golkar di Gelora Bung Karno, Sabtu (28/3).

Mulai dari Koes Plus, Radja, Dewa hingga Mahadewi bergantian menghibur massa kuning-kuning yang memenuhi seluruh tribun di Gelora Bung Karno. Koes Plus dan Radja kebagian menghibur massa sebelum orasi politik Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Sementara itu, Mahadewi dan Dewa kebagian waktu di akhir acara.

Selain itu, sejumlah acara hiburan juga dikemas menarik oleh Golkar. Ribuan remaja yang membawakan tarian daerah, atraksi barongsai 23, atraksi gelombang kuning hingga belasan anak muda yang melakukan repling dari atas stadion sambil membuka baliho panjang. Hiburan angklung yang dibawakan oleh 10.000 remaja juga menjadi hiburan khusus. Tantowi Yahya yang memandu acara ini mengatakan bahwa 10.000 angklung yang digunakan sekarang akan disumbangkan ke sejumlah sekolah di kawasan DKI Jakarta.(*)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(alim)

Golkar Harus Bekerja Ekstra Keras

2009-03-28T17:57:00.001+07:00

MAKASSAR -- Melihat unjuk kekuatan dan target 20 persen suara yang dipasang Partai Demokrat di Sulsel, memaksa Partai Golkar harus bekerja ekstra keras. jika tidak, Sulsel yang merupakan lumbung Partai Golkar akan tergerus.
"Apalagi, kemarin JK (Jusuf Kalla) agak kecewa dengan jumlah massa. Namun, mudah-mudahan itu tidak menurunkan angka perolehan suara Golkar ke depan," ujar pengamat politik, Profesor Kautsar Bailusy.

Dosen Unhas ini melihat indikasi perolehan kursi Partai Golkar di Sulsel pada Pemilu 2009 akan sedikit menurun. Alasannya, banyaknya figur partai lain yang juga diisi orang-orang berpengaruh di Sulsel tentunya akan menggerus suara partai berlambang beringin tersebut. Namun, untuk pilpres, Kautsar melihat Sulsel tetap solid ke JK.

Ada tiga partai yang menurutnya harus diwaspadai Golkar, yakni, Gerindra, Hanura, dan Demokrat. Menurut Kautsar, target Demokrat 20 persen di Sulsel bisa saja terpenuhi. Untuk itu lanjut Kautsar, Golkar harus bekerja keras, dan kembali pada strategi Soeharto dengan menggunakan pengaruh "raja-raja" kecil di daerah yang selama ini masih setia pada Golkar. "Kalau tidak, Golkar akan disalip Demokrat," ujarnya.

Kautsar melihat, masyarakat sebenarnya masih menginginkan duet SBY-JK, dan seandainya keduanya masih bersama, duet SBY-JK lanjut Kautsar dipastikan akan kembali naik tahta. Namun jika berpisah, posisi JK kata Kautsar akan sangat sulit.

Kautsar mengaku khawatir, pasalnya, pemilih di Indonesia ada sekira 160 juta, 111 juta di antaranya berada di Jawa, dan di luar Jawa hanya 56 juta. "Pertanyaannya, apakah JK bisa meraup semua suara di luar Jawa. Jatim yang selama ini merupakan harapan JK di Jawa karena merupakan basis NU yang juga komunitas JK, sudah digerus Gerindra," ujar Kautsar.

Sementara itu, pakar komunikasi politik, Prof Hafied Cangara melihat, perebutan dukungan adalah suatu hal yang biasa dalam politik. Menurutnya, suatu kelompok besar memasuki wilayah kelompok besar lainnya merupakan seni dalam berpolitik.

"Setiap tim kampanye partai politik, tentunya sudah memiliki target dan peta-peta politik. Upaya Demokrat merebut 20 persen suara di Sulsel itu bisa saja. Pasalnya, selain sebagai partai yang tergolong masih baru, Demokrat juga adalah partai yang berkuasa," ujar Hafied.

Hafied menambahkan, Golkar sebagai partai besar, juga akan berusaha mempertahankan posisinya. Namun menurutnya, masyarakat saat ini sudah cerdas. Betapa pun hebatnya sebuah partai kata Hafied, masyarakat tidak melihat gambarnya, melainkan figur di dalamnya. "Di Sulsel masyarakat sudah sangat selektif, dan memiliki kebebasan memilih," tegasnya. (asw)

Demokrat Menurun, PDIP-Golkar Meningkat

2009-03-28T17:56:00.000+07:00

Elektibilitas Parpol Berdasar Survei Puskapol UI

JAKARTA – Progres partai politik papan atas menunjukkan pergerakan yang berbanding terbalik. Partai Demokrat yang sebelumnya kukuh di peringkat teratas, sejauh ini memang masih bertahan di posisinya.
Hanya saja, menurut hasil survei Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) terakhir, tingkat keterpilihan Demokrat berkurang tipis, 0,2 persen. Sebulan lalu perolehan suara Demokrat 21,5 persen tapi kini menurun menjadi 21,35 persen.

Dua pesaing utama Demokrat, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil survei Puskapol UI menyebutkan elektabilitas PDIP meningkat 2,5 persen menjadi 17,7 persen, sementara Golkar naik 2,3 persen menuju 16,56 persen.

“Peta parpol papan atas tidak banyak bergeser. Demokrat di peringkat pertama disusul PDIP dan Golkar,” ungkap peneliti Puskapol UI, Miftah Sabri saat melansir survei terakhir lembaganya di Jakarta Media Center (JMC), Jakarta, Jumat, 27 Maret.

Jika tiga parpol teratas belum bergeser, maka lain halnya di peringkat di bawahnya. Partai Gerindra dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup fenomenal.

Jika pada survei Februari lalu partai bentukan Prabowo Subianto itu masih menempati peringkat delapan dengan tingkat elektibilitas 2,6 persen, maka mengacu pada survei bulan ini, sudah menembus peringkat empat dengan tingkat kepercayaan 4,62 persen.

Torehan Gerindra itu jelas lebih baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menguntit di peringkat 5-7. Sedangkan di peringkat 8-9, berturut-turut ditempati Partai Amanat Nasional (PAN), dan parpol pendatang baru lainnya, Partai Hanura.

Perkembangan tingkat keterpilihan parpol yang para elitenya kian gencar bergerilya akhir-akhir ini tersebut, cukup menarik dan patut mendapat perhatian. Soalnya, Puskapol mengemukakan bahwa persentase masyarakat yang belum menentukan pilihan parpol pada pemilu legislatif 9 April mendatang, sudah semakin berkurang.

“Hasil survei kita di bulan ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang belum bersikap mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar tujuh persen,” ungkap Miftah. “Saat ini responden yang belum menentukan pilihan parpol pada pemilu nanti sisa 14,7 persen,” imbuhnya.

Miftah menjelaskan, survei Puskapol FISIP UI itu dilaksanakan pada 13-20 Maret 2009 dengan jumlah responden 2.077 orang dari seluruh provinsi se-Indonesia. Survei nasional tersebut memiliki ambang kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Bawaslu Beri Alarm

Di pihak lain, bayang-bayang pemilu bakal berlangsung tidak lancar sudah mulai muncul. Alarm bahaya sudah dibunyikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga yang mengawasi proses pemilu itu khawatir karena hingga memasuki 12 hari menjelang pencontrengan, distribusi logistik secara lengkap belum menjangkau sebagian kecamatan.

“Kami khawatir, distribusi surat suara ini sudah mendekati gawat,” kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dalam keterangannya di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat, 27 Maret. Sebelumnya, KPU berjanji akan merampungkan distribusi surat suara pada 29 Maret. Janji itu termasuk menuntaskan surat suara tambahan yang, menurut data KPU, berjumlah 5,7 juta lembar.

Namun, dalam pantauan Bawaslu, menurut Hidayat, berdasar laporan sementara pengawas di 33 provinsi, distribusi dari tingkat kabupaten menuju kecamatan masih terkendala. Ada beberapa KPU kabupaten yang masih melakukan sortir.

Itu belum termasuk surat suara tambahan dari perbaikan surat suara rusak dan tambahan daftar pemilih tetap (DPT). Jika KPU mengklaim ada 5,7 juta surat suara tambahan, Bawaslu menyatakan ada 6,3 juta surat suara tambahan yang perlu diproduksi rekanan KPU. “Tidak bisa jadi patokan bahwa surat suara sampai pada waktunya,” tegas Hidayat.

Hasil pleno Bawaslu menetapkan standar evaluasi atas distribusi logistik KPU. Saat ini, Bawaslu menilai distribusi logistik sudah memasuki pragawat. Jika saat H-11 (sembilan hari menjelang pemilu) logistik juga tak kunjung sampai, hal itu sudah memasuki gawat. Situasi genting akan terjadi jika pada H-8, distribusi logistik tak kunjung beres.

Ketua Pokja Pengawasan Logistik Bawaslu Agustiani Tio Fridelina menambahkan, surat suara tambahan yang tak kunjung terkirim bisa menjadi masalah. Faktanya, semua surat suara itu diperuntukkan di 33 provinsi. Padahal, ada sejumlah daerah yang sulit dijangkau dalam waktu singkat. “Batasan logistik sampai adalah H-1, seharusnya KPU tidak menggunakan standar itu karena terlalu mepet,” terangnya.

Menurut Tio, dengan standar pada UU Pemilu tersebut, seharusnya surat suara saat ini sudah mencapai kecamatan. Selanjutnya, selambat-lambatnya pada H-1, surat suara itu sudah sampai di masing-masing tempat pemungutan suara. Namun, kenyataannya, belum semua kecamatan menerima logistik saat ini. “KPU sebaiknya jujur untuk mengatakan ada situasi gawat dalam proses ini,” tegas Tio.

Terpisah, Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi menyatakan, distribusi surat suara saat ini tengah berproses. Sejumlah rekanan saat ini telah mengirimkan surat suara tambahan sesegera mungkin. Dia memberikan garansi bahwa surat suara itu akan sampai di kabupaten/kota selambat-lambatnya Minggu, 29 Maret. “Ini sedang diproduksi dan dikirim, sabar saja,” kata Bambang.

Terkait dengan perbedaan jumlah surat suara rusak dengan KPU, itu merupakan data terakhir dari KPU kabupaten/kota. Jumlahnya dipastikan bertambah karena kemarin terjadi banjir di Kecamatan Suko, Palembang. Banjir itu menyebabkan 45.000 surat suara basah terendam. “Kami sudah minta segera tambah cetak karena ini situasi bencana,” ujarnya. (dyn-bay)

Kampanye Parpol Minim Konsep

2009-03-18T07:05:00.000+07:00

JAKARTA (SINDO) – Partai politik (parpol) peserta pemilu dinilai minim konsep untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program-program yang ditawarkan parpol dalam kampanye hanya sebatas jargon demi menarik simpati publik.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai, parpol pada umumnya belum mampu menjelaskan kebijakan yang harus ditempuh demi mewujudkan programprogram yang ditawarkan dalam kampanye. ”Sebagai contoh, salah satu kampanye parpol menawarkan diversifikasi pertanian.Apakah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan itu,apa kejelasan dari pilihan-pilihan kebijakannya? Ini yang masih kosong.

Kita lagi-lagi disuguhi program pepesan kosong,” ujarnya di Jakarta kemarin. Syamsudin mengatakan, visi-misi parpol yang disebutkan dalam setiap kampanye dan tercantum dalam program parpol masih sebatas klaim verbal.Dia mencontohkan, dalam program ekonomi, beberapa parpol mencantumkan antipasar bebas, tetapi tingkah laku parpol semuanya setuju dengan pasar bebas.

Pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya Sugiharto menyatakan, pesan yang ingin dilakukan parpol belum terlihat dalam kampanye. Justru yang terlihat adalah janji-janji para calon anggota legislatif (caleg) yang terkesan tidak membawa pesan partai. ”Pesan utama partai hampir tak kelihatan. Yang menonjol justru janji-janji manis para caleg,” kata Bima seusai diskusi ”Membangun Pemerintahan yang Kuat dan Efektif”di Kantor DPP Partai Golkar kemarin.

Doktor ilmu politik dari Australian National University itu juga menyayangkan program parpol yang tidak memiliki diferensiasi ide dalam berkampanye. Padahal, semestinya parpol mengusung konsep-konsep yang berbeda dalam setiap programnya. ”Harusnya parpol menunjukkan diferensiasi ide, akan dibawa ke mana bangsa ini,”ungkap Direktur Charta Politika itu. Sejumlah tokoh parpol kemarin memulai kampanye di sejumlah daerah. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemarin, melakukan kampanye di Parkir Timur GOR Sidoarjo.

Di hadapan ribuan massa, Prabowo mengklaim hanya Gerindra satu-satunya partai yang berani menyatakan sistem perekonomian di Indonesia keliru. Menurutnya, sistem perekonomian telah membuat kesenjangan sosial masyarakat melebar. ”Yang kaya makin kaya,yang miskin kian larut dalam kesengsaraan,” ujar Prabowo. Dia berjanji mengubah sistem perekonomian menjadi ekonomi kerakyatan. Menurut dia, rakyat Indonesia sudah terlalu lama dibohongi para pemimpin.

”Saya mengantongi fakta bahwa kekayaan Indonesia banyak diambil negara lain. Indonesia sebagai negara kaya raya yang memiliki semuanya, tapi kekayaan itu hanya dinikmati segelintir orang, sedangkan rakyat tetap miskin,”tandas Prabowo. Kampanye perdanayangdigelar di Sidoarjo kemarin berjalan semarak. Puluhan ribu massa dari Surabaya,Sidoarjo, dan Mojokerto terlihat antusias meski berjam-jam di bawah terik matahari.

Sejumlah artis Ibu Kota hadir dalam kampanye itu,antara lain Tiga Diva,Duo Maia,Jaja Miharja, Meggi Z,serta Mansyur S. Beberapa elite politik ikut hadir dan berorasi bersama Prabowo. Mereka, antara lain, Sekjen DPP PKB Gus Dur,Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, dan Permadi SH. Di tempat lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berjanji memperjuangkan sembako murah. Janji itu disampaikan Kalla saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H oleh Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di kediaman Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ali Umri di Binjai, Sumatera Utara.

Kalla didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar seperti Burhanuddin Napitupulu dan pengurus DPD Partai Golkar Sumut. Kendati begitu, menurut Kalla,harga sembako juga tetap harus memiliki keseimbangan. Sembako murah berarti sembako yang dapat terbeli oleh masyarakat. ”Kalau beras hanya dihargai Rp 3000/kg,itu sangat murah sekali dan bisa merugikan petani. Petani susah-susah menanam, masa cuma dihargai Rp 3000/kg. Kalau cuma Rp.3000/kg itu namanya petani yang miskin,sama saja rakyat tidak sejahtera. Paling tidak per kg-nya Rp 4000–4.600, itu baru seimbang,” ungkapnya.

Cara itu, ujar Kalla,hanya bisa dilakukan dengan cara menaikkan gaji buruh, PNS, dan pegawai swasta lain agar sama-sama bisa merasakan kesejahteraan. ”Kalau begitu kansemuanya bisa samasama merasakan kesejahteraan,” imbuhnya. Dia menuturkan, apabila dipercaya memegang amanah masyarakat, Partai Golkar akan memperjuangkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. ”Percayalah, Partai Golkar akan meme- gang amanah masyarakat,” ucapnya.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) fokus mengampanyekan program ”perjuangkan sembako murah”. Untuk itu, semua calon anggota legislatif diminta mentransmisikan isu tersebut dengan isu lokal yang dapat diterima langsung oleh masyarakat. ”Isu sembako murah kita kampanyekan secara maksimal agar elektabilitas PDIP khususnya di pemilih pemula bisa tinggi,”kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Menurut dia, isu sembako murah yang akan diperjuangkan PDIP sudah tertuang dalam kontrak politik.Semua caleg harus bisa menerjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti dan diterima oleh masyarakat di daerah-daerah. Selain itu, lanjut dia, program memperjuangkan kesejahteraan dan menciptakan jutaan lapangan kerja juga menjadi kampanye penting karena keduanya juga merupakan poin kesepakatan dalam kontrak politik untuk perubahan yang dilakukan PDIP.

”Kader dan caleg harus memaksimalkan kerjanya untuk menyampaikan kontrak politik itu dan meyakinkan bahwa program yang ada dalam kontrak tersebut bisa kita lakukan jika menang,” ungkapnya. Selain memaksimalkan kinerja kader dan caleg,kata Pramono, program perjuangkan sembako murah dan kontrak politik untuk perubahan juga akan terus dikampanyekan melalui iklan di media massa. Hal itu untuk terus menjaga agar program yang ditawarkan selalu diingat masyarakat.

Tidak Siap

Di bagian lain,Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kemarin merilis hasil survei bahwa dari 38 parpol yang mengikuti Pemilu 2009,hanya empat parpol yang dianggap paling siap untuk mengikuti Pemilu 2009.Keempat parpol tersebut adalah Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Koordinator Formappi Sebastian Salang menyatakan, kesiapan parpol dilihat dari sejumlah kriteria, yakni memiliki jaringan organisasi dan kemampuan merekrut caleg di seluruh provinsi dan kabupaten,memiliki program menyeluruh dan khusus pemilu berupa kesiapan strategi, serta terbuka atau bersedia melakukan afirmasi terhadap kelompok marginal.

Partai-partai yang dinilai cukup siap adalah PKS,PAN, Gerindra, PPP, dan PDP. Sementara parpol sisanya dianggap kurang siap dalam mengikuti pemilu. (ahmad baidowi/pasti liberti/abdul rouf/eko agustyo fb/rahmat sahid)

Jangan Gunakan Kekuasaan untuk Politik

2009-03-18T07:04:00.000+07:00

SBY-JK Boleh Gunakan Mobil Kenegaraan

JAKARTA -- Pada hari pertama kampanye terbuka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar semua pihak ikut menyukseskan Pemilu 2009. Kesuksesan pemilu akan memantapkan citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Keberhasilan Pemilu 2004 lalu, kata SBY, telah membuat Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. "Negara lain memuji dan mencontoh Indonesia. Pertahankan prestasi gemilang penyelenggaraan pemilu yang begitu aman, tertib, damai, jujur, dan adil," kata SBY di Istana Negara yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nurwahid kemarin.

SBY meminta semua pihak bisa menahan diri dengan tidak bertindak destruktif yang merugikan orang lain. Partai politik peserta pemilu dan para calon anggota legslatif juga diminta ikut bertanggung jawab terhadap perilaku massanya.

Parpol yang menggelar kampanye terbuka diminta melaksanakannya dengan tertib dan bertanggung jawab. "Mari kita patuhi jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU," ujar calon presiden dari Partai Demokrat itu.

Selain mengimbau parpol dan caleg, SBY mengimbau para pejabat negara yang terlibat dalam kampanye pemilu. Para pejabat negara, kata SBY, harus mematuhi segala ketentuan yang diatur undang-undang.

SBY mengingatkan, para pejabat tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki untuk kepentingan politik. Pejabat negara dan pemerintahan diminta tetap mengutamakan tugas pokoknya secara bertanggung jawab. "Melayani rakyat dan menjalankan tugas-tugas pembangunan adalah prioritas utama," jelas SBY.

Masyarakat pun diminta menggunakan hak pilih secara bebas. Tidak ada satu parpol pun yang boleh memaksakan kehendak kepada rakyat. Dalam pemilu, rakyat memiliki kekuasaan mutlak. "Tidak ada satu pun di negeri ini yang boleh menghalang-halangi atau menekan yang lain, dalam penggunaan hak pilih," ujarnya.

SBY sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di 12 provinsi. Provinsi yang akan disinggahi SBY dalam rangka kampanye Partai Demokrat adalah DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Hidayat Sardini kemarin juga mengatakan, dalam kampanye, hanya presiden dan wakil presiden yang boleh memakai mobil kenegaraan. Pengurus parpol tidak boleh ikut dalam mobil kenegaraan itu.

Presiden dan wakil presiden boleh menggunakan mobil kenegaraan karena jabatannya melekat dan keduanya memiliki hak pengamanan yang diatur undang-undang. "Pengurus dan fungsionaris parpol peserta kampanye tidak boleh ikut di situ. Sebab, itu sudah termasuk dalam pelanggaran fasilitas negara," kata Hidayat.

SBY dan Kalla memiliki tiga fasilitas yang melekat selama pemilu, meski keduanya berkampanye untuk kepentingan parpol masing-masing. Yakni, fasilitas kesehatan, protokoler, dan pengamanan. "Tiga ini tidak bisa dialihfungsikan dan dioper ke orang lain," tegas Hidayat.

SBY Tak Sentuh Indonesia Timur

Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan turun langsung dalam kampanye terbuka untuk memenangkan Partai Demokrat. Dari jadwal kehadirannya sebagai juru kampanye nasional di 15 kota (dalam 12 provinsi), tak satu pun kota di kawasan Indonesia Timur masuk dalam daftar kunjungannya.

Daerah paling timur yang akan dikunjungi SBY sebagai jurkam hanyalah Makassar, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan pada 22 Maret. "Tidak ada pertimbangan politik. Jadwal presiden yang sangat terbatas menjadi alasannya," ujar Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di kantor Bravo Media Center, Menteng, Jakarta, kemarin.

Dia pun membantah bahwa SBY sengaja melupakan kawasan Indonesia Timur. Menurut Marzuki, seandainya presiden ke-6 RI itu punya waktu lebih banyak, tentu seluruh daerah akan didatangi.

Namun, jabatan sebagai presiden membuat ketua dewan pembina Demokrat itu tidak bisa seenaknya meninggalkan tugas kenegaraan. "Setidaknya, sudah diwakili Sulsel. Mungkin nanti waktu pemilu presiden bisa lebih maksimal," tambahnya.

Berdasar jadwal yang disusun internal Demokrat, kota-kota di Pulau Jawa mendominasi daftar lokasi kampanye yang akan dihadiri pendiri partai berlambang bintang segitiga itu. Diawali di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Maret, road show SBY akan berakhir di Simpang Lima, Semarang, 5 April mendatang.

Marzuki sekali lagi mengaku, pilihan menjadikan ibu kota Jawa Tengah itu sebagai pemungkas kampanye Demokrat yang akan didatangi SBY juga disesuaikan jadwal SBY yang sangat terbatas.

Pada masa kampanye terbuka yang dimulai kemarin, SBY hanya mengajukan tiga hari cuti, pada setiap Jumat. Praktis, dalam seminggu, SBY berkampanye tiga hari, termasuk Sabtu dan Minggu yang memang menjadi hari libur. "Tapi, kalau itu (terakhir di Jateng, red) dimaknai sebagai strategi kampanye, ya silakan saja," ujar Marzuki, lantas tersenyum.

Dia tidak mengelak bahwa Jateng yang selama ini sebagai basis massa PDI Perjuangan memang menjadi salah satu perhatian partainya. "Kami memang butuh kerja keras di sana, bagaimana agar masyarakat bisa yakin kalau Demokrat dan SBY adalah pilihan terbaik," ungkapnya. (tom/dyn/tof)

SBY-JK Adu Kekuatan di Kota Makassar

2009-03-18T07:03:00.000+07:00

MAKASSAR(SINDO) – Dua partai politik yang berpeluang besar jadi pemenang Pemilu 2009,Demokrat dan Partai Golkar adu kekuatan dengan menghadirkan tokoh sentralnya,Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Kedua tokoh nasional yang bersaing jadi calon presiden itu,akan hadir dalam kampanye akbar di Makassar akhir pekan ini.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dipastikan hadir di lapangan Karebosi, Sabtu (21/3), sedangkan Presiden SBY hadir di kampanye Partai Demokrat,Minggu (22/3) di Stadion Andi Mattalatta.

Meski jadwal kampanye Demokrat baru akan berlangsung Minggu, namun SBY selaku pendiri partai itu,dijadwalkan sudah tiba di Makassar pada Sabtu malam. Mantan Menko Polkam di era pemerintahan Presiden Megawati itu terlebih dulu menggelar konsolidasi dengan sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se Sulsel. ”Beliau (SBY) tiba Sabtu malam, dan itu akan ada pertemuan dengan pengurus DPD dan DPC Demokrat.Tapi, tempatnya kami belum tahu, begitupun juga tempat Pak SBY dan rombongannya menginap.”

”Namun biasanya, beliau nginap di Hotel Imperial Aryaduta,” sebut Ketua Panitia Kampanye Akbar Nasional Demokrat di Makassar,Andi Januar Jaury Dharwis saat melakukan konferensi pers, kemarin. Januar yang juga Ketua DPC Demokrat Makassar, menampik kalau kedatangan SBY di hari kampanye Partai Golkar sengaja dilakukan. Malah lanjutnya, kedatangan SBY ditunda hingga malam,karena menghormati partai yang selama ini menjadi mitra di pemerintahan.

”Sebenarnya,Pak SBY akan datang di siang hari.Namun, karena saudara kami (Golkar) melakukan kampanye di hari itu, sehingga Pak SBY dan rombongan baru tiba di malam harinya,” tandas Januar didampingi Even Organiser (EO) Kampanye Akbar, Jefry di Sekretariat DPD Demokrat Sulsel. Terkait rencana kedatangan SBY, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan dan antisipasi, termasuk pengamanan. Bahkan, kendaraan yang akan digunakan SBY dan rombongannya, saat menuju ke lokasi kampanye akbar Minggu (22/03) sudah tiba di Makassar dengan tempat yang dirahasiakan.

”Ada empat bus yang akan digunakan, dan satu diantaranya spesifikasi khusus untuk standar RI 1.Apakah itu anti peluru, yang pasti spesifikasinya standar RI 1. Semua ini, ditanggung oleh pengurus pusat. Untuk tempat kendaraan itu, kami masih rahasiakan, karena sementara disterilkan,” tambah Jefry. Sementara itu,Jusuf Kalla dijadwalkan tiba lebih awal di Makassar, yakni Jumat (20/03) malam, sebelum melakukan kampanye terbuka di Lapangan Karebosi pada siang harinya.

Bila rombongan SBY akan menggunakan kendaraan spesifikasi khusus, maka kemungkinan Wakil Presiden RI ini, lebih memilih menggunakan kendaraan biasa yang disediakan pengurus DPD I Golkar Sulsel. ”Kalau kendaraan yang spesifikasi untuk wakil presiden, saya kira itu tetap disediakan.

Namun,kemungkinan Pak JK hanya menggunakan kendaraan biasa saja saat menuju ke lokasi kampanye bersama dengan Ketua DPD I (Ilham Arief Sirajuddin),” ujar Humas DPD I Golkar Sulsel, Hidayat Nahwi Rasul saat dihubungi secara terpisah. Sekadar diketahui, kampanye akbar Partai Golkar dan Demokrat di Makassar, masing-masing menargetkan massa sekitar 100.000 orang.

Selain dihadiri langsung tokoh kuncinya, juga sejumlah pengurus elit partainya akan tampil sebagai juru kampanye nasional. Dari Partai Demokrat akan hadir sebagai juru kampanye Ketua Umum DPP Hadi Utomo, Ketua Bidang Politik Anas Urbaningrum, Andi Alifian Mallarangeng, dan Jaffar Hamzah.

Sedangkan Partai Golkar akan menghadirkan Ketua Bappilu Andi Mattalatta, Sekjen Soemarsono,Wasekjen Malkan Amin, Idrus Marham, dan Ketua Harian Partai Golkar Agung Laksono. (arif saleh)

Golkar Dilarang Pawai

2009-03-18T07:02:00.001+07:00

MAKASSAR -- Suhu politik di Sulsel mulai memanas memasuki masa kampanye rapat umum. Deklarasi kampanye damai, Senin, 16 Maret, yang diharapkan menjadi titik tolak pemilu berkualitas di Sulsel justru ternoda. Insiden kecil terjadi karena konflik internal di tubuh Partai Kedaulatan.
Keributan terjadi dua kali dalam deklarasi kampanye damai itu. Yakni, sekitar sejam sebelum acara berlangsung dan sesaat setelah Gubernur Syahrul Yasin Limpo melepas pawai kendaraan parpol dan calon anggota DPD RI.

Pemicunya sepele, hanya gara-gara stiker peserta pawai yang dibagikan KPU Sulsel. Setiap parpol mendapat dua stiker untuk dua kendaraan parpol yang berhak ikut pawai. Seperti parpol lain, Partai Kedaulatan juga hanya mendapat dua stiker tanda peserta.

Partai Kedaulatan Sulsel yang selama ini terbelah menjadi dua kubu itu berebut stiker. Kubu Syamsuddin Ilyas yang lebih dulu tiba di lokasi berhasil mendapat stiker dari panitia. Undangan dari KPU Sulsel memang dikantongi kubu Syamsuddin Ilyas.

Setelah terpasang di kendaraan Syamsuddin, kubu Asrullah menyusul datang. Kubu Asrullah berniat memindahkan stiker itu ke kendaraannya. Berdasarkan SK terakhir dari DPP Partai Kedaulatan, Asrullah disebut sebagai pengurus yang sah. Itu juga sudah diakui oleh KPU Sulsel.

Pencabutan stiker itulah yang memicu keributan. Kubu Syamsuddin Ilyas tak menerima sehingga nyaris terjadi adu jotos di panggung utama. Asrullah dan Syamsuddin nyaris terlibat duel.

Hal sama terulang pada akhir acara. Seorang pria yang diduga berada di kubu Asrullah memukul Syamsuddin Ilyas yang sementara berjalan menuju kendaraan. Untungnya, insiden itu tidak berlanjut. Polisi sigap mengamankan pelaku dan menenangkan kubu Syamsuddin Ilyas.

Syamsuddin tak menerima baik perlakuan itu hingga berbuntut di kepolisian. "Saya tiba-tiba dipukul di bagian kepala dan punggung, padahal saya hanya berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar," ujar Syamsuddin saat melaporkan insiden itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, sore kemarin.

Atas insiden ini juga seorang kader Partai Kedaulatan versi Asrullah bernama Syamsul, 45 diamanakan polisi. Ia dijadikan tersangka lantaran ketahuan melakukan pemukulan terhadap Syamsuddin dan Bunyamin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Partai Kedaulatan versi Asrullah mengatakan tidak menginginkan peristiwa tersebut terjadi. Hanya, beberapa rekan-rekannya tidak bisa dihalangi lantaran emosional dengan ulah yang diperlihatkan Syamsuddin.

"Ia selalu merasa masih pengurus yang sah. Padahal kami yang secara resmi diakui KPU Sulsel," ujar Asrullah, malam tadi.

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, Komisaris Besar Polisi Burhanuddin Andi yang dikonfirmasi mengaku satu orang telah diamankan dan menjalani penahanan. Status Syamsul juga telah ditingkatkan menjadi tersangka.

Ketua KPU Sulsel, Dr Jayadi Nas, mengatakan insiden itu murni urusan internal Partai Kedaulatan. KPU, katanya, tidak mencampuri kejadian itu. Yang pasti, lanjut Jayadi, KPU tidak mengenal ada kubu-kubuan di tubuh Partai Kedaulatan. Makanya, KPU hanya mengeluarkan satu undangan kepada partai itu.

Terlepas dari insiden kecil itu, deklarasi kampanye damai kemarin sebenarnya berlangsung lancar. Deklarasi itu dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Pangdam VII Wirabuana Djoko Susilo Utomo, Kapolda Mathius Salempang, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, dan Ketua KPU Makassar Misnah.

Ketua Partai Hanura Sulsel, Dewie Yasin Limpo, yang dipercaya mewakili seluruh parpol tampil bersemangat membacakan naskah deklarasi kampanye damai tersebut.

"Kami peserta Pemilu 2009 berjanji, pertama, melaksanakan kampanye dengan damai, tertib, aman, dan lancar. Kedua, melaksanakan kampanye secara edukatif, bermartabat, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, akan menjalin komunikasi politik yang sehat demi membangun budaya politik yang demokratis dan bermartabat," katanya lantang.

Ketua KPU Sulsel berharap agar deklarasi kampanye damai ini bukan sekadar seremoni. Dia berharap seluruh parpol konsisten dengan janji yang telah diikrarkan di hadapan masyarakat.

Jayadi mengatakan masa kampanye untuk Pemilu 2009 adalah yang terlama, yakni sembilan bulan tujuh hari. Selama kurang lebih delapan bulan lamanya, kampanye berlangsung tertutup. Lalu, diakhiri dengan kampanye terbuka selama 21 hari.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga mengingatkan seluruh parpol agar menjunjung tinggi martabat demokrasi. Syahrul mengingatkan adanya nilai-nilai lokal yang menjadi panduan warga Sulsel selama ini, yakni mali siparappe, sipatuo sipatokkong.

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin mengatakan dirinya berharap kampanye selama 21 hari berjalan aman dan damai.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPW PAN Sulsel, Abustan. Menurut dia, deklarasi ini menjadi komitmen parpol untuk mengawal kampanye atau pemilu.

Dilarang Ikut Pawai

Dari Bone dilaporkan, KPU setempat melarang Partai Golkar untuk ikut pawai kendaraan sebagai rangkaian deklarasi kampanye damai di lapangan Persibone, Senin 17 Maret.
Larangan itu disampaikan Ketua KPU Bone Aksi Hamzah, menyusul partai beringin itu menggunakan dua truk tronton dihiasai aksesoris kuning lengkap dengan alat musiknya.

Beberapa pengurus dan caleg Golkar yang sudah siap pawai di lapangan Persibone pun jadi berang. Bahkan, salah satu caleg, H Haruna, menuding KPU tidak konsisten.

"Pokoknya kami tetap akan ikut pawai, apapun risikonya," tegas Haruna dengan nada emosi.
Kemarahan caleg Golkar terhadap KPU cukup beralasan. Pasalnya, Aksi Hamzah sendiri yang menyatakan bahwa partai boleh menggunakan truk.

"Partai boleh menggunakan tronton bahkan sampai truk gandeng selama bisa belok di tikungan," ujar Aksi sehari sebelum pawai.
Namun, belakangan, Aksi menarik pernyataan itu dan mengakui KPU melakukan kesalahan karena tidak mensosialisasikan dengan jelas bahwa hanya empat roda yang dibolehkan ikut pawai.

Setelah dinyatakan tidak diikutkan dalam pawai, Partai Golkar langsung meninggalkan lokasi. Bahkan, tak satupun utusan partai yang menandatangani deklarasi pemilu damai di papan yang disediakan.

Ditemui terpisah, Ketua DPD II Partai Golkar Bone, HA Muh Idris Galigo menyayangkan sikap KPU Bone tersebut. Menurut dia, KPU sepatutnya melihat tujuan utama dari deklarasi untuk menciptakan kampanye damai.

Namun, KPU sendiri yang memicu kesalahpahaman itu. Selain Golkar, DPC PDIP Bone juga kena semprit karena menggunakan truk. Meski begitu, PDIP tetap menandatangani deklarasi pemilu damai dan tetap menyempatkan diri ikut pawai. (sap-amr-rah-azh)

Kalla Merapat ke PDIP

2009-03-08T09:16:00.001+07:00

Undang Megawati Bertemu di DPP Golkar

JAKARTA -- Upaya Golkar untuk menceraikan M. Jusuf Kalla (Kalla) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus berlangsung. Meski di kubu Jusuf Kalla ada kelompok yang terus berupaya mempertahankan duet presiden-wakil presiden itu, nyatanya internal Golkar dan orang-orang di sekitar Kalla terus melakukan langkah penggiringan agar Kalla hengkang dari SBY.

6 Maret 2009, misalnya, Kalla terang-terangan mengakui bahwa dirinya sebagai ketua umum DPP Golkar mengundang Ketua Umum DPP PDIP Megawati untuk berkunjung ke Slipi (Kantor DPP Golkar). Padahal, sebelumnya kontak antarparpol banteng dan beringin itu hanya dilakukan dewan penasihat DPP masing-masing.

"Kali ini kita undang (Megawati, Red)," tegas Kalla. Meski demikian, Kalla menolak menjelaskan agenda pertemuan tersebut. Dia tak bersedia menjawab ketika wartawan bertanya apakah pertemuan itu membahas rencana koalisi pada pemilu presiden. "Tadi kan janji tidak tanya yang sulit-sulit, "elaknya.

Sumber Jawa Pos yang dekat dengan Jusuf Kalla mengakui bahwa pertemuan tersebut memang inisiatif Golkar. Namun, pertemuan itu terancam dibatalkan bila Megawati tidak bersedia datang ke Slipi.

Selain dengan PDIP, kata sumber Jawa Pos, komunikasi politik dilakukan dengan PPP. Hari 7 Maret 2009 Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan 30 pengurus teras DPP PPP akan bertandang ke DPP Partai Golkar. "Tetapi, minus Bachtiar Chamsyah," lanjutnya.

Berbeda dengan Suryadharma Ali yang aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah calon presiden, Bachtiar Chamsyah sejak awal menyatakan bahwa PPP akan mendukung SBY kembali menjadi presiden.

Sebelumnya, Suryadharma juga bertandang ke kediaman resmi Jusuf Kalla untuk membahas koalisi antara Golkar dan PPP. "Ibarat listrik, PPP, dan Golkar itu sudah nyambung setrumnya, jadi gampang kalau kedua partai akan berkoalisi,? ujar Suryadharma ketika itu. (noe/mk)

Jumlah Pemilih di Makassar Bertambah

2009-03-08T09:15:00.000+07:00

MAKASSAR--Jumlah pemilih di kota Makassar yang akan menyalurkan hak pilihnya di pemilu 9 April dipastikan akan bertambah. Jika sebelumnya di Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 970.991, maka setelah adanya keputusan soal peluang penambahan pemilih jumlah akan naik ratusan orang.

Kewenangan KPU untuk mengubah daftar pemilih memungkinkan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2009. Selain mengakomodasi tambahan pemilih, perppu ini juga mengesahkan contreng lebih dari satu kali.

Ketua KPU Makassar, Misnah mengatakan, penambahan tidak sampai seribu orang. Dan datanya sudah dilaporkan ke KPU pusat. "Kita belum bisa sebut angka pastinya sebab baru sebatas diusulkan ke pusat. Kita takutnya salah. Nanti setelah ditetapkan, baru kami umumkan," kata ketua KPU Makassar Misnah di Hotel Maricaya, Jumat, 6 Maret.

Anggota KPU yang membidangi data pemilih, Armin juga mengatakan hal senada. Menurut dia, usulan tambahan pemilih di atas 500 orang. "Yang pasti di atas 500 orang. Pastinya silakan ke ketua KPU," katanya. Tambahan pemilih ini sendiri diambil dari daftar pemilih sementara yang didasarkan data pemilih pemilihan walikota. "Tapi yang dobel-dobel sudah dihapuskan," kata Armin.

Ditertibkan

Sementara itu dua partai penguasa; Partai Golkar dan Partai Demokrat telah mengabaikan larangan pemasangan baliho di sepanjang jalan protokol. Kedua partai tersebut memasang baliho mereka yang berukuran besar pada jalan tol di Makassar.

Salah satu yang segera ditertibkan adalah milik Partai Golkar yang dipasang di jembatan penyeberangan tol Parangloe. Atribut itu bergambar Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla. Di situ tertulis, "Beri Bukti, Bukan Janji."

Ada juga atribut Partai Demokrat yang juga dipasang pada jembatan penyeberangan di atas jalan tol. Atribut bergambar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu bertuliskan, "Berjuang Bersama Rakyat."

Ketua Panwaslu Sulsel Muhammad Alhamid, Jumat, 6 Maret, mengaku telah mengidentifikasi sejumlah atribut kampanye yang melanggar ketentuan. Yang paling mencolok adalah yang dipasang pada jalan tol tersebut.

"Kami segera menggelar rapat pleno untuk membahas penertiban atribut kampanye tersebut. Kami tidak membeda-bedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya dalam penertiban atribut kampanye," katanya.

Selain jalan tol, sejumlah ruas jalan lain di Makassar yang tidak diperkenankan untuk dipasangi atribut kampanye antara lain Jl Jenderal Ahmad Yani dan Jl Jenderal Sudirman. (amr-sap)

Perpu Pemilu Legislatif Batal Diparipurnakan

2009-03-04T08:55:00.000+07:00

JAKARTA -- Perpu No 1 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPR, dan DPD batal diparipurnakan hari ini (Selasa, 3/2). Menurut Ketua DPR RI Agung Laksono, batalnya pengesahan Perpu Pemilu tersebut atas permintaan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan.

"Perpu Pemilu saat ini tidak bisa disahkan dalam masa sidang ketiga. Pembahasannya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya," kata Agung dalam sidang paripurna.

Mangindaan sendiri yang dimintai komentarnya mengatakan, Komisi II pada dasarnya sangat mendukung pengesahan Perpu yang diusulkan pemerintah. Hanya saja karena ada aturan konstitusi yang menyebabkan, harus ada penundaan.

"Tidak ada niatan Komisi II menunda-nunda. Apalagi sudah kita bahas dengan pemerintah, KPU, Bawaslu juga, jadi tidak ada masalah. Namun Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya, makanya kita tunda pembahasannya setelah reses nanti," jelas Mangindaan.

Dalam Perpu No 1 Tahun 2009 itu, diatur masalah pemberian tanda pada saat pemilihan, di mana yang disahkan hanya tanda satu kali. "Bisa dua kali, tapi ada syaratnya yaitu saat perhitungan suara," cetusnya. Selain itu yang diatur dalam Perpu tersebut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hanya bisa satu kali. (esy/jpnn)

Kalla - SBY Bercerai, PDIP Merasa Untung

2009-03-04T08:54:00.000+07:00

JAKARTA -- PDIP ingin sekali memanfaatkan perpecahan duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sekjen PDIP Pramono Anung menilai berpisahnya kedua incumbent itu akan menguntungkan pencalonan Megawati.

Hal itu diungkapkan Pram saat tampil sebagai pembicara di markas DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Selatan. Dalam diskusi bertema Fenomena Blok M, S, dan J dalam Politik Indonesia itu juga hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP Partai golkar Burhanuddin Napitupulu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan, dan Ketua DPP PPP Emron Pangkapi.

Menurut Pram, masyarakat kini terbelah menjadi dua kelompok besar. Yakni, mereka yang puas dengan kondisi saat ini dan mereka yang kecewa. "Yang tidak puas kebanyakan mereka yang miskin dan tertindas," katanya.

Mereka yang puas, kata Pram, terbagi dalam dua pilihan capres, yakni SBY dan Kalla. Sedangkan mereka yang kecewa hanya punya satu pilihan. "Dan itu adalah ibu Mega," ujarnya.
Karena itu, dia optimistis Megawati memenangi pilpres kali ini. Sebab, pihaknya diuntungkan oleh pencalonan Kalla yang membuat pemilih pro pemerintah terbagi.

Namun, kubu Golkar menepis jalan pikiran Pram. Menurut Burhanuddin, Golkar sangat mudah berkoalisi. Partai beringin, katanya, laksana madu. Ia didambakan partai mana pun. "Bagi Golkar, sangat mudah mengajak PPP, PKS, dan partai-partai lain untuk bergabung. Kalau PDIP, jelas sulit," katanya.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengakui, berkoalisi dengan Partai Golkar cukup menggiurkan. Namun, pihaknya belum bisa memastikan dukungan terhadap blok J (Jusuf Kalla) selama kepastian tersebut belum ada. "Kita jadinya belum bisa melakukan perhitungan kalau belum ada kepastian," jelasnya.

Belum mantapnya PKS karena mereka menilai suara beringin masih terbelah dalam pencapresan. "Kami masih menganggap ada dua suara di Golkar. Ada yang menginginkan JK capres, ada yang tetap menjadi cawapres dengan SBY," katanya. (jpnn)

Dimonopoli SBY, Kalla Tak Bisa Kampanye Jumat

2009-03-04T08:53:00.000+07:00

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan cuti untuk kampanye pemilihan umum legislatif. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengambil cuti setiap Jumat.

Karena itu, selama masa kampanye terbuka, SBY dipastikan berkampanye tiga hari di akhir pekan, yakni ditambah Sabtu dan Minggu.

Keputusan SBY mengambil seluruh Jumat itu berdampak pada jadwal kampanye Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sesuai aturan, presiden dan wakil presiden tidak boleh mengambil cuti secara bersamaan. Otomatis, dengan diambilnya semua Jumat oleh SBY, ketua umum Partai Golkar itu tak punya kesempatan lagi berkampanye pada hari yang sama.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, tidak ada niat SBY untuk memonopoli jadwal kampanye. 'Peraturannya kan presiden boleh cuti satu hari kerja dalam seminggu. Jadi, bisa hari apa saja toh' Soal pilihannya tentu bergantung masing-masing,' kata Andi kemarin.

Menurut Andi, cuti yang diajukan SBY tidak menyalahi peraturan. Andi juga menjamin agenda cuti presiden tidak mengganggu tugas kenegaraan. Karena itu, cuti presiden dan wakil presiden harus diatur agar tidak bertabrakan.

Andi mengakui, dengan diambilnya Jumat, Wapres tak bisa lagi mengambil cuti di hari yang sama. 'Ini agar jangan sampai ada kekosongan,' kata ketua departemen SDM DPP Partai Demokrat itu.

Apakah cuti kampanye SBY itu mengganggu agenda kampanye Kalla' Press Officer Wapres Muchlis Hasyim mengatakan, diambilnya semua Jumat oleh SBY sudah tentu berpengaruh terhadap agenda kampanye Kalla. Selama ini Wapres kerap melakukan agenda partai sejak Jumat sore hingga Minggu malam.

Karena cuti Jumat sudah diambil SBY, menurut Muchlis, Kalla tidak akan lagi mengambil cuti pada hari yang sama. "Apalagi antara Pak JK dan Pak SBY saat bertemu di Cikeas sudah berkomitmen untuk mempertahankan duet hingga akhir periode, Oktober 2009," kata Muchlis. (jpnn)

Rembesan Konflik Kaum Elite

2009-02-28T10:22:00.002+07:00

Oleh: Ishak ngeljaratan
Ribuan caleg akan bertarung untuk merebut sejumlah kecil kursi DPR/D di Sulsel. Pada umumnya, ada kesamaan atau ada sedikit perbedaan yang tidak prinsipiil dalam visi dan misi yang diperjuangkan para caleg yang berbeda partai.

Perbedaan persepsi terletak pada perbedaan hasil tafsir setiap caleg terhadap visi dan misinya yang pasti mengacu pada visi dan misi partai yang menjadi wadah kegiatannya dalam berpolitik.

Perbedaan persepsi pun ada di antara para pendukung berdasarkan perbedaan kualitas daya serapnya masing-masing. Setiap perbedaan, sekecil atau sebesar apapun, berpotensi menjadi sumber konflik vertikal dengan para elite partai atau sumber konflik horizontal dengan sesama massa akar rumput (grassroots).

Oleh karena jumlah yang gagal di dalam peraihan jumlah suara, yang menentukan keberhasilan seorang caleg menjadi legislator definitif, pasti jauh lebih banyak daripada jumlah yang berhasil, maka berbagai masalah pasti muncul sebagai akibatnya.

Berbagai masalah itu bersumber antara lain dari dominasi kepentingan setiap caleg bersama pendukungnya, juga dari pilihan cara yang berbeda, dan dari saling curiga atau saling berburuk sangka.

Saling curiga dan berburuk sangka akan mewarnai gaya perwujudan keinginan para caleg bersama para pendukungnya selama masa kampanye, hari pemilihan atau hari "H", dan ketika jumlah suara yang diraih sebagai hasil akhir diumumkan.

Keinginan kuat untuk harus menang menyebabkan seorang caleg bersama para pendukungnya berusaha keras untuk dapat meraih jumlah suara penentu sukses. Ribuan caleg dengan usaha demikian melahirkan persaingan,

baik di antara para caleg atau para elite politik yang bersaing, maupun di antara massa akar rumput sebagai pendukung.

Potensi konflik dalam kemasan perbedaan persepsi dan perbedaan cara yang dirangsang oleh sentimen kecurigaan dan sangkaan buruk yang melekat pada sikap batin para caleg bersama para pendukungnya dapat menjelma menjadi api yang membakar hangus tali silaturahim yang selama ini sudah tertenun rapi, indah, dan kuat.

Acuan berpikir demikian seharusnya dapat menimbulkan kesadaran kolektif yang disertai sikap waspada para elite partai, termasuk para caleg, selama masa menjelang atau sesudah pemilu agar tetap menjaga keutuhan ikatan tali silaturahim, rasa aman dan damai, sambil mencegah konflik,

sebagai modal utama memasuki masa pemerintahan baru hasil pemilu 2009. Bila konflik sukar terelakkan, maka harus dipersempit ruang geliatnya agar tidak berubah menjadi benturan atau kerusuhan sosial.

Jika terjadi konflik antara para elite, maka rembesannya ke dalam kehidupan masyarakat, yang terlibat di dalam pemilu yang mendukung caleg tertentu, harus dicegah dengan menutup rapat-rapat celah dan ruang kalbu yang bocor atau yang terinfeksi oleh haus kuasa, rakus materi,

tamak kedudukan, dan pengutamaan kepentingan sepihak yang mengatasnamakan cita-cita luhur untuk menjadi caleg demi rakyat. Konflik bisa saja timbul, namun harus ditangani dengan arif sehingga justru dapat berubah

menjadi kekuatan koperatif yang konstruktif dalam melangkah untuk mencapai tujuan pemilu 2009 yang sudah terkandung di dalam berbagai visi dan misi parpol yang terarah pada tujuan nasional, yaitu masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. (@)

JK Enggan Berpisah SBY

2009-02-28T10:20:00.000+07:00

Bantah Pertemuan dengan PKS untuk Jajaki Koalisi

JAKARTA -- Meski sebelumnya pernah menegaskan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Golkar HM Jusuf Kalla mengaku bahwa partainya tetap membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. JK juga mengemukakan bahwa dirinya masih ingin berduet dengan SBY pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009."Seluruh keputusan ada di rapimnasus (rapat pimpinan nasional khusus) setelah pemilu legislatif. Tentu semua opsi tetap berjalan dan mudah-mudahan memberikan spirit yang baik bagi kader," kata JK saat ditanya apakah Golkar masih membuka peluang koalisi dengan Demokrat, di Jakarta, Jumat, 27 Februari.

Pada kesempatan sama, JK juga membantah kedatangannya ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kamis malam, 26 Februari lalu sebagai isyarat bakal berkoalisi dengan partai tersebut pada pilpres mendatang.

Menurut dia, undangan komunikasi politik dengan partai mana pun akan disambut Partai Golkar, termasuk bila ada undangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo. "Begitu pula kalau saya mengundang, saya harapkan beliau-beliau hadir," ujarnya.

Pekan depan, Golkar memang berencana mengundang pimpinan-pinpinan partai politik untuk datang ke DPP Partai Golkar di Slipi. Namun begitu, JK enggan membeberkan agenda dari undangan pada seluruh elite politik itu ke markas partainya.

JK menegaskan, PKS adalah sahabat Partai Golkar karena selama lima tahun terakhir berkoalisi di pemerintahan. Golkar juga menolak stigma partai nasionalis harus berkomunikasi dengan partai nasionalis, begitu pula dengan partai berbasis ideology (agama).

"Kami ingin jangan ada politik hitam putih di Indonesia. Belajarlah dari negara tetangga seperti Thailand yang sistem kepartaiannya menyebabkan masalah karena saling jegal. Satu partai menang dikepung dan dijatuhkan. Kalau partai lain yang menang, besoknya juga dikepung oleh yang kalah," JK mengingatkan.

JK menambahkan, pertemuan dengan PKS dimaknainya sebagai konsolidasi kekuatan politik yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Bukan sekadar koalisi jangka pendek yang bertujuan sekadar mengokupasi kekuasaan.

"Meningkatkan silaturahmi itu adalah bagian dari tujuan besar bagaimana politik itu memajukan kesejahteraan bangsa, bukan sekadar mencari kekuasaan," katanya.

Dia membantah bahwa Partai Golkar dan PKS sudah saling lirik untuk menduetkan JK -Hidayat Nurwahid sebagai capres-cawapres. Menurut dia, pembicaraan teknis seperti pasangan koalisi baru akan dibicarakan kedua partai setelah pemilu legislatif.

"Kami sudah putuskan pembicaraan baru dilakukan setelah pemilu legislatif. Supaya upaya pikiran langkah kader Golkar terpusat pada pemenangan pemilu legislatif," tegasnya.

JK juga membantah perbedaan pendapat tentang calon presiden Partai Golkar sebagai perpecahan. Menurut dia, Golkar adalah partai demokratis yang menghargai perbedaan pendapat di antara kadernya.

"Tidak ada faksi-faksi di Golkar seperti selalu Anda katakan. Yang ada adalah perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Pengambilan keputusan di Golkar selalu dinamis dan demokratis. Namun, begitu keputusan sudah diambil, seluruh pihak terikat untuk melaksanakan," jelasnya.

Tidak Konfiden

Sementara itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Partai Demokrat sebagai calon pemenang Pemilu 2009 tak membuat parpol "asuhan" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu konfiden (percaya diri).

Hal tersebut tampak dari belum beraninya Demokrat membuat kontrak politik sebagai pertanggungjawaban kepada publik pemilih jika benar-benar tampil sebagai pemenang Pemilu 2009.

Tetapi, menurut salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, keengganan partainya membuat kontrak politik sebelum pemilu itu bukan karena tidak percaya diri.

"Demokrat hanya memilih jalan politik yang berbeda," ujarnya di Kantor Bravo Media Center, Jl Teuku Umar, Jakarta, kemarin. Menurut dia, kontrak politik yang dibuat partai atau kandidat capres lain hanyalah pilihan metode kampanye semata.

"Mungkin cocok buat mereka (mengambil posisi oposan, red), tapi sepertinya tidak bagi kami," tambah mantan ketua umum PB HMI tersebut. Dia mengungkapkan, materi kampanye partainya lebih pada upaya mengungkapkan capaian-capaian dan keberhasilan pemerintah selama lima tahun.

Namun, lanjut dia, sebagai gantinya, Demokrat menggunakan mekanisme internal untuk mengikat para wakil rakyat agar tetap bekerja optimal memperjuangkan kepentingan rakyat. "Ya, semacam kontrak politiklah. Tapi, tidak terlembagakan seperti yang dilakukan PDI Perjuangan," tegasnya.

Seperti diketahui, Selasa, 24 Februari lalu, para caleg PDIP yang sedang memperebutkan kursi ke DPR resmi diikat oleh sebuah kontrak politik. Isinya adalah komitmen memperjuangkan janji PDIP jika Mega terpilih sekaligus memperoleh kursi di DPR minimal 30 persen.

Janji tersebut meliputi tiga isu, yaitu sembako murah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkaan kesejahteraan rakyat yang semuanya memiliki target terukur.
Jika mereka gagal memperjuangkan janji PDIP kepada masyarakat, para anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 2009 tersebut dilarang mencalonkan diri lagi pada 2014.

"Lepas dari itu metode kampanye atau tidak, kontrak politik seperti itu seharusnya ditiru partai lain," ujar Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latief. Sebagai budaya politik baru, menurut dia, kontrak politik akan menjaga agar setiap parpol tidak mudah mengumbar janji manis kepada rakyat.

Yudi menambahkan, ikatan politik semacam itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban parpol kepada konstituen yang telah memilihnya. "Jika mereka (parpol) melanggar, rakyat bisa dengan mudah menggugat," tegasnya. (jpnn)

Kalla Batalkan Temu Ketua Golkar di Makassar

2009-02-26T12:08:00.001+07:00

Makassar, Tribun - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla, membatalkan agenda pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia yang sedianya dilaksanakan diMakassar, 1 Maret nanti.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin,
mengatakan, Kalla meminta agar DPD I Golkar Sulsel lebih fokus pada penggalangan dukungan memenangkan pemilu legislatif.
"Memang rencana pertemuan dengan teman-teman DPD itu baru rencana. Namun setelah kami konsultasikan dengan Pak Ketua Umum (Kalla), beliau melarang karena khawatir dipolitisir," ujar Ilham kepada Tribun, Rabu (25/2).

Sebelumnya, DPD I Golkar Sulsel akan mengundang semua ketua DPD I hadir di acara rapat akbar Golkar Sulsel di Hotel Clarion, 1 Maret nanti. Sekitar 4.000 kader dan jajaran pengurus DPD Golkar hingga pemimpin kelurahan/desa juga akan hadir.

Sumber Tribun mengatakan, acara tersebut sekaligus akan dijadikan dukungan secara terbuka jajaran DPD I se-Indonesia kepada Kalla untu maju menjadi calon presiden (capres) sekaligus mendesak Rapimnas DPP Golkar untuk menetapkan capres dipercepat.
Ilham mengatakan, rapat akbar Golkar Sulsel adalah agenda yang sudah lama direncanakan dan tidak terkait langsung dengan pengumpulan ketua DPD I. Kalla sudah memberi konfirmasi membuka acara ini.

Reaksi DPP
Pembatalan tersebut diduga terkait dengan desakan sejumlah pengurus DPP yang tidak setuju dengan pertemuan yang dikhawatirkan pada unjuk kekuatan dan dukungan bagi Kalla sebagai capres dari Golkar.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Agung Laksono, bila saja pertemuan di Makassar jadi terlaksana, maka hal tersebut di luar konteks AD/ART partai.
"Pertemuan itu di luar konteks AD/ART, tapi tidak dilarang. Itu wajar," ujarnya usai menghadiri acara Deklarasi Antikorupsi oleh Parpol di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Agung, pencapresan di Golkar akan diumumkan saat rapimnas khusus usai pemilu legislatif. "Itu kan sudah diungkapkan di rumah beliau (Kalla). Sikap DPD bisa diterima tapi keputusannya setelah rapimnas khusus setelah pemilu nanti," ungkap Ketua DPR RI ini.

Agung mengatakan, Golkar akan tetap membuka peluang koalisi kepada partai mana pun termasuk koalisi kembali dengan Partai Demokrat (PD).

Apakah mungkin kembali mengusung SBY-JK? "Boleh-boleh saja. Kita lihat dulu hasil surveinya, sekarang keputusannya kan belum final," tegas Agung.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengatakan, rekomendasi untuk melakukan rapimnas tetap harus di bawah kendali DPP Golkar. Rekomendasi untuk menggelar rapimnnas menurutnya boleh saja, tapi penanggung jawab rapat itu harus DPP.
"Misalnya di rapat harian DPP, tiba-tiba direkomendasikan untuk Rapimnas, itu boleh saja," terang Syamsul yang terang-terangan menyatakan sebagai pendukung Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai capres

Syamsul juga menjelaskan DPD memang mempunyai hak suara, namun penanggung jawab untuk melaksanakan Rapim adalah DPP.

Syamsul meminta agar kader Golkar konsentrasi dulu pada pemilu legislatif. Mempunyai calon yang diunggulkan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai merusak persatuan di partai.

"Mencintai salah satu tokoh itu boleh saja, mencintai itu normal. Tapi harus tetap terintegrasi di Golkar," tambah politisi senior Golkar asal Kalimantan ini.

Tiga Faksi

Pernyataan Kalla siap menjadi capres membuat partai beringin dikabarkan terbelah menjadi tiga faksi. Masing-masing faksi mulai bermanuver.
Persaingan antarfaksi pun semakin mengemuka. Faksi pertama adalah para pengurus teras DPP yang kecewa dengan keputusan Kalla bersedia dicapreskan.
Mereka, antara lain Firman Subagyo, Rully Chairul Azwar, Burhanuddin Napitulu, dan Muladi. Faksi ini lebih sreg Kalla tetap mendampingi SBY.

"Golkar mesti realistis. Bagaimanapun SBY-Kalla hingga saat ini masih yang paling bagus," tutur Firman, beberapa waktu lalu.
Muladi cs menemui Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Senin sore. Kedatangan mereka meminta agar Kalla kembali berduet dengan SBY.

Di balik kekecewaan sejumlah pengurus teras, tidak sedikit yang bersorak. Inilah faksi kedua, yakni kubu yang mendukung Golkar punya capres sendiri.
Mereka cenderung memilih K sebagai capres mewakili partai yang berdiri sejak tahun 1964 ini. Mereka yang mendukung adalah politisi Golkar yang masih berdarah Sulsel dan kawasan Indonesia timur lainnya. Kalla juga mendapat banyak dukungan sejumlah DPD I.
Kubu inilah yang mendatangi Kalla di rumah dinas, dua pekan lalu, meminta agar Golkar mengusung capres, bahkan sebagian menyebut nama Kalla sebagai capres yang pantas diusung partai beringin.

Kubu ini pula yang menggagas pertemuan sejumlah DPD I yang akan digelar di Makassar pada 1 Maret nanti yang kemudian dibatalkan oleh Kalla.

Kelompok lain yang ikut bergerak adalah faksi yang turut mendukung Golkar punya capres. Namun kurang mendukung Kalla. Pilihan mereka lebih tertuju kepada Sultan HB X.

Sejumlah pengurus yang ada di kubu ini adalah Syamsul Muarif, Anton Lesiangi, dan Ahmadi Noor Supit. Bahkan DPD I DIY juga disebut ikut mendukung kelompok ini.(sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

KPU Harus Ambi Alih Penetapan Caleg

2009-02-26T12:06:00.000+07:00

Oleh: Baharuddin Moenta

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum disarankan untuk tidak patah arang dengan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan pemerintah ke Komisi II DPR RI Selasa malam, 25 Februari lalu.Sebaliknya, lembaga penyelenggara pemilu itu diminta untuk segera mengeluarkan Peraturan KPU terkait teknis tugas mereka yang sama sekali tak tersentuh dalam draf Perppu.

Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto mengemukakan bahwa draf Perppu yang mereka ajukan ke Komisi II hanya berisikan penambahan daftar pemilih tetap serta mekanisme pemberian hak suara. Sementara untuk penetapan caleg terpilih dengan mekanisme suara terbanyak, sama sekali tidak disinggung.

“Kalau memang Perppu tidak mengatur penetapan caleg dengan sistem suara terbanyak, KPU jalan saja dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, KPU cukup membuat Peraturan KPU. Sebab jika tidak, Pemilu 2009 bisa kacau,” ujar Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay kepada Fajar di Jakarta, Rabu, 25 Februari.

Menurut Hadar, mekanisme penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak sesungguhnya sudah menjadi domain KPU. Karena itu, tanpa Perppu pun bisa diakomodasi dalam bentuk keputusan KPU. “Memang akan jauh lebih baik jika pemerintah mengeluarkan Perppu,” tambah Hadar.

Berbeda, kata dia, kalau menyangkut zipper system alias dalam tiga caleg terpilih satu kursi diberikan ke perempuan. Untuk hal satu itu, Hadar mengatakan bahwa KPU tidak punya kewenangan untuk menyiasatinya dalam bentuk Peraturan KPU.

Alasannya, secara substansi, zipper system bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas mengatur penetapan caleg terpilih berdasar suara terbanyak tanpa pengecualian.

Di lain pihak, Ketua KPU Abd Hafiz Anshari sampai kemarin tetap berharap pemerintah dapat mengeluarkan sebuah Perppu terkait penetapan caleg terpilih. “Nanti kalau ada gugatan, lantas kita ditanya mana payung hukumnya, terus kita tidak punya, kan susah jadinya,” kata Hafiz di kantor KPU seusai menggelar pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia membahas MoU pemeriksaan kesehatan capres-cawapres.

Anggota KPU, Andi Nurpati menambahkan, hasil pertemuan terakhir dengan Komisi II dan Mendagri memang hanya menyangkut dua hal. Yakni penandaan dan penambahan DPT. Poin soal penetapan calon terpilih sama sekali tidak terakomodasi.

Bagaimana jika benar-benar Perppu yang keluar tidak memuat soal penetapan calon terpilih? Andi Nurpati mengatakan, KPU akan menggelar pleno untuk menyikapinya. “Seperti apa Perppunya nanti, akan kita bahas dalam pleno. Di situ kita mengambil keputusan seperti apa langkah dan sikap KPU,” jelas anggota KPU kelahiran Wajo, Sulsel ini.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) yang juga mantan anggota Panwaslu pada Pemilu 2004 lalu, Ray Rangkuti menegaskan, dalam kondisi seperti sekarang, yang paling dibutuhkan adalah komitmen partai politik. Komitmen dimaksud bahwa parpol tidak akan mengganggu atau menggugat keputusan KPU sepanjang sesuai aturan.

Terhadap mekanisme penetapan caleg dengan dasar suara terbanyak, imbuhnya, putusan MK sudah cukup bagi KPU untuk menjadi rujukan dalam membuat Peraturan KPU. Dengan demikian, tidak perlu terlalu berharap pada Perppu. “Tapi dalam kondisi parpol tidak punya komitmen dimaksud, ada Perppu pun pasti akan digugat. Jadi, kuncinya sekali lagi pada komitmen parpol,” tegas Ray. (baharuddin@fajar.co.id)

PKS Rangkul Golkar Bangun Koalisi

2009-02-26T12:04:00.000+07:00

JAKARTA - Bentuk skema koalisi mulai muncul. PKS, partai papan tengah, mulai menebar jaring. Hari ini mereka mengundang partai berlambang pohon beringin untuk mematangkan rencana koalisi tersebut.

"Soal koalisi itu, kami akan membicarakan dalam pertemuan dengan Partai Golkar di kantor DPP PKS. Itu serius, mana pernah kami tidak serius," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring di gedung KPK kemarin (25/2).

Kedua partai, papar dia, akan sama-sama menghitung untung rugi berkoalisi. "Besok (hari ini, Red) akan kami hitung semua itu," tambahnya. Agenda utama lain yang bakal dibahas, terang Tifatul, adalah pembicaraan soal pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai presiden. "Pak JK baru mendeklarasikan diri. Tentunya, akan kami ajak bicara juga beliau," jelasnya.

Apakah nama Hidayat Nurwahid akan resmi disodorkan dalam pertemuan itu" Tifatul menyatakan, wacana menggandengkan JK dengan Hidayat dalam satu pasangan hanya merupakan salah satu alternatif. "Kita lihat saja nanti semuanya. Biar surprise," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang juga hadir di gedung KPK kemarin tak mau terlalu mengomentari rencana pertemuan tersebut. "Itu hanya silaturahmi biasa," katanya. Namun, dia menjelaskan bahwa Partai Golkar dan PKS selama ini sudah sering bergandengan tangan. "Kami sudah sering berkoalisi, apalagi di daerah untuk pilkada," ungkap dia. Jadi, setiap partai sudah memiliki pengalaman untuk bergandengan.

Soal koalisi, Partai Golkar masih membuka diri untuk menggandeng partai-partai lain. "Kalau formalnya, masih tunggu hasil pemilu. Jadi, belum ada ikatan formal dalam bentuk koalisi," jelas ketua DPR tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua DPP PKS Bidang Politik Mahfudz Siddiq mengakui bahwa koalisi PKS itu memang sudah mengerucut. Selain bersama Partai Demokrat, Golkar telah menjadi alternatif terkuat. "Ketimbang PDI Perjuangan, basis massa PKS lebih menginginkan kedua partai itu," tutur dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta. (jpnn)

Duet Kalla-Hidayat Menguat

2009-02-24T10:04:00.003+07:00

* Bila Berpaket di Pilpres 2009 * Hasil Survei LRI * Golkar Pemenang, Kalla Terpopulerr * Golkar-PKS Sulsel Menyambut Baik
Jakarta, Tribun - Pasangan Jusuf Kalla-Hidayat Nurwahid akan menguat sekiranya duet ini masuk ke ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, Juli mendatang. Hidayat dinilai sebagai cawapres paling ideal bagi Kalla.

Demikian salah satu hasil riset Lembaga Riset Indonesia (LRI) yang dilansir di Jakarta, Senin (23/2). Survei lembaga ini dilaksanakan di 33 provinsi dengan sekitar 1.890 responden.

"Penelitian dilakukan dengan wawancaran tatap muka dan menggunakan kuisioner terstruktur di 33 provinsi. Dari total sampel, diperoleh margin error kurang dari 2,23 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen," ujar Direktur Eksekutif LRI, Johan Silalahi dalam jumpa pers di Jakarta.

Dari pertanyaan yang diajukan, bila Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dipasangkan dengan Hidayat, mantan Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka duet ini mendapat respon 26,88 persen suara.
Sementara bila Kalla berduet dengan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X maka perolehan respon pasangan ini adalah 19,58 persen.

Figur lain yang ikut disebut bisa mendampingi Kalla adalah
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung (5,87 persen) dan politisi muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandi (3,49 persen).
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Nadjamuddin Mara Hamid, menyambut baik hasil riset tersebut.

"Situasi politik sekarang dinamis dan menggelinding dengan cepat. Semuanya masih bisa terjadi, termasuk bila Pak Jusuf Kalla disandingkan dengan Pak Hidayat," kata Ilham.

Sementara Nadjamuddin menyebutkan, PKS Sulsel sudah mengantongi duet Kalla-Hidayat untuk diusulkan ke Majelis Syoro DPP PKS. "Alhamdulillah, kalau ada hasil survei seperti itu. Sejak pekan lalu, kami memang sudah menginventarisir kemungkinan duet Pak Jusuf dengan Pak Hidayat," katanya.

SBY-Kalla
Hasil survei LRI juga menunjukkan, duet SBY-Kalla masih direspon baik. Dari pertanyaan yang diajukan, bila SBY dipasangkan dengan Kalla, respon mencapai 37,7 persen.

Sedangkan bila SBY berduet dengan Hidayat, responnya 36,9 persen, SBY-Sri Mulyani meraih 18.94 peren respon, dan SBY-Meuthia Hatta mendapat 10,23 persen.
Kemudian responden diajukan pertayaan jika Megawati dipasangkan dengan Sultan mendapat respon 37,2 persen, Mega-Prabowo 24,9 persen, Mega-Sandiaga Uno 2,95 persen, dan Mega-Hidayat 0,02 persen.

Kalla mengungkapkan secara terbuka kesiapannya menjadi capres, Jumat pekan lalu, setelah menerima desakan dari Ketua DPD I Golkar se-Indonesia.
Dua hari setelah pernyataan soal capres tersebut, Kalla berkunjung ke kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jabar. Tidak ada penjelasan dari SBY dan Kalla soal isi pertemuan tersebut.

Namun Juru Bicara (Jubir) Presiden, Andi Alifian Mallarangeng, mengatakan, keduanya hanya membahas hasil kunjungan Kalla ke luar negeri dan membahas hubungan Golkar dengan Partai Demokrat.

Golkar Teratas
Selain soal capres, LRI juga merilis riset partai paling populer. Partai Golkar disebut bakal memenangi kembali Pemilu 2009, April mendatang.

Golkar pada urutan teratas sebagai partai politik yang masih banyak pemilihnya. "Berdasarkan survei, masyarakat masih banyak yang memilih Golkar. Bahkan, partai ini berada di posisi teratas," ujar Johan.

Menurutnya, dari 1.890 responden di seluruh Indonesia, Golkar mendapat dukungan sebanyak 20,1 persen. Kemudian disusul Partai Demokrat sebesar 15,5 persen. Selanjutnya diposisi ketiga PDIP mendapat dukungan 15,3 persen.
Di peringkat berikutnya adalah PKS dan Gerindra yang masing-masing memperoleh dukungan 11,6 persen dan 5,29 persen.

Gerindra yang merupakan parpol baru itu bahkan secara telak mampu mengungguli seniornya yang lebih besar, PAN, PPP, dan PKB.

"Dari data hasil survei tersebut, sangat jelas. Meski sering diejek dan menjadi sasaran karena dianggap sebagai partai penerus Orde Baru, tapi masyarakat masih banyak yang memilih Golkar dibanding partai lain," jelasnya.

Ditanya kecenderungan masyarakat memilih Golkar, Johan menyebutkan sejumlah faktor. Diantaranya, Golkar beberapa waktu terakhir ini dianggap sebagai partai yang lebih sering disakiti oleh partai lain.

Seperti halnya yang dilakukan fungsionaris Partai Demokrat beberapa waktu lalu, yang menyebut partai Golkar hanya mendapat dukungan 2,5 persen saja dalam pemilu. Dengan ejekan tersebut, masyarakat justru simpati sehingga beramai-ramai memberikan dukungannya.

Selain itu, juga iklan Demokrat terkait hasil kinerja presiden yang berhasil menurunkan BBM dan harga kebutuhan pokok. Padahal, kinerja presiden tidak lepas dari jerih payang wakil presiden yang juta orang nomor satu di Golkar.
"kami melihat, ada kepedulian masyarakat terhadap partai atau tokoh partai yang terlihat disakiti oleh lawan-lawan politik sehingga warga beramai-ramai memberikan dukungan," jelasnya.

Kalla Populer Selain memperoleh dukungan terbanyak, dari survei tersebut juga menempatkan Kalla berada di urutan teratas.
Pria yang juga sebagai wapres pertama yang dipilih rakyat secara langsung itu paling populer dibanding tokoh nasional lainnya, termasukHidayat Nur Wahid.
Menurut Johan, Kalla mengantongi 37,7 persen dukungan. Sedangkan Hidayat memperoleh suara 36,9 persen. Kemudian, Sri Mulyani memperoleh suara 18,94 persen, diikuti Meutia Hatta dengan 10,32 persen suara.

Golkar Sulsel
Ilham mengatakan, Golkar Sulsel menyambut baik hasil survei yang menduetkan Kalla dengan Hidayat. Hasil survei juga menjadi salah satu pertimbangan khusus bagi Golkar untuk melangkah ke depan.

"Di Jakarta, seluruh fungsionaris DPP antusias menyambut kesediaan ketua umum dicalonkan sebagai RI 1. Siapa calon wakilnya, masih akan dibahas lebih jauh setelah pemilu legislatif, April nanti. Kesediaan (menjadi capres) beliau memberi suasana tersendiri bagi kader-kader partai di lapangan," tambah Ilham.

Menurutnya, ada suasana baru di internal Golkar sejak Kalla menegaskan siap menjadi capres. Sejak tiba di Jakarta, kemarin, Ilham melihat kader-kader Golkar antusias dengan kesediaan Kalla.

Ini diharapkan menjadikan mesin partai harus bekerja keras. "Informasi yang saya terima, dalam waktu dekat, DPP akan menggelar survei nasional. Survei ini rangkaian dari monitoring pergerakan kader di tingkat grass root. Kami semua menyadari, keinginan mayoritas kader Golkar mencalonkan sendiri capres wajib dibarengi perolehan suara signifikan," jelas Ilham.

Reaksi Hidayat

Sementara itu, Hidayat menegaskan, secara mental dia siap menjadi presiden bila PKS menang dalam pemilu mendatang. Dia juga juga siap disandingkan dengan siapa saja bila memang harus menjadi cawapres.

"Tetapi keputusan bukan ditangan saya. Semuanya merupakan kewenangan di DPP PKS," ujar Hidayat Nurwahid di Gedung MPR, menanggapi wacana namanya masuk bursa capres maupun cawapres.

Hidayat mengingatkan, dirinya tidak mengejar-ngejar dan apalagi minta-minta jabatan dan kekuasaan. Jika PKS menang bisa saja yang ditunjuk oleh DPP nanti adalah Presiden DPP PKS, Tifatul Sembiring.(Persda Network/js/yat/sur/rex)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Masih soal Capres Partai Golkar

2009-02-24T10:03:00.000+07:00

POLITIK memang seni berbagai kemungkinan.Meski Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla sudah menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) dari partai berlambang beringin ini,berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Pernyataan Kalla yang dilontarkan setelah salat Jumat di masjid kompleks Istana Wakil Presiden pekan lalu belum meyakinkan karena diucapkan sebagai reaksi atas pertanyaan para wartawan dan bukan setelah rapat resmi pimpinan Partai Golkar. Tidaklah mengherankan jika pengamat senior CSIS Dr J Kristiadi menilai apa yang diucapkan Kallahanyalah buying time di tengah desakan DPP dan DPD Partai Golkar.

Bukan mustahil Kalla masih punya agenda lain,misalnya menanti lamaran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melanjutkan duet SBY- Kallapada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Pernyataanaklamasi 33 pengurus DPD I Partai Golkaryangmendukung Kalla menjadi capres bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ini dapat dinilai sebagai ungkapan loyalitas kepada ketua umum partai dan untuk menunjukkan bahwa Partai Golkar masih solid serta punya harga diri.Namun,seperti diamanatkan rapat konsultasi pimpinan Partai Golkar pekan lalu, masih ada beberapa langkah-langkah politik yang harus dilakukan Golkar.

Pertama,penjaringannama-namacapresdancawapresdari Partai Golkar.Kedua,survei kepada masyarakat mengenai popularitas dan elektabilitas dari para capres dan cawapres dari Partai Golkar.Ketiga, sosialisasi para capres dan cawapres itu kepada masyarakat,yang bukan hanya konstituen Golkar. Sampai saat ini belum dilakukan survei independen atas permintaan Partai Golkar mengenai para capres dan cawapresdaripartaiini.

Hasil survey dapat saja berbeda dengan hasil penjaringan oleh DPD I dan DPD II Partai Golkar.Sebagai contoh, Kalla bukan mustahil menjadi orang nomor satu capres pilihan DPD I dan DPD II Golkar tersebut, tapi hasil survei ternyata menempatkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi.Jika ini terjadi, masih ada dua kemungkinan. Pertama, Kalla merelakan posisi capres di tangan Sultan, sedangkan Kalla hanya sebagai cawapres yang disandingkan dengan Sultan.

Kemungkinan keduadan ini amat problematis,Sultan tetap menjadi capres Partai Golkar,sedangkan Kallahanya menanti lamaran SBY.Dengan demikian,Kalla maju menjadi cawapres mendampingi SBY tanpa dukungan Partai Golkar seperti terjadi pada Pilpres 2004 lalu.Namun,berbeda dengan kasus Pilpres 2004 di mana Kalla saat itu bukan orang nomor satu di Partai Golkar,jika yang kedua menjadi pilihan Kalla,ini tentu amat merendahkan derajat kenegarawanan Kalla karena ia lebih mendahulukan kepentingan individu ketimbang partai.

Dari sisi budaya politik, sebagai orang Bugis yang mengenal adat siri, sulit bagi Kalla untuk merendahkan derajatnya sebagai laki-laki dan ”manusia politik”. Pasangan Sultan dan Kalla, dalam posisi apa pun, merupakan pilihan terbaik dari sisi soliditas Partai Golkar walau kemungkinan untuk memenangi Pilpres 2009 masih 50:50. Kalau ini ditetapkan, paling tidak akan mengurangi kon-flik internal di Partai Golkar yang sebagian tokohnya, khususnya dari SOKSI (SentralOrganisasiKaryawanSwadiri Indonesia), sejak lama sudah menyatakan dukungan kuat buat Sultan sebagai capres.

Sejak lama pula kelompok ini menyatakan, kalaupun Kalla dimajukan sebagai capres dari Partai Golkar,mereka tetap akan mendukung Sultan sebagai capres. Pandangan ini sebenarnya mengerdilkan kelompok ini karena bila mereka benarbenar kader partai yang baik, apa pun keputusan partai, jika keputusan itu dibuat secara demokratis, mereka harus mendukungnya. Jika tidak, mereka bukan saja menentang keputusan partai, melainkan juga lebih mendahulukan kepentingan politik kelompok sendiri.

Kalau semua jajaran dalam partai sudah sepakat Kalla sebagai capres,Sultan Hamengku Buwono X sepatutnya juga menerima keputusan itu dengan lapang dada dan bersedia menjadi cawapres mendampingi Kalla. Kini tergantung pada ego kedua tokoh Golkar ini, apakah pasangan keduanya dalam posisi Sultan- Kalla atau Kalla-Sultan. Namun akan sangat disayangkan jika kedua tokoh Golkar ini justru memilih,misalnya,Sultan sebagai capres Golkar dan cawapresnya dari partai lain atau Kalla hanya bersedia menjadi cawapres SBY (yang belum tentu melamarnya).

Seperti diutarakan oleh sebagian pengamat politik, khususnya Arbi Sanit, jika Kalla benar-benar diusung sebagai capres berpasangan dengan Sultan Hamengku Buwono X,pertarungan pada Pilpres 2009 akan makin seru karena ada alternatif capres di luar SBY dan Megawati Soekarnoputri.

Gairah berpolitik di Partai Golkar juga akan meningkat kembali sejalan dengan kembalinya kepercayaan pimpinan partai untuk mendahulukan penegakan harga diri partai yang sudah amat dihina oleh kawan sekoalisi. Mesin-mesin partai, mengutip anggota DPR dari Partai Golkar Yuddy Chrisnandi yang katanya ada di lebih 70.000 desa, dapat semakin digerakkan paling tidak untuk menunjukkan bahwa Golkar tetap menjadi partai yang perlu diperhitungkan pada Pemilu Legislatif 9 April 2009.

Kinerja mesin partai pada Pemilu Legislatif 2009 ini tentu dapat semakin digiatkan saat Pilpres 2009. Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 memang menjadi taruhan politik bagi Partai Golkar bahwa mereka ”bukan kapal tua yang berlayar tanpa arah dan tanpa nakhoda yang andal”, melainkan ”kapal tua dengan mesin politik yang masih dapat diandalkan, dipimpin nakhoda yang andal dan penuh percaya diri serta didukung oleh anak buah kapal yang siap mengarungi samudera luas menghadapi penghalang ombak setinggi apa pun”.

Kita lihat saja apa langkah politik Partai Golkar selanjutnya, apakah para anggotanya tetap bersatu padu di bawah naungan beringin untuk mendukung sang ketua umumnya sebagai capres atau mereka tetap berkonflik memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing? Persoalan tarik ulur politik masalah capres ini juga akan menunjukkan kepada kita, siapa ”loyang” dan siapa ”emas”di Partai Golkar.(*)

IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Lembaga Survei Bisa Dipidanakan

2009-02-24T10:02:00.001+07:00

MAKASSAR(SINDO) – KPU Sulsel mengancam mencabut sertifikat akreditasi lembaga survei yang mengumumkan hasil quick count (penghitungan cepat) pemilu sebelum waktunya.

Ketua KPU Sulsel Lomba Sultan mengatakan,lembaga quick count baru bisa mengumumkan hasil pemilu itu sehari setelah pencoblosan. Hal itu mengacu Peraturan KPU No 45/2008. Selain akreditasinya dicabut, lembaga surveijugadapatdikenaisanksi pidana.“Selain melanggar peraturan KPU, lembaga bersangkutan juga bisa dipidana karena dikategorikan membocorkan rahasia negara,” ungkap Lomba,kemarin.

KPU disebutkan berhak mencabut sertifikat lembaga survei setelah Panitia Pengawas (Panwas) memberikan laporan adanya pelanggaran. Hak KPU tersebut diatur dalam UU 10/2008 tentang Pemilu. Selain itu, lembaga survei yang akan melakukan quick count diharuskan melaporkan diri ke KPU. Bagi yang tidak melapor, dia di luar tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu itu.

“Boleh-boleh saja mereka (lembaga quick count) tidak melapor ke KPU, tapi nanti mereka pasti akan berurusan dengan Panwas,”ungkap dia. Hanya hingga kemarin,KPU belum menerima satu pun pendaftar dari lembaga survei. Padahal, pendaftaran dibuka sejak lima hari lalu.

Menanggapi ancaman KPU itu, Direktur Eksekutif Institute for Social and Political Economic Issues (ISPEI) Imam Mujahidin mengatakan, lembaganya akan menuruti aturan KPU tersebut. Namun,menunda hasil perhitungan cepat hingga 24 jam dinilai sulit dilakukan lembaga survei. Keinginan masyarakat untuk mengetahui hasil perhitungan cepat, sangat sulit dibendung.

Dia menyebutkan keinginan masyarakat itu sebagai mekanisme pasar yang sulit dihindari. “Yang terjadi nanti adalah mekanisme pasar yang akan melawan regulasi,”ujar dia. Sebagai lembaga profesional, pihaknya akan tunduk pada aturan dengan tidak akan mengumumkan hasil perhitungan cepat itu.Namun, dia tetap bersedia membuka ke publik kalau ada yang memintanya.

“Kami tidak dalam posisi mengumumkan itu.Namun, kalau misalnya media meminta hasilnya, tetap akan kami berikan,”kata dia. Dia menilai tidak seharusnya pengumuman quick count itu ditunda, sebab masyarakat tetap akan tahu hasil pemilu beberapa jam setelah pencoblosan. “Masyarakat pasti punya akses sehingga tidak perlu lagi ada larangan,” tandasnya. (bakti m munir)

LRI: Koalisi Capres Golkar-PKS Bisa Imbangi SBY

2009-02-24T10:01:00.001+07:00

Oleh: Baharuddin Moenta

JAKARTA - Tingkat popularitas dan keterpilihan (elektabilitas) Ketua Umum DPP Partai Golkar, HM Jusuf Kalla (JK), terus menanjak. Jika beberapa survei sebelumnya hanya menyebutkan pada kisaran 2,5 persen, sigi terakhir menempatkan persentase keterpilihan JK sudah mencapai 26,88 persen. Dengan catatan, Golkar berkoalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui paket JJK-Hidayat Nurwahid.

Sebaliknya, begitu hasil survei Lembaga Riset Informasi (LRI) dengan penyandang dana Johans Founfation, JK berpasangan Sri Sultan Hamengkubuwono X, persentase keterpilihannya tidak lebih dari 19,58 persen. Lebih anjlok lagi kalau menggandeng Sekjen PDIP, Pramono Anung (5,87 persen), atau Yuddy Chrisnandi (3,49 persen).

Popularitas JK Terus Menanjak
(24 Feb 2009, 68 x , Komentar)

Meski demikian, LRI menyebutkan, dari 1.890 sampel yang diambil secara serentak pada 8-16 Februari di 33 provinsi se-Indonesia, secara umum paket JK-Hidayat masih kalah populer dari paket SBY-JK atau SBY-Hidayat.

"Swing voters ketika JK maju sebagai capres berdasarkan hasil survei ini masih tinggi yakni mencapai 30 persen. Tapi secara keseluruhan, masih kalah dari SBY," ungkap Johan O Silalahi, Presiden LRI saat jumpa pers di Hotel Sari Pan Pasifik, Senin 23 Februari.

LRI menyebutkan, responden yang mengaku akan memilih SBY-JK mencapai 37,7 persen. Sementara jika SBY menggandeng Hidayat, tingkat keterpilihannya sampai 36,9 persen. Menurut Johan, hasil survei juga menunjukkan bahwa 43,9 persen responden setuju SBY-JK kembali berduet di pilpres Juli mendatang. Untuk itu, Johan merekomendasi agar SBY-JK tetap bergabung karena jika keduanya tetap berpaket, pilpres diyakini akan satu putaran saja.

Masih menurut survei LRI, responden yang tidak setuju SBY-JK kembali berduet 32,3 persen. Selebihnya, 15,9 persen responden menjawab tidak tahu, dan 7,2 persen tidak menjawab sama sekali.

Tingginya dukungan terhadap paket SBY-JK yang terekam dalam survei dengan margin of error ±2,23 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, karena sebagian besar responden puas atas kinerja SBY-JK. Persentase kepuasan ini mencapai 54,6 persen. "Yang tidak puas kinerja ekonomi SBY-JK kurang lebih 30 persen," sebut Johan yang saat jumpa pers didampingi Direktur Eksekutifnya, Morialdo, serta pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali.

Lantas, bagaimana pula kans SBY dengan kandidat lain di luar JK dan Hidayat? Menurut Johan, ada beberapa kandidat yang dalam surveinya dipasangkan dengan ketua dewan Pembina Partai Demokrat itu. Antara lain Plt Menko Ekuin, Sri Mulyani Indrawati dengan hasil 18,94 persen atau SBY-Meutia Hatta (10,32 persen).

Selain memotret popularitas dan elektibilitas JK dan SBY, survei Johanspolling ini juga memotret peluang Megawati Soekarnoputri. Hasilnya, jika Mega berpasangan Sri Sultan Hamengkubuwono, responden yang memilih juga cukup besar, yakni 37,2 persen. Selebihnya, Mega-Prabowo (24,9 persen), Mega-Sandiago S Uno (2,95 persen), Mega-Hidayat Nur Wahid (0,02 persen).

Survei LRI itu juga memotret pilihan masyarakat terhadap parpol. Hasilnya, terungkap peringkat sepuluh besar parpol andaikata pemilihan dilakukan pada saat survei. Di urutan pertama, Partai Golkar meraih 20,1 persen, disusul Partai Demokrat 15,5 persen.

PDIP membuntuti di peringkat ketiga dengan perolehan suara yang hanya terpaut tipis dari Demokrat, yakni 15,3 persen. Disusul PKS di urut keempat dengan 11,6 persen. Sementara Gerindra naik ke posisi kelima (5,29 persen), PAN (5,13 persen), PPP (2,86 persen), PKB (2,33 persen), Hanura (1,96 persen), dan PBB (0,9 persen). Selebihnya, 16 persen menyatakan belum menentukan pilihan.

"Meski hasil ini masih bisa berubah, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tiga besar hasil Pemilu 2009 ada di tangan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDIP," ujar Johan. Keyakinan itu disampaikan Johan mengingat waktu yang tersisa tidak akan membuat banyak perubahan di level atas. Terkecuali, kata dia, ada blunder yang luar biasa terjadi, sehingga bisa berubah drastis. "Sepanjang normal-normal saja, tiga besar tidak akan berubah," tegasnya.

Johan justru mengingatkan agar SBY maupun Mega dapat lebih sigap memilih pendamping. Pasalnya, jika sampai JK-Hidayat lebih dulu sepakat berpaket, SBY dan Mega diperkirakan akan kerepotan mencari pendamping.

Sebab, kata Johan, SBY dan Mega sangat sulit untuk berkoalisi. Artinya, Demokrat dan PDIP tidak mungkin bersama. Sebaliknya, JK dan Hidayat justru lebih enak karena bisa berkoalisi dengan partai manapun.

Hasil survei LRI ini disambut baik Ketua Bappilu DPP Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu yang hadir menyaksikan presentasi LRI. Menurut dia, hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan survei internal yang dilakukan Golkar.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Burnap ini yakin, target 30 persen Partai Golkar akan tercapai. Menurut dia, hasil survei sekarang saja Golkar sudah mencapai 20 persen. Belum lagi bicara parliamentary threshold, di mana suara-suara partai kecil juga akan diserap Golkar sampai tiga persen. Dua persen bisa diperoleh dari suara sisa yang ditarik ke provinsi.

"Kerja-kerja caleg yang sekarang ini turun langsung ke konstituen ditambah iklan yang jalan terus, tidak mungkin tidak akan menghasilkan sampai lima persen," ujarnya. Burnap juga optimis popularitas JK masih akan terus menanjak.

Alasannya sederhana, saat ini saja ketika ketua umumnya itu belum melakukan manuver, persentasenya elektibilitasnya sudah di atas 20 persen. "Kalau dilakukan kerja secara terstruktur, dengan jaringan yang dimiliki Partai Golkar, kami yakin Pak JK akan bisa memenangkan pilpres," kata Burnap.

Bukankah Golkar belum memutuskan JK sebagai capres yang akan diusung, alias masih dalam tahap penjaringan? Menurut Burnap, keinginan DPD I yang sudah sepakat menjagokan JK sesungguhnya merupakan sinyal bahwa siapa capres yang akan diusung sisa menunggu ketukan palu saja.

"Ingat, pemegang saham di rapimnas itu adalah ketua-ketua DPD I. Nah, kalau sudah pemegang saham yang menginginkan, tentu sulit dibendung. Sebab, survei juga hanya salah satu instrumen yang jadi pertimbangan," katanya.

Di lain pihak, pengurus DPP Partai Demokrat pindahan Partai Golkar, Ruhut Sitompul tidak sependapat argumentasi LRI yang menyebutkan SBY akan kesulitan mendapatkan pasangan jika JK-Hidayat bergandengan. Menurut dia, Demokrat juga bisa bergandengan dengan PKS, bahkan bisa menggandeng Hidayat sebagai cawapres.

Soal hasil survei Demokrat yang berada di posisi kedua setelah Golkar, Ruhut menghargai. Menurut dia, hasil tersebut bisa menjadi cambuk bagi kader Demokrat untuk terus berjuang mencapai target 20 persen.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, A Reza Ali mengatakan, posisi kedua Partai Demokrat itu dimungkinkan. Sebab, memang ada daerah yang turun seperti Jawa Tengah. Namun untuk Sulsel, Reza merasa optimis mengingat konstituen di daerah ini tidak gampang terpengaruh. "Masyarakat Sulsel sangat antusias menyiapkan kendaraan bagi SBY untuk kembali jadi capres," klaim Reza.

Sementara Effendi Gazali yang hadir sebagai komentator mengatakan, tidak ada yang baru dari hasil survei LRI tersebut. Sebab, survei yang dilakukan pascasarjana UI juga mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda.

Yang sedikit berbeda, lanjut Effendi, hanya Gerindra yang menurut dia, harusnya bisa meraih 10 persen. Hasil itu, lanjutnya, memang senada dengan apa yang disebut sebagai silent revolution. Yakni sosialisasi yang gencar dilakukan melalui iklan.

Dalam iklan tersebut, Effendi menilai Partai Demokrat lebih unggul bahasanya karena menggunakan bahasa rakyat yang turun lagi-turun lagi. Sementara, Partai Golkar masih sedikit ketinggalan karena masih sangat normatif.

Soal naiknya suara Partai Golkar, Effendi menilai, partai ini harusnya berterima kasih kepada Ahmad Mubarok. Sebab, gara-gara pernyataan tersebut, seluruh kader Golkar bangun, bangkit, dan solid kembali.

"Hanya saja, menurut saya, data survei LRI ini tidak akurat terkait JK karena memotret pemilih sebelum JK menyatakan maju sebagai capres," katanya. Selain itu, pasangan-pasangan kandidat yang disurvei juga sangat terbatas. Padahal, masih ada beberapa nama yang seharusnya bisa dimunculkan dan dipasang-pasangkan dengan SBY, JK ataupun Mega.

Terpisah, tim SBY terus melakukan konsolidasi. Di bawah komando Fox Indonesia, tim SBY dan Partai Demokrat kemarin meluncurkan Bravo Media Centre (BMC) yang berlokasi di Jl Teuku Umar.
Peluncuran BMC ini diawali dengan diskusi bertema "Abu-abu Iklan Politik.

" Hadir sebagai pembicara, antara lain Choel Mallarangeng (CEO Fox Indonesia), I Gede Putu Artha (KPU), dan S Sinansari ecip. "BMC ini akan menjadi pusat aktivitas teman-teman pers maupun para akademisi dan profesional yang ingin turut berpikir kepentingan bangsa ke depan," kata Choel. (baharuddin@fajar.co.id)

Mattalatta: Kalla Tak Deklarasi karena DPD

2009-02-24T09:58:00.001+07:00

* PDIP Nilai Berbahaya, Demokrat Anggap Biasa-biasa Saja

Jakarta, Tribun - Mengapa akhirnya Jusuf Kalla bersedia maju jadi calon presiden (capres) Partai Golkar bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Keberanian Kala ini dinilai semata-mata karena ada desakan dari daerah.

"Itu soal DPD-DPD yang mendesak. Kalla tidak mendeklarasikan, yang namanya mendeklarasikan itu mengumpulkan orang, menyampaikan pidato, dan menyatakan dia ingin maju," kata Ketua DPP Golkar Andi Mattalatta di kantor Depkum HAM, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (23/2), dikutip detikcom.

Kalla sebelum mengumumkan kesiapannya pada Kamis 19 Februari mengumpulkan pimpinan DPD Golkar dari 33 provinsi. Kemudian pada Jumat 20 Februari, Kalla menyatakan kesiapannnya maju dalam pilpres.

"Yang ketemu DPD-DPD tingkat 1, saya kan DPP jadi tidak ikut. Silakan tanya DPD apa pertimbangannya (pencapresan Kalla)," jelas Mattalatta. Menurut Mattalatta, lepas dari persoalan itu, Kalla memang siap untuk maju menjadi capres.
Sikap Demokrat
Sikap Kalla yang bersedia capres menjadi pehatian serius pimpinan partai. Sejumlah pimpinan partai besar di negeri ini memberi penilaian beragam sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin (23/2), berpendapat, kesiapan Kalla menjadi capres tidak akan membahayakan soliditas pemerintahan.
"Kesiapan Pak Jusuf Kalla menjadi capres dan juga kesiapan SBY untuk berkompetisi dengan capres yang lain termasuk dengan Pak Jusuf Kalla, kalau akhirnya benar-benar terjadi, bukan yang yang aneh," jelas Anas dikutip Antara.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga menilai, keadaan ini tidak pula membahayakan dan harus dibesar-besarkan. "Kalau benar terjadi, itu adalah kewajaran dan sekaligus konsekuensi demokrasi," katanya.
Anas menambahkan, demokrasi memang meminta kesediaan para tokoh politik dan partai untuk berkompetisi dengan damai, dewasa, saling hormat serta tidak bermusuhan.
"Karena itu, kami yakin, secara pribadi dan dalam konteks hubungan kerja, tidak akan ada masalah antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kami yakin, tugas-tugas pemerintahan Yudhoyono-Kalla akan ditunaikan sampai tuntas pada 20 Oktober 2009. Apalagi faktanya ini belum ada capres. Semua parpol masih menunggu hasil pemilu legislatif," kata Anas.
Sikap PDIP
Fungsionaris DPP PDIP Aria Bima, kemarin, kesiapan Kalla itu berpotensi meretakkan hubungannya dengan SBY. "Apa yang disampaikan Partai Golkar akan mencalonkan presiden sendiri dari internal partainya pada Pilpres 2009, merupakan representasi kualitatif karena mewakili partai besar pemenang Pemilu," tandas Aria.
Namun, lanjutnya, apakah ini akan berpengaruh terhadap efektifitas jalannya pemerintahan sampai akhis masa jabatan itu soal lain. "Yang jelas, pemerintahan ini harus tetap jalan. Dan satu hal yang pasti, bahwa situasi seperti ini merupakan realitas politis, dimana presiden dan wakil presiden tidak berasal dari satu partai," ujarnya.
Aria selanjutnya berpendapat, dari realitas dua pemimpin itu berasal dari partai berbeda, apalagi keduanya mau maju dalam Pilpres, jelas berpotensi terjadi keretakan dalam pemerintahan sekarang.
"Apa pun, Partai Golkar itu partai besar pemenang pemilu dan jangan diremehkan seperti pernyataan salah satu fungsionaris Golkar yang beropini bahwa Golkar hanya akan dapat 2,5 persen suara pada pemilu legislatif dan karenanya belum tentu Demokrat akan memasangkan kembali SBY dengan Kalla," jelas Aria.(bie)

Langkah Sultan Bingungkan Akademisi UGM
PENGAMAT politik di Yogyakarta menilai langkah politik Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam percaturan politik nasional menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 masih sulit dibaca.

"Sultan HB X sebenarnya memiliki peluang besar, tetapi langkah politik yang diambilnya sering tidak tegas sehingga menyulitkan partai karena harus terus menduga-duga" kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Abdul Gafar Karim, di Yogyakarta, Senin (23/2).

Ia menatakan, jika Sultan HB X tidak bisa tegas, maka tim sukses yang mengusungnya harus mampu mengimbanginya dengan bersikap tegas mengingat waktu pemilu kian dekat yang semuanya harus diperhitungkan dengan teliti. "Kalau semuanya masih interpretatif, akan sangat melelahkan partai," katanya

Ditanya pernyataan kesiapan Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden (capres), ia menilai sebenarnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Kalla dari Partai Golkar masih dipandang sebagai pasangan yang paling menguntungkan.
"Jika Yudhoyono dan Kalla tetap berpasangan pada pemilu mendatang, akan tetap menguntungkan karena keduanya dapat saling melengkapi," katanya.

Menurut dia, keduanya memiliki sisi psikopolitik yang berbeda, namun perbedaan tersebut justru akan menguntungkan keduanya untuk mendulang suara karena meningkatkan perluasan cakupan pemilih.

Menurut dia, apa yang terlihat pada peta politik nasional saat ini sebenarnya masing-masing calon sedang berusaha meningkatkan posisi tawar dengan harapan mendapat posisi pada pemerintahan baru. "Mungkin sebagai menteri atau posisi lainnya. Kondisi ini biasa terjadi menjelang pemilu," katanya.(bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Golkar Percaya Diri Tinggalkan SBY

2009-02-20T11:08:00.001+07:00

JAKARTA (SINDO) – Partai Golkar menunjukkan sinyal kuat bakal meninggalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

Hal itu terlihat dari sikap DPD I Partai Golkar se-Indonesia yang mendorong agar Partai Golkar mengajukan kader sendiri sebagai calon presiden (capres). Sikap DPD ini disampaikan pada pertemuan dengan Ketua Umum DPP Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta kemarin.

Dari usulan DPD, nama Jusuf Kalla (JK) menjadi salah satu kandidat kuat untuk dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memang masih enggan berspekulasi tentang kemungkinan bubarnya duet SBY dan JK. Namun, menurut dia, setiap keputusan ada konsekuensinya. ”Kalau Pak JK jadi capres dari Golkar, tentu tidak bisa lagi melanjutkan koalisi SBY-JK,”tandas Agung.

Agung menjelaskan, seluruh DPD sudah diminta mengajukan tujuh nama capres internal Golkar.Awal Maret, nama-nama tersebut akan diterima, lantas disurvei yang diperkirakan hasilnya keluar setelah pemilu legislatif. ”Setelah itu mungkin bisa langsung dibawa ke rapimnas sebagai referensi,”ungkapnya. Keputusan tentang capres Partai Golkar akan diambil pada rapimnas pascapemilu legislatif.

Pada pertemuan DPD dengan JK terungkap bahwa mayoritas kader menginginkan Golkar mengajukan capres sendiri.Menurut Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, para ketua DPD I bahkan sepakat mengajukan capres internal Partai Golkar.

”Karena ketua umum lambang tertinggi Golkar, maka itu kami akan mencalonkan Jusuf Kalla. Selain nama Jusuf Kalla, tidak ada nama lain. Jusuf Kalla hanya satusatunya,” kata Ahmad Hidayat Mus. Hal senada disampaikan Ketua DPD I DIY Gandung Pardiman. Menurut dia, sebagai partai besar Golkar wajib mengusung capres sendiri.” Kami tidak kekurangan kader, mengapa harus mengusung orang lain? Sebenarnya ini sudah telat, baru diumumkansekarang, harusnya akhir Desember” tandasnya kepada SINDO kemarin.

Gandung menambahkan, keinginan untuk menduetkan kembali SBY-JK hanya untuk kepentingan segelintir elite Golkar. Bahkan, Gandung menilai sikap tersebut tak lebih dari pengemis politik. Mengenai peluang JK menjadi capres,dia menyatakan sangat tinggi.Sebab,dari survei internal nama JK cukup favorit.

”Jangan terlalu khawatir dengan hasil sejumlah lembaga survei. Masih ada waktu bagi Golkar untuk mendongkrak suara,” ujarnya. Lalu dia menyebut sejumlah tokoh yang berpeluang dipasangkan dengan JK, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh maupun Agung Laksono. Jika duet internal dirasa berat, Golkar bisa mengambil tokoh luar. Pihaknya juga mengusulkan opsi duet Sultan-JK.

Ketua DPD I Sumatera Selatan Alex Noerdin sangat mendukung capres internal. Sebagai bentuk keseriusannya, Alex mengaku langsung menindaklanjuti surat edaran DPP terkait penjaringan capres. ”Sudah kita inventarisasi tujuh nama yang akan diajukan ke DPP,”ujarnya. Hanya saja, Gubernur Sumsel ini masih merahasiakan tujuh nama yang masuk penjaringan.

Pihaknya menegaskan, JK masuk prioritas utama. Ketua DPD I Sulawesi Barat Anwar Adnan Shaleh mengamini pendapat para koleganya. Meski sekarang fokus pada pemenangan pemilu, pihaknya tidak keberatan untuk membicarakan figur capres. Bahkan, lanjutnya, Golkar se-Sulawesi solid mengusung JK sebagai capres pilihan teratas. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana menambahkan, DPD sepakat mencalonkan capres dan bukan cawapres.

Mengenai siapa orangnya, itu akan ditentukan pada rapimnas seusai pemilu legislatif. Tanggapan JK, menurut Uu, sangat welcome dengan keinginan para pengurus daerah.Namun, Kalla belum memberikan keputusan dan akan melakukan salat istikharah terlebih dahulu.

Di tempat terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengingatkan agar proses penjaringan capres Partai Golkar tidak diskriminatif. Akbar mengungkapkan penjaringan yang demokratis akan menghindari penjegalan terhadap calon oleh oknum tertentu.

Permainan Dimulai

Salah satu kandidat presiden dari Partai Golkar Fadel Muhammad menilai konstelasi politik saat ini menunjukkan baru dimulainya permainan tingkat tinggi dari partainya.Menurut dia, apa yang terjadi di tubuh partainya membuat semua pihak mulai melakukan kalkulasi politik.

”Game just starting now,” kata Fadel yang juga Gubernur Gorontalo di Tokyo kemarin. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menambahkan, kini peta politik makin menarik. Masyarakat juga jadi memiliki alternatif lain untuk calon pemimpin mereka.

”Tapi nama (capres Golkar) harus disebut.Kalau tidak disebut, sama saja,”kata Tifatul kepada SINDO tadi malam. Tifatul menuturkan,nama capres dari Golkar seharusnya sudah dipublikasikan sebelum pemilu legislatif,9 April, mengingat Golkar adalah partai besar yang menguasai kursi DPR.

”Kalau PKS adalah partai sebesar Golkar, kami sudah mengumumkan nama capres kami sendiri sejak awal kampanye,”imbuhnya. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, jika memublikasikan nama capres sebelum pemilihan anggota DPR,Golkar akan mendapat keuntungan politik. Misalnya, memanen dukungan suara, baik dari konstituen maupun parpol lain yang tertarik dengan calon yang diusung Golkar.

Hal itu juga mendukung sistem presidensial yang dianut Indonesia. Namun jika Golkar memilih mengumumkan nama setelah pemilu legislatif,menurut Ikrar, itu menunjukkan bahwa partai berlambang beringin tersebut tidak berani mengambil risiko politik. Saat ini,kata Ikrar,Golkar sedang bermain dengan waktu. Karena, jika salah memutuskan nama calon, akan ada risiko besar yang menunggu di depan mata.Apalagi masih ada suara internal partai yang menginginkan duet SBY-JK diteruskan.

”Yang menjagokan duet SBYJK memang masih ada. Itu pemikiran pedagang.Karena mereka (pedagang) mau yang sudah jelas, tidak mau mengambil risiko lain yang mungkin lebih buruk atau justru lebih baik,”tuturnya. Terkait kemungkinan bubarnya duet SBY dengan JK, Ikrar menilai Partai Demokrat dan SBY yang lebih dirugikan jika hal itu terjadi.

Dalam kalkulasinya,jika SBY memilih berduet dengan Hidayat Nur Wahid dari PKS, perolehan suara Demokrat- PKS itu tidak akan sesignifikan jika SBY tetap bersanding dengan JK.Selain itu, kedudukan di parlemen juga tidak akan sekuat dukungan yang didapat jika bersama dengan Golkar dan JK.

”SBY atau JK sama rugi.Tapi lebih rugi SBY,”tandasnya. Pengamat politik Yudi Latif berpendapat, capres Golkar harus bisa menyatukan faksi internal. Terkait mekanisme survei untuk menentukan capres,Yudi justru meragukannya.Sebab,survei bukanlah mekanisme politik, melainkan metode ilmiah. ”Mekanisme politik itu seperti konvensi. Kalau survei sangat bergantung pada momentum,”ujarnya.

Demokrat Ingin Berlanjut

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menghormati sikap politik Partai Golkar yang ingin mengajukan capres sendiri. Namun, pihaknya masih berharap bisa melanjutkan koalisi dengan Golkar. ”Kami tidak punya hak untuk menghalangi. Tetapi kami tetap optimistis Golkar akan memilih jalan bersama Demokrat,” katanya di Jakarta kemarin.

Anas juga memaklumi pernyataan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh yang meminta kader Golkar tak jual murah. Menurut dia, setiap partai pasti mempunyai cita-cita untuk bisa mengusung capres sendiri. Seandainya Golkar mengajukan capres sendiri, mantan Ketua Umum PB HMI ini mengakui bahwa Partai Demokrat harus bekerja lebih keras untuk mengusung dan memenangkan SBY. (ahmad baidowi/dian widiyanarko/fahmi faisa/ rd kandi/ant)

SBY-JK, Bakal Berpisah

2009-02-20T11:07:00.000+07:00

Lapor: Jusuf Said

Golkar Ajukan Capres Sendiri

JAKARTA -- Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-HM Jusuf Kalla (JK) bakal berpisah. Kemungkinan besar dua tokoh yang kini bergandengan tangan dalam menggerakkan roda pemerintahan itu akan saling berhadapan pada Pilpres 2009 mendatang.Bakal berpisahnya duet "bersama kita bisa" itu setelah Kamis, 19 Februari kemarin, Partai Golkar yang dipimpin JK memutuskan untuk mengusung kader sendiri sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden nanti.

Keputusan ini sangat mengejutkan karena sebelumnya sebagian besar elite di Beringin berusaha mempertahankan duet SBY-JK.

Keputusan mengejutkan yang bakal merombak peta politik pemilihan presiden (pilpres) itu dihasilkan dalam Rapat Konsultasi Nasional yang berakhir Rabu, 18 Februari tengah malam.

Pertemuan ini awalnya hanya agenda untuk membahas pemenangan pemilu legislatif. Tapi, dinamika forum menghasilkan putusan yang menentukan arah politik di ajang pemilihan presiden.

Forum yang dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan dihadiri seluruh dewan penasihat serta 33 Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia tersebut, sebenarnya tidak berlangsung lama.

Arah pembicaraan mulai bergerak ke arah pembahasan capres setelah Ketua DPD I Golkar Sumatera Selatan, Alex Noerdin menilai koalisi dengan Partai Demokrat tidak perlu dipertahankan karena merugikan Golkar.

Menurut gubernur Sumatera Selatan itu, posisi Golkar dalam koalisi SBY-JK minor sehingga sering direndahkan dengan pernyataan verbal pengurus-pengurus Demokrat, maupun keputusan-keputusan pemerintah yang tidak menguntungkan Golkar.

"Alex mencontohkan keputusan Pilkada Maluku Utara di mana Mendagri memenangkan calon dari Demokrat sekaligus menganulir kemenangan calon Golkar," ujar salah satu ketua DPD yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan Rabu malam ditutup tanpa keputusan karena JK kurang enak badan. Kamis pagi kemarin, JK mengundang seluruh ketua DPD untuk bertandang ke kediaman dinas wakil presiden.

Pertemuan selama dua jam tersebut tidak dihadiri Alex Noerdin, maupun pengurus teras DPP Partai Golkar yang selama ini mendukung kelanjutan duet SBY-JK.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana usai pertemuan mengatakan pada sejumlah wartawan, dalam pertemuan tersebut bahwa JK menyerah pada keinginan seluruh DPD untuk mengusung calon presiden sendiri. "Itu hak kalian, kalau semua sudah setuju, DPP mau tidak mau harus ikut," katanya.

Keputusan mengejutkan dari mulut JK ini dinilai Uu menimbang mekanisme pemungutan suara di DPP Golkar. Dengan kekuatan 33 suara berbanding 10 suara milik DPP, bila divoting, keinginan untuk mengusung calon sendiri akan unggul dibandingkan suara yang menghendaki Golkar kembali mengusung duet SBY-JK.

"Ini sudah keputusan resmi seluruh DPD I. Karena itu tadi ketua umum minta kita memberikan keterangan pers tentang keputusan ini," katanya.

Meski demikian, Uu mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah di Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar 23 April mendatang. Pasalnya, hak suara juga dimiliki DPD II Partai Golkar yang diakuinya belum 100 persen mendukung Golkar mengusung kader sendiri menjadi capres.

Meski demikian, keputusan JK tersebut disambut gembira seluruh DPD I. Sejumlah DPD langsung menyorongkan JK sebagai calon presiden, antara lain DPD I Lampung, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.

"Ketua umum adalah kader terbaik partai. Tentu kami akan mengajukan ketua umum sebagai calon presiden. Bagi Lampung, keputusan itu sudah harga mati," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie.

Pendapat sama disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Ade Surapriatna. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta ini, Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki tradisi mencalonkan presiden sejak awal berdirinya.

"Sejak dulu kami selalu mengajukan calon presiden. Walau dalam pemilu lalu Pak Wiranto kalah, tapi gengsi sebagai partai besar nomor satu," tandasnya.

Meski sepakat mengusung capres sendiri, pertemuan kemarin tidak membahas figur yang akan diusung. Seluruh DPD sepakat mengikuti mekanisme penjaringan calon presiden melalui survei, seperti keputusan Rapimnas Partai Golkar Oktober tahun lalu. "Diharapkan Maret sudah ada keputusan," tambah Alzier.

Pada 16 Februari lalu, DPP Partai Golkar telah mengirimkan surat edaran pada seluruh DPD kabupaten/kota dan DPD Provinsi untuk menyetorkan tujuh nama calon presiden ke DPP. Nama-nama tersebut nantinya akan direkapitulasi dan disurvei. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional Khusus usai pemilu legislatif mendatang.

Dalam Rapimnas Partai Golkar 2008 lalu, sejumlah nama sudah disebut oleh DPD. Nama JK masih sangat populer di kalangan partai berwarna kuning itu untuk dijadikan capres. Selain JK, juga muncul nama mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung yang diyakini berbagai pihak masih memiliki jaringan kuat di kalangan Golkar.

Nama lain yang juga kuat adalah Sri Sultan HB X yang sudah didukung secara terang-terangan oleh Soksi, salah satu organisasi pendiri Golkar.
Selain itu juga muncul nama Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang kini menjabat ketua DPR, Aburizal Bakrie, Muladi, Fadel Muhammad dan Surya Paloh.

Buah Soliditas Golkar Sulawesi

Kekompakan para pengurus DPD I mengutarakan keinginannya agar Golkar bisa mengusung capres sendiri, tidak terlepas dari soliditas jajaran pengurus Golkar se-Sulawesi.

Sebelumnya, dimotori Golkar Sulsel, seluruh DPD I, mereka menggelar pertemuan tertutup yang menegaskan all out mencari celah mendukung JK sebagai presiden.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin mengakui, pertemuan tertutup di kediaman JK kemarin merupakan lanjutan pertemuan rapat konsultasi nasional yang digelar semalam sebelumnya di kantor DPP Golkar Slipi.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Ilham, masing-masing DPD I Golkar mengevaluasi kesiapan masing-masing menghadapi pilpres mendatang. Hasilnya, seluruh jajaran di daerah menunjukkan kesiapan memenuhi persyaratan pengajuan capres 20 kursi di DPR RI dan 25 persen suara sah.

Ilham juga menegaskan, meski belum resmi menjadi keputusan partai, keinginan seluruh jajaran pengurus di daerah mengusung capres sendiri memang tidak akan terlepas dari sosok JK yang notabene adalah aset terbaik Golkar saat ini.

"Kita kan sudah punya pengalaman mengusung kader yang tidak militant untuk partai pada pemilu lalu, dan hasilnya, kami yakin tidak akan terulang pada pilpres kali ini. Tapi, keinginan ini tetap tidak boleh melanggar mekanisme yang sudah ditetapkan.

Yang pasti Golkar akan mengusung capres yang bukan orang lain atau dari partai lain," tanggap Ilham.

Ketua DPD I Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh menambahkan, pertemuan dengan JK juga menghasilkan kesepakatan akan ada pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan 10 Maret mendatang.

"Entah di mana akan digelar, tapi yang jelas disepakati 10 Maret kita akan bertemu lagi dan melakukan evaluasi terkait keputusan yang diperoleh pagi ini (kemarin)," tegas Anwar.

Karena sepakat akan mengusung capres sendiri, kunci kesuksesan Golkar memenangkan pilpres juga terletak pada kejelian dan ketepatan Golkar memilih calon wakil presiden nanti.

Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan UU. "Inilah pekerjaan rumah Golkar sekarang. Kita harus cerdas menetapkan siapa yang akan menjadi
pendamping nanti untuk bisa mengalahkan pesaing lainnya," tandas Anwar. (jpnn)

Pertemuan Mendadak

2009-02-20T10:39:00.001+07:00

citizen reporter

KAMI bertemu dengan Ketua Umum DPP Golkar, Pak Jusuf Kalla, sekitar tiga jam, Kamis (19/2) pagi. Pertemuan dilakukan sejak pukul 07.30 WIB dan berakhir 10.30 WIB.

Suasana pertemuan berlangsung santai. Pak Jusuf Kalla tidak didampingi oleh pengurus DPP Partai Golkar karena ini memang pertemuan informal dan mendadak.
Makanya pertemuan dilakukan di kediaman wakil presiden (wapres) di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Yang hadir hanya ketua-ketua DPD I.

Kami juga tidak tidak tahu kalau ada agenda pertemuan setelah rapat konsultasi yang berakhir Rabu malam. Namun tiba-tiba staf sekretariat wapres menghubungi semua ketua DPD I via telepon untuk bertemu dengan Daeng Ucu (panggilan akrab Kalla).

Hampir semua DPD langsung mengemukakan pandangannya tentang calon presiden (capres) dari Golkar. Di situ mengemuka agar Daeng Ucu mau maju sebagai capres, bukan cawapres. Kami dari Indonesia timur sebelumnya memang juga sudah sepakat untuk mengusung Daeng Ucu. Tapi Daeng Ucu mengatakan, dia akan konsisten dengan keputusan Rapimnas Golkar mendatang.

Sehari sebelumnya, saya dan teman-teman Ketua DPD I Golkar di Sulawesi seperti Sulbar, Sultra, dan Gorontalo juga sudah sepakat mengusung capres.

Saya juga meminta maaf kepada ketua umum karena sudah menyampaikan ke media bahwa Golkar akan mengajukan calon dari internal partai tanpa konfimrmasi dengan beliau.
Sulsel melihat posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar memiliki arti sendiri untuk mendulang suara. Makanya kenapa harus menunggu setelah pemilu legislatif untuk membahas tentang capres.

Masyarakat ingin melihat siapa yang diusung Golkar. Tapi semuanya kembali kepada partai menunggu hasil pemilu. Sebagian besar, hampir semua DPD II di Sulawesi menginginkan ketua umum menjadi simbol partai diharapkan menjadi figur capres.(sur)

Ilham Arief Sirajuddin
Ketua DPD I Golkar Sulsel Melaporkan dari Jakarta

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Syamsul)

Golkar Putuskan Capres Maret

2009-02-20T10:31:00.004+07:00

Maju dari Agenda Rapimnas April; DPD I Sepakat Usulkan Kalla sebagai Capres, Bukan Cawapres; Pertemuan Kalla dengan Ketua DPD I Tak Libatkan Pengurus DPP Golkar; Duet SBY-Kalla Hampir Pasti Tak Berlanjut; Demokrat Hargai Sikap Golkar

Jakarta, Tribun - Partai Golkar akan mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung pada bulan Maret mendatang atau sebelum Pemilu Legislatif, 9 April. Hal tersebut disepakati seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla di kediaman dinas wakil presiden (wapres), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/2).

Sebanyak 33 ketuaDPD I juga mengusung Kalla sebagai capres, dan bukan calon wapres (cawapres) di Pilpres 2009. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh pengurus DPD Golkar.
"Kenapa harus Maret? Karena Golkar memiliki nilai tawar untuk posisi cawapres. Sekarang, kita diam sehingga orang lain termasuk kader Partai Demokrat, melihat Golkar terlalu kecil dan tidak memberikan kontribusi nyata," kata Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, kepada Tribun, tadi malam.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar memutuskan akan mengumumkan capres dan cawapres pada rapimnas yang akan digelar pada 23 April atau setelah pencoblosan pemilu legislatif
Simbol Partai

Ilham beralasan, DPD I sepakat mengusung Kalla dengan pertimbangan kinerja pemerintahan yang ada ada saat ini adalah buah karya Kalla sebagai wapres. Rakyat pun sudah tahu watak Kalla dalam mengambil keputusan.

Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus, mengatakan, "Dari kesepakatan dengan teman-teman DPD, kami mencalonkan presiden dari kalangan internal Partai Golkar. Ketua umum adalah lambang tertinggi Golkar, makanya kami mencalonkan Jusuf Kalla."

Menurut dia, DPD tidak menyertakan nama lain selain Kalla untuk menduduki orang nomor satu di Indonesia."Jusuf Kalla hanya satu-satunya," tegas Ahmad.
Sedangkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana mengatakan, DPD ingin memastikan bahwa Golkar akan memajukan capres, bukan cawapres di ajang pilpres.
Untuk memajukan capres asal Golkar ini, DPD mempunyai nama yang layak. "Kami sudah punya kesepakatan, tetapi tidak perlu diucapkan sekarang," ujarnya.

Uu ditunjuk mewakili para ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang berkunjung ke kediaman wapres. Kehadiran mereka di kediaman Kalla untuk berdialog dari hati ke hati.

Pertemuan ini pun disebut-sebut sebagai pertemuan lanjutan dari rapat konsultasi di DPPP Partai Golkar.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ade Suryapriyatna menambahkan, dari dulu Golkar belum pernah mencalonkan kadernya untuk posisi nomor dua. Karena itu, untuk Pilpres 2009 Golkar kembali mengusung kadernya untuk mengisi kursi RI 1 (presiden)
"Sejak zaman dulu kita selalu mencalonkan orang nomor satu. Kita menghormati leluhur partai hingga sekarang," ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Kalla mengaku belum memberi jawaban. Kalla justru meminta waktu untuk mencari petunjuk dari Sang Khalik.
"Beliau meminta untuk salat istikharoh," Ahmad mengutio komentar Kalla.

SBY-Kalla
Di tempat terpisah, fungsionaris DPP Partai Golkar yang juga Menko Kesra, Aburizal Bakrie, menyatakan, secara pribadi dia memilih untuk mempertahankan duet SBY-Kalla pada Pilpres 2009 mendatang.

Pria yang akrab disapa Ical ini menambahkan, pertemuan dengan beberapa pimpinan DPD mempunyai ide yang sama, mengusulkan SBY dan Kalla kembali memimpin negera ini.
"Dari beberapa DPD ada yang mengusulkan untuk mempertahankan SBY-Kalla," tukasnya seraya mengatakan, desakan untuk menduetkan Kalla dengan Sultan pun sempat mengemuka.
Ditemui di Kantor Presiden, Ical menyebut, duet SBY-JK selama ini dinilai mempuni. Keduanya berhasil membuat suatu pertumbuhan dan menurunkan kemiskinan dan pengangguran.

"Kita lihat keamanan relatif aman, penyelesaian Aceh dan sebagainya. Itukan suatu prestasi yang besar. Masih banyak masalah-masalah yang masih dapat diselesaikan dalam kontinuitas dari program-program ini," katanya bersemangat.

Kalla Setuju
UU menambahkan, Kalla tak kuasa membendung keinginan DPD I agar Golkar mengusung capres sendiri. Kalla menyatakan setuju Golkar punya Capres."Beliau (Kalla) setuju. Dia bilang itu hak kalian. Karena semua daerah setuju, DPP mau tak mau ikut," ujar Rukmana.

"Semalam Pak Kalla sakit, jadi tidak bisa sampai larut malam. Makanya rapatnya dilanjut di rumah beliau," tambanya.

Politisi senior Golkar ini menambahkan, sejak Rabu malam, pembicaraan mengenai capres internal Golkar sudah mengerucut pada keputusan agar Golkar mengusung capres sendiri.

Seperti dikutip detikcom, dalam rapat tertutup itu Kalla langsung menanyakan kepada ketua-ketua DPD soal capres dan cawapres. Pembicaraan akhirnya mengarah dan menyepakati untuk mengusung capres sendiri dari internal partai Golkar.
Bahkan disebut-sebut sejumlah DPD I dari kawasan Indonesia Timur, langsung meminta Kalla sebagai capres.

"Malah sesudah rapat, ketua umum meminta kita untuk konferensi pers dan mengatakan ini," jelas Rukmana.

Sikap Demokrat
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang akan mengajukan capres sendiri. Menurutnya, langkah Golkar itu sangat wajar sebagai partai besar pemenang pemilu.
"Itu hak partai Golkar yang harus dihormati. Keputusan itu wajar-wajar saja karena Golkar itu partai besar dan pemenang pemilu," kata Mubarok.

Menurut Guru Besar Psikologi Islam ini, meski sekarang sudah ada keputusan mengenai rencana mengajukan capres sendiri, Golkar akan kembali berhitung setelah pemilu legislatif. Hal itu didasarkan pada fatsun politik yang rasional.

"Sebagai partai besar, Golkar harus melakukan itu (mengajukan capres). Tetapi ketika akan mengambil keputusan final, pasti akan berhitung lagi setelah pemilu," jelasnya.

Mubarok yakin, pasangan SBY-Kalla masih merupakan pasangan yang ideal. Karena itu peluang duet ini masih terbuka sampai detik terakhir pengumuman pasangan capres 2009.
"Kalau nanti betul-betul jadi keputusan, orang pasti akan berhitung tentang apakah layak jual atau tidak. Karena pemilihnya bukan hanya orang Golkar tetapi seluruh rakyat," tambahnya.

Pecah Kongsi
Meski belum ada pernyataan resmi dari Kalla, namun pernyataan terbuka sejumlah Ketua DPD Golkar ini dinilai sebagai titik awal dari perpecahan hubungan pasangan SBY-Kalla.

"Ini tanda-tanda perceraian pada tahap awal. Memang kegelisahan dan keresahan, sudah lama dirasakan pengurus daerah," kata pengamat politik M Qodari.

Menurutnya, hubungan SBY-Kalla mulai renggang dan menjurus pecah kongsi setelah Rapimnas Partai Demokrat sama sekali tidak memunculkan pernyataan mengenai cawapres SBY. Apalagi ditambah dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Ahmad Mubarok yang dinilai "menyepelekan" Golkar.

"Bola di tangan Kalla. Daerah bisa saja bersikap seperti itu, tapi kita belum tahu. Jadi ini masih talak satu, kecuali kalau sudah ada pernyataan resmi dari Kalla dan kemudian keluar nama di luar SBY baru talak dua," jelasnya.
Bagaimana bila pasangan ini benar-benar berpisah? Apakah SBY akan mulus kembali tanpa menggandeng Kalla?

"Peluang SBY akan berkurang, karena Kalla populer. Sedikit banyak, mesin politik Golkar punya kontribusi. Tapi memang pemilihan langsung titik beratnya pada figur," jelasnya.

Sebagai partai besar, dia menilai Golkar memang sudah sepantasnya memunculkan nama capres. "Partai besar harus mempunyai sikap politik, harus percaya diri. Memang Golkar harus segera mengambil sikap jelas dan tegas, tetap bersama SBY atau mengambil jalan lain berhitung," jelasnya.
(Persda Network/ade/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Golkar Sulawesi : Kalla Teratas

2009-02-19T16:56:00.002+07:00

Di Pemilu Presiden 2009; Disampaikan di Rapat Konsultasi DPP Golkar; Sultan, Fadel, dan Ical Juga Direkomendasikan; Kalla Optimistis Golkar Dapat Minimal 19 Persen Suara di Pemilu Legislatif; Kalla, Sultan, Paloh, dan Ical Duduk Satu Meja

Jakarta, Tribun - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin, mengatakan, empat DPD I Partai Golkar se-Sulawesi sepakat mengusung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla, sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2009, Juni mendatang.

Ilham mengatakan hal tersebut di sela-sela Rapat Konsultasi Nasional DPP Partai Golkar yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD I Golkar di Jakarta, Rabu (18/2) malam.
Selain Sulsel, usulan Kalla sebagai calon tunggal juga disampaikan oleh DPD I Golkar Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Gorontalo. "Ini hasil kesepakatand dalam pertemuan malam sebelumnya," kata Ilham. Namun, usulan tersebut belum dibahas secara khusus dalam rapat konsultasi tersebut. Ketua Bidang Organisasi, Kader, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Golkar, Syamsul Muarif, mengatakan, tidak ada agenda pembahasan capres secara khusus di rapat konsultasi tersebut.

Kalla juga tidak menyinggung soal pencapresan saat memberikan sambutan di acara tersebut. Dia hanya menjanjikan anggaran bagi para calon anggota legislatif (caleg) meski kalah di pemilu.
Kalla yang juga wakil presiden (wapres) ini memaparkan pula hasil survei yang menyebutkan Golkar akan meraih minimal 19 persen suara di pemilu, 9 April mendatang.

Dua Wilayah
Menurut Ilham, pihaknya tetap akan mengajukan tujuh calon pemimpin nasional sesuai dengan permintaan DPP Golkar. Namun Kalla akan ditempatkan di nomor urut satu sebagai simbol bahwa keempat DPD I Golkar tersebut menginginkan Kalla sebagai calon terkuat.

Dalam pertemuan membahas capres yang dihadiri Ketua Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua Golkar Gorontalo Fadel Muhammad, juga diputuskan delapan nama kader terbaik Partai Golkar yang juga dinilai layak bisa diusulkan sebagai capres-cawapres.
Para calon tersebut kemudian dibagi dalam dua wilayah asal pencalonan, barat dan timur. Di wilayah timur, selain Kalla ada nama Fadel dan Marwah Daud Ibrahim (anggota DPR RI). Sementara dari wilayah barat ada lima nama, yakni Sultan Hamengku Buwono X, Akbar Tandjung, Surya Paloh, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie (lihat, Kader Terbaik Partai).

19 Persen
Dalam sambutannya, Kalla meyakini Golkar bakal mengantongi minimal 19 persen suara seperti hasil survei. Namun karena target Golkar 30 persen, Kalla meminta para caleg berusaha keras tanpa kenal putus asa.

"Yang penting imej terakhir, bukan bukan imej awal karena imej awal itu bisa berubah lagi. Dalam survei yang baru kita lakukan, 19 persen suara kita peroleh, ini masih ada dua bulan, masih sangat bisa kita tambah" ujar pria asal Bone ini.

Menurut Kalla, ttipologi pemilih Indonesia itu sangat berbeda dengan pemilih negara lain. Pemilih Indonesia cepat berubah dan melupakan jika pembangunan imej yang dilakukan tidak tepat waktu dan sasaran.
"Pemilih kita itu gampang berubah-ubah. Waktu Agustus-September lalu, ada partai yang luar biasa berkampanye. Sekarang, orang tidak ingat lagi," ujarnya mengingatkan para caleg.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh berpesan agar kader Partai Golkar tidak jual murah dengn sedikit-sedikit bicara duet SBY-Kalla.
"Jangan karena kepentingan pribadi ingin dicatat jadi menteri oleh SBY atau ingin menyenangkan Kalla. Pokoknya jangan terulang lagi. Catat siapa kader yang selalu jual murah sehingga partai ini dipandang murah," kata Surya.
Untuk soliditas, kata Surya, kader partai berlambang beringin itu diminta menjaga diri sendiri daripada dipermalukan orang lain di luar partai.

Surya sebelumnya mengatakan, bila dalam 50 hari Golkar belum memiliki capres mala tersebut salah. "Kalau bisa setahun sebelumnya," kata pria brewokan ini.
Kalla bersama sejumlah petinggi Golkat lainnya duduk satu meja saat menggelat jumpa pers di sekretariat DPP Golkar, tadi malam.

Mereka adalah Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Fahmi Idris, serta Sekjen Golkar Sumarsono.
Kalla menjelaskan bahwa kondisi internal Partai Golkar dalam keadaan baik baik saja. Dia juga membahas seputar pemenangan pemilu, mekanisme penjaringan capres, pelurusan isu golkar dan sebagainya

Soal isu ketegangannya dengan Presiden SBY, Kalla menegaskan, dia dia justruj semakin lengket dengan sang presiden.

"Yang berbahaya kalau saya makin jauh dengan SBY. Kalau makin dekat itu penting bagi bangsa ini" ujarnya.

Kalla mengakui dia memang belum bertemu dengan SBY setelah lawaran dari luar negeri, tetapi itu pun bukan karena menghindar.

"Bukan mau atau tidak, itu pekerjaan rutin. Waktu yang tidak terlalu tepat. Saya yang terlalu lama di acara Apindo, sedangkan Pak SBY cepat (meninggalkan). Saya harus istirahat. Jadi soal waktu yang selalu terselisihkan," jelasnya.
Pada Senin (16/2), keduanya diagendakan bertemu di Istana Presiden. Namun agenda tersebut tak sempat dilaksnakan.( Persda Network/yat/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Syamsul)

Golkar, PDIP, Demokrat Tiga Besar

2009-02-19T11:47:00.000+07:00

Prediksi Lembaga Survei untuk Pemilu 2009

JAKARTA -- Pemungutan suara Pemilu 2009 baru dihelat 9 April. Akan tetapi, lembaga survei yang selalu melakukan polling (pollster) sudah berani menyampaikan prediksi soal hasil pemilu, utamanya partai-partai yang akan mendapat kepercayaan besar dari pemilih.

Ada tiga partai yang diprediksi bakal menduduki peringkat tiga besar hasil pemilu. Partai tersebut yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat. Prediksi tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi), Denny JA. Direktur PT Lingkaran Survei Indonesia ini mengatakan, tiga partai itulah yang akan meraih tiga besar dukungan masyarakat pada Pemilu 2009.

Apakah Golkar masih akan memimpin? Denny mengatakan, tergantung apa yang dilakukan partai pemenang pemilu legislatif 2004 ini pada waktu yang tersisa menuju hari pemungutan suara.
"Partai Golkar masih bisa nomor 1. Tergantung apa yang dilakukan ke depan ini sebelum pemungutan suara," katanya.

Yang membuat Golkar terpuruk, kata Denny adalah karena kesan Golkar yang seolah tersandera. Pasalnya, kata dia, Ketua Umumnya tidak berani mengumumkan pencapresannya. "Partai besar seperti Golkar tidak berani mengumumkan pencapresannya itu kan aneh," ujarnya.

Harusnya, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar, JK, tidak boleh terlalu bergantung pada Partai Demokrat sebagai mitra koalisinya di pemerintahan saat ini. Sebab itu akan mempengaruhi semangat kadernya dalam bekerja.

"Harusnya umumkan dulu kesiapannya maju sebagai capres. Bahwa belakangan jadi cawapres, tidak ada masalah," katanya. Meski demikian, Denny melihat kalau ada pihak yang memprediksi Golkar akan turun drastis hingga 2,5 persen, ia juga tidak sepakat. Sebab, Golkar memang akan turun suaranya, tetapi tidak separah itu.

"Kalau ada yang bilang 2,5 persen suara Golkar itu keseleo," sebutnya. Sebab, semua masih akan ada dinamika ke depan. Karena itu, semua juga masih bisa bekerja, tergantung apa yang dilakukan partai-partai ini pada waktu yang masih tersisa.

Muhammad Qodari dari Indo Barometer juga memprediksi suara Partai Golkar akan menurun di Pemilu 2009. Meski demikian, kata dia, penurunannya tidak akan sampai 2,5 persen. "Saya memang melihat suara Partai Golkar akan turun, tetapi tidak jauh, apalagi hingga drastis," katanya.

Qodari mengatakan, Golkar kalaupun turun, paling tidak masih bisa di tiga besar. Tapi, kata dia, kondisi dinamika politik ke depan masih akan selalu bergerak. Bahkan, Golkar juga masih bisa nomor satu. (har)

Obama Jamu Kalla

2009-02-16T22:26:00.002+07:00

Juga Bertemu Khusus Wapres Joe Biden
Jakarta, Tribun - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan menjamu Wakil Presiden Jusuf Kalla sarapan pagi di Washington DC, 5 Februari mendatang. Kalla yang melakukan lawatan ke AS akan dijamu Obama dalam sebuah acara informal.

Namun tidak ada agenda pembicaraan antara mereka dalam acara di Gedung Kongres AS, Washington DC, itu. Informasi dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Jakarta, Jumat (30/1), menyebutkan, seusai acara makan pagi, Kalla mengadakan pertemuan khusus dengan Wapres AS Joe Biden dan Menlu AS Hillary Clinton.

Pada 4 Februari atau sehari sebelum bertemu Obama, Kalla akan menyampaikan pidato bertajuk Drafting Peace in Asia: The Indonesia Experience dalam National Payer Breakfast di hadapan 500 anggota Kongres AS.

Kegiatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gokar ini merupakan agenda lawatan dua harinya di Washington DC. Lawatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke empat negara mulai 31 Januari hingga 11 Februari 2009.
Pertemuan Kalla dengan Obama ini sangat istimewa. Dalam kelaziman diplomasi internasional, seorang yang melakukan pertemuan biasanya yang punya jabatan selevel. Seorang wapres yang berkunjung ke suatu negara, misalnya, akan diterima oleh wapres pula.

Jika pertemuan Kalla-Obama ini terjadi, berarti mendahului Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru sempat berbicara dengan Obama via telepon. Itupun sebelum Obama dilantik secara resmi jadi presiden.

Media Internasional
Rencana pertemuan Kalla yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar juga hangat dibicarakan di pengurus Golkar Makassar dan Sulsel. Sekretaris Golkar Sulsel, Arfandy Idris, mengatakan, pertemuan tersebut hanyalah informal dan bukan pertemuan resmi kenegaraan.

"Karena etikanya, tidak mungkin wapres bertemu duluan secara resmi dengan kepala negara sebuah negara sementara kepala negaranya belum pernah bertemu. Tapi keberhasilan Kalla bertemu Obama adalah bukti kemampuan diplomasi Pak Ketua Umum," kata Arfandy.

Sekretaris Partai Golkar Makassar, Farouk M Betta, mengatakan hal serupa. Menurut Farouk, kemampuan diplomasi Kalla memang tidak diragukan. Di dalam negeri, sejumlah konflik yang berskala besar mampu ditangani dengan baik, misalnya, konflik di Aceh, Ambon, dan Poso.

Begitu juga dengan konflik di Thailand Selatan dan Filipina, Kalla pernah diminta ikut memediasi. "Jadi saya tidak heran kalau Kalla bisa bertemu dengan Obama meski itu hanya informal," katanya.

Pengamat internasional Universiats Hasanuddin (Unhas) Dr Aspiannoor Masrie, menilai, jika Kalla bertemu Obama tentu ini merupakan momen penting untuk membuktikan kapasitas Kalla sebagai pemimpin yang diperhitungkan dunia.
Media internasional maupun media lokal akan memblow-up pertemuan ini. Meskipun bukan kunjungan resmi kenegaraan, pertemuan ini memiliki dampak signifikan bagi popularitas Kalla baik sebagai pemimpin nasional maupun sebagai ketua partai politik (Golkar).

Penghargaan

Pertemuan Obama dengan Kalla bisa menjadi entry point menghadapi pemilu 2009. Terutama bagi rival politiknya yang cenderung memandang enteng kapabilitas Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Sejauh ini, Kalla belum pernah memberikan pernyataan terbuka keinginannya maju sebagai capres atau cawapres sebelum pemilu legislatif, April mendatang.

Wapres akan memanfaatkan pertemuan dengan Obama untuk membicarakan hubungan kerja sama kedua negara. Pernyataan politik Obama yang memposisikan Islam bukan sebagai musuh tentu menemukan relevansinya saat bertemu dengan wapres.

Indonesia termasuk salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim. Selain efek politis, pertemuan ini juga bisa menjadi salah satu isyarat kesungguhan pernyataan politik Obama untuk memposisikan Islam sebagai mitra.(sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Syamsul)

Contact Me

2009-02-16T22:13:00.003+07:00

REKAN blogger yang terhormat ...

ANDA ingin menyampaikan sesuatu, saran atau ide? Jangan segan, silakan hubungi saya melalui form di bawah:

Atau klik

Kontak Farouk

Terima Kasih

2009-02-16T22:07:00.003+07:00

REKAN blogger yang terhormat,
Terima kasih telah menghubungi saya

KEMBALI KE HALAMAN UTAMA atau KLIK DI SINI

Ranggong: Sidrap Masih Basis Golkar

2009-02-16T21:35:00.002+07:00

Pangkajene, Tribun- Mantan Bupati Sidrap Andi Ranggong masih merasa optimis jika Partai Golkar kembali akan menjadi pemenang pada Pemilu 2009 mendatang. Ini disampaikan Ketua DPD Golkar Sidrap ini pada sambutannya dalam acara pembekalan juru kampanye (jurkam) Golkar yang dihadiri Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin di Gedung Juang 45, Pangkajene, Sidrap, Minggu (15/2).

"Kita butuh dorongan dan semangat baru sebagaimana yang telah ditunjukkan ketua Golkar Sulsel. Dalam waktu yang singkat telah mengelilingi 14 daerah kota/kabupaten. Kami rasa ini bisa menjadi inspirasi buat kader partai Sidrap untuk bersatu padu memenangkan Golkar," ujarnya.

Ranggong menetapkan target 48 persen suara pada pemilihan mendatang. "Dengan catatan kader tetap solid,jangan peduli dengan provokasi yang menjelek-jelekkan Golkar," lanjut Ranggong. Ranggong juga mengimbau kader beringin tetap menjaga kebersamaan di bumi Sidenreng ini.

"Kami memiliki keyakinan bahwa Sidrap masih merupakan basis Golkar,bila ada orang yang menganggap Golkar Sidrap telah luntur militansinnya, itu pasti tidak benar. Jadi mari kita berdiri sejajar bahu membahu,satukan langkah dan gerak untuk kemenangan partai Golkar," tambah Ilham dalam sambutannya. Acara ini dihadiri sekitar 500 kader beringin.

Rombongan Ilham dijemput ratusan kader beringin saat memasuki Kota Sidrap. Wakil Ketua Golkar Sidrap Andi Insan P Tanri mengkoordinir penjemputan ini. Aco, sapaan Ilham langsung menuju ke Gedung Juang 45, tempat berlangsungnya agenda pelatihan Juru Kampanye (jurkam) Partai Golkar.

Di Gedung ini, Andi Ranggong bersama mantan Wabup Musyafir Kelana AN sudah hadir. Sejumlah caleg di antaranya Sukman Badaruddin, juga ada caleg pusat Alimunsiri Rappe,Dr Nuraeni Akib dan Badaruddin A Picunan telah hadir.

"Golkar ibarat padi. Bila masih muda menjadi hamparan yang indah dipandang, namun manfaat padi akan ditunggu oleh semua orang ketika padi telah berubah menjadi warna kuning pertanda siap panen yang akan memberi kehidupan untuk semua ummat. Itulah Golkar, senantiasa ditunggu karyanya oleh ummat, karena Golkar telah memberi bukti bukan Janji. Kini, padi itu sudah menguning dan siap panen," kata penasihat spiritual Aco, Dr Rahman Qayyum saat membuka acara dengan taushiyahnya.(sur/opi)

Tolotang: Dari Dulu Kami Golkar
Senin, 16 Februari 2009 | 07:36 WITA

KETUA Pemangku Adat Tolotang, Sidrap, Mappatjanci SH menyatakan apresiasinya atas kunjungan Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin ke komunitas ini.

"Saya pribadi dan atas nama To ani Tolotang, menaruh penghargaan sebesar besarnya atas kunjungan ketua Golkar Sulsel. Kami bersama komunitas ini sudah mendengar namanya bahwa Pak Aco sukses menahkodai Makassar. Kami juga menegaskan, sejak lama komunitas ini ber-Golkar. Kami tentunya akan terus bersama selama Partai Golkar terus menjaga konsistensi, jujur dan amanah karena itu merupakan prinsip hidup warga To Ani Tolotang" kata Mappatjanci saat disambangi Ilham di Pangkajene, Sidrap, kemarin.
Ilham berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan komunitas ini. Dalam data statistik badan pusat statistik (BPS), komunitas Tolotang yang tersebar di Sidrap sekitar 20 ribu jiwa. "Kader Partai Golkar senantiasa menjaga prinsip jujur dan amanah sebagaimana yang kami pegang sebagai sikap dalam memajukan organisasi, " kata Aco.
Aco meminta kepada para kader Golkar Sidrap tetap menjaga selaturrahmi dengan komunitas ini. Menurutnya, Golkar selalu mengayomi seperti pohon beringin rindang yang senantiasa menjadi pelindung.(sur/opi)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Kepulangan Kalla Molor 4 Hari

2009-02-16T21:29:00.000+07:00

SETELAH molor selama empat hari, akhirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di tanah air Minggu (15/2) pukul 06.00 WIB. Di bandara Kalla disambut pengurus DPP Golkar.

Press Officer Wapres Jusuf Kalla, Muchlis Hasyim, Minggu (15/2), mengatakan, sebenarnya Kalla akan langsung bercerita kepada pers seputar kunjungannya ke beberapa negara Asia, Amerika, hingga Eropa itu. Namun konferensi pers batal karena Kalla belum melapor ke Presiden.

Muchlis menerangkan, Kalla sehat walafiat dan tampak segar bugar. Beredar kabar Kalla sakit saat melawat sehingga jadwal kepulangannya molor. JK melawat ke Jepang, Amerika Serikat, Belgia, dan Belanda untuk membahas permasalahan perdamaian dan isu ekonomi.
JK berangkat pada 31 Januari 2009 dan sudah meninggalkan Belanda pada 9 Februari 2009. Kalla dijadwalkan tiba di tanah air 11 Februari namun baru tiba kemarin. Isu berkembang, Kalla sengaja terlambatnya ke tanah air karena ingin menghambat pengedaran surat penjaringan capres Partai Golkar.
Usai mengelilingi tiga benua, Kalla langsung disambut tumpeng ulang tahun ke-66 istri tercinta, Mufidah Jusuf Kalla. Ulang tahun Mufidah sebenarnya jatuh pada 12 Februari tapi perayaannya menunggu kepulangan Kalla. (lim)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Akbar Serang Surya Paloh

2009-02-16T21:28:00.001+07:00

Jakarta, Tribun - Petinggi Golkar mulai beraksi menjelang beredarnya surat penjaringan capres Partai Golkar dari DPP ke DPD. Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyerang Surya Paloh sementara Agung Laksono menggelar festival dangdut.

Nama keduanya disebut-sebut menjadi capres Golkar bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, serta Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad.

Akbar heran mengapa Paloh diberikan posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sedangkan ia tidak mendapat tempat di struktur partai.

"Padahal Pak Surya Paloh belum pernah menjabat dalam struktur partai. Baik itu anggota dewan pembina maupun ketua umum," kata Akbar, Minggu (15/2), di acara Rapimnas Partai Pemuda Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta.

Mantan Ketua DPR ini mengisahkan, dirinya telah menjadi ketua umum partai beringin itu selama enam tahun. Selama masa itu pula, dia membawa Golkar di tengah situasi yang sangat sulit usai tumbangnya Orde Baru digilas gerakan reformasi.

"Golkar pernah dicacimaki, Golkar pernah dibakar benderanya. Golkar pernah dibakar kantornya. Tapi, Alhamdulillah Golkar menjadi nomor dua pada Pemilu 1999 dan nomor 1 pada Pemilu 2004," beber mantan Ketua DPR ini.

Walaupun mengaku kecewa, mantan ketua PB HMI itu mengaku tidak akan meninggalkan Golkar. Ia mengakui sudah banyak partai yang meliriknya namun ia teguh ke Golkar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, mengadakan festival dangdut di Jakarta Timur. Namun Ketua DPR RI itu menolak acara festival tersebut sebagai ajang kampanye dirinya menjadi kandidat capres.(lim)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Ilham: Sidrap Basis Golkar

2009-02-16T21:15:00.001+07:00

MAKASSAR(SINDO) – Kekalahan calon yang diusung Partai Golkar pada Pilkada Sidrap 2008 lalu,dinilai bukan karena partai berlambang beringin ini sudah ditinggalkan masyarakat.

Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin di depan ribuan kader Golkar di Gedung Juang 45 Sidrap, kemarin, membantah penilaian tersebut. “Kami memiliki keyakinan bahwa Sidrap masih merupakan basis Golkar.Bila ada orang-orang yang menganggap militansi Golkar Sidrap telah luntur, itu pasti tidak benar.

Jadi, mari kita berdiri sejajar bahu membahu, satukan langkah dan gerak untuk kemenangan partainya rakyat, yakni Golkar,” ungkapnya. Sekadar diketahui, kunjungan Wali Kota Makassar terpilih ini di Sidrap, m e r u p a k a n rangkaian road show ke sejumlah daerah di Sulsel.

Sebelumnya Ilham menggelar berbagai pertemuan di kawasan Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Khusus di Sidrap, dia juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan komunitas Tolotang. Ilham yang didampingi mantan Bupati Sidrap dua periode Andi Ranggong dan Andi Insan diterima langsung Ketua Pemangku Adat Tolotang Mappajanci yang juga seorang jaksa di Kejari Sidrap, serta ratusan warga Tolotang di salah satu rumah penduduk di kawasan tersebut.

Di tempat itu, Ilham menyosialisasikan Golkar sebagai partai yang akan terus menjaga prinsip jujur dan amanah, sebagaimana yang dilakukan kadernya selama ini. “Secara khusus, saya meminta kader Golkar di Sidrap untuk tetap menjaga silaturahmi dengan komunitas ini.

Sebab, Golkar selalu mengayomi, bak pohon beringin rindang yang s e n a n t i a s a menjadi pelindung,” ujar dia. Pemangku Adat Tolotang Mappajanci memberikan apresiasi atas k u n j u n g a n perdana Ilham setelah terpilih sebagai Ketua DPD I di M u s d a l u b , Januari 2009.

Apalagi,putra mantan Bupati Gowa Arief Sirajuddin ini diakui namanya sudah dikenal sebagian komunitasnya. “Saya pribadi dan atas nama To ani (sebutan komunitas Tolotang) menaruh penghargaan sebesar-besarnya atas kunjungan Ketua Golkar Sulsel atau yang dikenal dengan nama Ilham Arief Sirajuddin dan Aco.

Kami di komunitas ini sudah lama mendengar nama beliau dengan cukup sukses menakhodai Makassar,” tuturnya. Selain memberikan apresiasi khusus atas kunjungan Ilham dan rombongan. Komunitas Tolotang ini juga menegaskan sikap warganya yang dianggap sudah dari dulu berada di lingkungan Golkar atau mendukung di setiap pemilihan.

“Kami ingin menegaskan bahwa sejak lama komunitas ini sudah Golkar. Kami tentu akan terus bersama selama Partai Golkar terus menjaga konsistensi, jujur dan amanah karena hal itu prinsip hidup warga To Ani Tolotang,”ujarnya. Ketua DPD II Golkar Sidrap Andi Ranggong juga mengapresiasi kunjungan Ilham di daerahnya.

Menurutnya, kedatangan di daerah yang dikenal sebagai lumbung beras ini merupakan dorongan dan semangat baru untuk tetap mempertahankan perolehan suara secara mayoritas. “Dalam waktu singkat,Pak Ilham mengelilingi 14 daerah.

Kami rasa ini bisa menjadi inspirasi buat kader-kader Golkar di Sidrap untuk bersatu padu memenangkan Golkar. Insya Allah,kami akan meraih kemenangan 48% dengan catatan tetap solid,“ tandas mantan Bupati Sidrap. (arif saleh)

Ilham Dukung Provinsi Luwu Raya

2009-02-13T13:05:00.000+07:00

Makassar, Tribun- Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, menyatakan dukungan pemekaran dan terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Hal ini disampaikan di sela-sela kunjungannya ke Istana Kerajaan Luwu di Kota Palopo, Kamis (12/2).
"Secara pribadi saya melihat bahwa pemekaran yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun di Luwu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Partai Golkar siap mendukung jika pemekaran itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat," kata Ilham.
Sebelum mekar, pendapatan asli daerah (PAD) di Luwu Raya hanya Rp 10 miliar. Setelah pemekaran, pendapatan PAD empat kabupaten/kota di kawasan ini mencapai Rp 100 miliar.

"Memperhatikan sisi PAD, itu sudah sangat jauh 10 kali lipat .Belum termasuk perputaran uang di tingkat kabupaten. Luwu Timur misalnya mencapai angka Rp 800 miliar, kedua setelah Makassar dengan PAD Rp 56 miliar," lanjut Ilham.

Awalnya hanya satu kabupaten di Luwu Raya, Palopo. Kini, kawasan itu menjadi empat kabupaten/kota, Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kini, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tinggal menunggu rekomendasi.

Meski menyatakan persetujuannya atas pemekaran, Ilham mengimbau warga Luwu memperjuangkannya secara demokratis. "Melalu proses musyawarah yang baik dan kita berharap aspirasi ini disampaikan secara cerdas dan elegan. Jangan sampai kasus di Medan terulang," ujar pengganti Amin Syam ini.

Ilham didampingi sejumlah caleg Golkar baik tingkat kabupaten/kota, Sulsel dan DPR RI, antara lain, Armin Mustamin Toputiri, Abd Madjid Tahir, dan Isjaya Kaladeng, Eka Sastra, dan Ridwan Fattah. Saat menyampaikan pernyataan ini, Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso turut serta.

Menurut Armin, pemekaran Provinsi Luwu Raya menjadi salah satu komitmen antara Datu Luwu Andi Djemma dengan Presiden RI Soekarno, 1945 silam. Saat itu, Andi Djemma menyerahkan kedaulatan Kerajaan Luwu ke pangkuan RI dengan permintaan wilayah Kerajaan Luwu menjadi daerah istimewa. "Perjuangan pemekaran kembali bergelora sejak 1967 hingga sekarang," kata caleg Sulsel nomor urut 1 ini.(sur)

Santap Siang di Istana Datu Luwu
ROMBONGAN Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin memasuki Kota Palopo dengan arak-arakan, Kamis (12/2). Sekitar 200an kendaraan bermotor menyambut rombongan ini di perbatasan Lutra-Palopo. Sekretaris Golkar Palopo yang juga Waawli, Rahmat Masri Bandaso turut menjemput Ilham. Rombongan Aco langsung menuju kediaman Ktua Golkar, Sahruman, yang sedang sakit.

Ilham santap siang di Istana Datu Luwu dan diterima oleh Sri Paduka Opu Cenning Andi Sitti Husaemah. Turut hadir kerabat kerajaan menjemput rombongan ilham. Menurut legislator Golkar Sulsel, Abd Madjid Tahir, Ilham bagian dari keluarga besar Palopo. "Istri Aco, Ibu Aliyah (Mustika) adalah anak Ali abdullah seorang keturunan Arab Palopo yang berjuang bersama keluarga kerajaan," kata Caleg Golkar Sulsel nomor urut 7 ini.(sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Konsolidasi Luwu Raya, Ilham Didampingi Idrus Marham

2009-02-13T13:02:00.000+07:00

Makassar, Tribun - Sukses menggoyang Pangkep, Barru, Parepare, dan Bone, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin akan menggebrak Tana Luwu. Ilham akan menyisir kawasan Luwu Raya dari Luwu Timur (Lutim), Rabu (11/2) ini.

"Road show Ilham kali ini diberi tema Golkar Menang, Bangsa Maju, Rakyat sejahterah," ujar Tim Media IAS (Ilham Arief Sirajuddin), Sugali Halim. Dalam berbagai kunjungan konsolidasi Ilham ke daerah, Sugali dan tim media lainnya selalu mendampingi.

Dalam rilis yang dikirim Tim Media IAS, tadi malam, disebutkan Ilham akan memberi bekal kepada kader Golkar di Luwu Raya.
Sejumlah agenda telah menanti Ilham di Lutim, antara lain, temu kader, ramah tamah dengan tokoh masyarakat, membuka diklat juru kampanye (jurkam), malam hiburan Partai Golkar, dan kunjungan pasar.

Dari Lutim, Ilham dan rombongan akan bergerak ke Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu. Dalam kunjungan ini, Ilham didampingi caleg DPRD Sulsel dari Golkar Abdul Madjid Tahir dan Armin Mustamin Toputiri serta caleg DPR RI Idrus Marham, Markus Nari, dan Eka Sastra.(bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

SBY Klarifikasi Pernyataan yang Menyinggung Golkar

2009-02-11T12:53:00.000+07:00

JAKARTA, TRIBUN - Merespon dinamika politik yang berkembang pascapernyataan Ahmad Mubarok soal Partai Golkar dan Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (10/2) malam ini, menggelar jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor yang disiarkan langsung oleh Metro TV.

Dalam pernyataan yang disebutnya klarifikasi dan pernyataan resmi itu, SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menyatakan telah menegur Ahmad Mubarok. "Dan teguran itu sudah merupakan sanksi berat bagi seorang kader utama seperti Pak Mubarok," katanya.

Yudhoyono juga menyatakan telah meminta para kader demokrat untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan di tengah dinamika politik yang sangat cepat saat ini. Ia juga sudah meminta para kader Demokrat untuk berhati-hati menjawab pertanyaan pers dalam situasi seperti ini. "Bukan tidak mungkin pertanyaan itu juga terkait dinamika politik yang tinggi. Karena itu harus berhati-hati menjawab," kata SBY.

Dengan pernyataan resmi SBY yang merupakan klarifikasi dari Partai Demokrat itu, SBY berharap hubungan antara SBY dan Jusuf Kalla, Demokrat dan Golkar, tidak terganggu.

"Di masa lalu, persoalan seperti ini juga ada, tetapi dengan cara seperti itu semuanya bisa cair," kata SBY.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok sempat mengeluarkan pernyataan terkai calon wapres pendamping SBY. Antara lain disebutkan bahwa Golkar diperkirakan hanya akan mendapat 2,5 persen dalam pemilu mendatang. Pernyataan ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari Jusuf Kalla dan kalangan Golkar.(*)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(alim)

Memenangkan Pikiran dan Hati

2009-02-10T10:36:00.002+07:00

DUNIA politik adalah dunia yang abu-abu. Ada yang menyebutnya dunia yang kejam, karena politik tak mengenal kawan dan lawan, yang ada hanya kepentingan. Dan, memang jelas bahwa siapapun yang berminat berkecimpung dalam ranah politik pasti punya kepentingan tertentu.

Masalahnya tinggal apakah kepentingan tersebut punya arti bagi kesejahteraan masyarakat atau tidak, juga pada niatan dari sang aktor politik apakah jujur dengan programnya ataukah hanya sekedar basa-basi politik agar dirinya bisa menjadi wakil rakyat.

Oleh Yanuardi Syukur

Menangkan Pikiran
Kemenangan dengan penguasaan fisik tidaklah menjadi kemenangan sesungguhnya. Sebagai contoh, penyerangan Israel atas tanah Gaza di Palestina tidaklah memenangkan opini dunia bahwa serangan itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Malahan banyak perlawanan, kutukan yang datang dari berbagai negara atas ketidakbijakan tersebut. Ini berarti bahwa, perang Gaza kemarin tidak membuat Israel menguasai pikiran dunia, walau berhasil menewaskan lebih dari seribu warga Palestina.

Penguasaan sarana fisik belum menjadi kemenangan utama tanpa penguasaan atas pikiran. Dalam konteks politik Indonesia, kemenangan partai politik dalam berbagai survey belum menjadi mutlak sifatnya karena hal itu masih bersifat tentatif. Masih ada kemungkinan tarik menarik pilihan dari para pemilih. Saat survey bisa saja para responden setuju pada partai A, tapi di saat pemilihan nanti belum tentu pilihan saat survey itu menjadi pilihannya.

Maka, yang diperlukan oleh partai politik menjelang Pemilu adalah dengan memenangkan pikiran para pemilih. Ini berarti bahwa citra yang positif dari partai politik senantiasa harus dipertahankan. Kasus aleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu yang lalu memang turut membuat citra partai ini tercoreng karena pemberitaan itu. Selama ini PKS dikenal sebagai partai yang bersih, namun kemudian menjadi menghitam karena itu, tapi yang menariknya adalah sang caleg tersebut langsung memilih mengundurkan diri. Ini berarti bahwa, tanggungjawab sebagai pemimpin yang berani mundur karena kesalahannya patut diacungi jempol bagi PKS.

Untuk memenangkan pikiran pemilih juga, beberapa waktu lalu antara SBY dan Mega terjadi perang opini di media massa. Di kalangan pemilih, tentunya akan memilih-milih mana di antara kedua kubu ini yang paling baik. Bagi kalangan tertentu, kebijakan penurunan harga BBM adalah suatu berkah. Dalam kasus angkutan kota di Jakarta, telah terjadi penurunan ongkos sebesar Rp.500. Sementara kalangan lain melihat pemerintahan SBY dengan kacamata negatif karena punya tujuan agar terjadi pencitraan negatif bagi SBY agar kelak SBY tidak melenggang kembali ke istana negara.

Memenangkan pikiran adalah suatu hal yang mutlak dilakukan oleh caleg atau partai politik agar dirinya terpilih. Obama bisa memang atas McCain, salah satunya karena dia terkesan lebih bersahabat dengan para pemilih. Di internet, dia memiliki fans di situs pertemanan buatan mahasiswa Universitas Harvard, Mark Zuckerberg (kelahiran tahun 1984) yaitu Facebook. Di sini dia memiliki fans sebanyak lima jutaan lebih pengguna Facebook. Lewat ide dan bawaan pribadinya yang luwes itulah yang membuat salah seorang fansnya di Facebook menulis seperti ini, "I am believe you, I believe in the Dream American" atau dalam komentar salah seorang fansnya yang bernama Susan, pasca terpilih sebagai presiden, "Mr. President, I have faith in you. You bring humanity to the office.."

Tapi itu di Amerika yang pengguna internetnya telah banyak. Di negara kita, untuk melenggang jadi caleg di Dapil III Sulsel misalkan, yang di situ akses internet masih belum merata, bahkan banyak pemilih yang belum mengenal namanya Facebook, maka perlu mekanisme lain agar lebih dekat kepada pemilih. Karena siapa yang paling dekat di pikiran para pemilih, maka ia punya kans yang cukup besar untuk memenangkan pemilihan.
Menangkan Hati
"Dream Amerikan" atau "American Dream" atau "Mimpi Warga Amerika" seperti yang tertulis di bagian "Wall" dalam facebook Barack Obama, adalah seperti definisi dari Wikipedia, "The freedom that allows all citizens and most residents of the United States to pursue their goals in life through hard work and free choice." Definisi ini bisa diterjemahkan menjadi, "Kebebasan yang memungkinkan semua warga negara dan sebagian besar penduduk Amerika Serikat untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka melalui kerja keras dan pilihan bebas."

Dalam konteks kekinian kita, yang diperlukan oleh para caleg, juga partai politik adalah mencari apa "Dream Indonesian" atau "Indonesian Dream" atau "Mimpinya orang Indonesia." Dengan pengetahuan atas mimpi, atau harapan dari sebagian besar pemilih, maka satu point telah diraih untuk menjadi kandidat pemenang.

Lantas, apa mimpi-mimpinya orang Indonesia? Kalau kita cari di Wikipedia kata "Indonesian Dream", tidak ada definisi baku yang bisa kita dapatkan. Tapi, Indonesian Dream bolehlah kita pahami dengan pemerintahan yang dari bebas dari korupsi, penyediaan lapangan kerja, penegakan supremasi hukum, adanya ekses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ini beberapa mimpi saja yang jelasnya ada dalam hati warga Indonesia.

Kalau ada yang jelas bersalah, maka penegakan hukum harus ditegakkan. Banyaknya pengangguran, jelasnya harus diberantas dengan penyediaan lapangan kerja. Begitu juga dengan akses pada kesehatan yang kalau tidak ada uang rasanya sulit untuk bisa hidup sehat. Maka tidak salah kalau ada ungkapan seperti ini, "Kalau miskin jangan sakit, tapi kalau sakit jangan sampai miskin." Ini berarti, karena biaya rumah sakit itu mahal, maka jangan sampai kita sakit, apalagi sakit dalam keadaan miskin.

Memenangkan hati pemilih adalah dengan mendekati hati para pemilih dengan mengetengahkan program yang jelas dan terukur. Yang dibutuhkan oleh orang Indonesia, adalah adanya kehidupan yang damai, tenang, dan adanya pekerjaan.

Mendekati hati pemilih bukan berarti harus terlihat gagah dalam debat kandidat sambil menjatuhkan lawan. Mungkin, inilah karma yang diperoleh oleh salah seorang kandidat presiden beberapa pemilihan lalu yang menjelekkan kandidat lainnya dengan mengatakan bahwa Bahasa Inggris dari kandidat lawannya termasuk jelek. Walau itu kenyataannya, maka memilih solusi menang-menang (win win solution), dengan mengetengahkan program kerja yang realistis sambil menghargai lawan politik dengan tidak menjatuhkan mentalnya adalah salah satu pilihan untuk meraih simpati publik, atau untuk memenangkan hati dari para pemilih.

Pikiran dan Hati adalah dua instrumen utama dalam memenangkan opini publik. Jika sang caleg berhasil menguasai kedua hal ini, maka tidak mustahil, kemenangan akan diraihnya. Para pemilih biasanya akan memilih siapa yang paling dekat, yang paling sering dia dengar, sering membantu dalam artian yang luas, dan memiliki track record yang baik. ***

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Konsolidasi Luwu Raya, Ilham Didampingi Idrus Marham

2009-02-10T10:34:00.000+07:00

Makassar, Tribun - Sukses menggoyang Pangkep, Barru, Parepare, dan Bone, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin akan menggebrak Tana Luwu. Ilham akan menyisir kawasan Luwu Raya dari Luwu Timur (Lutim), Rabu (11/2) ini.
"Road show Ilham kali ini diberi tema Golkar Menang, Bangsa Maju, Rakyat sejahterah," ujar Tim Media IAS (Ilham Arief Sirajuddin), Sugali Halim. Dalam berbagai kunjungan konsolidasi Ilham ke daerah, Sugali dan tim media lainnya selalu mendampingi.
Dalam rilis yang dikirim Tim Media IAS, tadi malam, disebutkan Ilham akan memberi bekal kepada kader Golkar di Luwu Raya.

Sejumlah agenda telah menanti Ilham di Lutim, antara lain, temu kader, ramah tamah dengan tokoh masyarakat, membuka diklat juru kampanye (jurkam), malam hiburan Partai Golkar, dan kunjungan pasar.
Dari Lutim, Ilham dan rombongan akan bergerak ke Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu. Dalam kunjungan ini, Ilham didampingi caleg DPRD Sulsel dari Golkar Abdul Madjid Tahir dan Armin Mustamin Toputiri serta caleg DPR RI Idrus Marham, Markus Nari, dan Eka Sastra.(bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Panwaslu Siapkan Intel Sipil di TPS

2009-02-10T10:32:00.000+07:00

Makassar, Tribun - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sulsel menyiapkan satu orang intelijen khusus di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Para intel yang akan bertugas itu mendapat pembekalan khusus soal dunia intelijen dari Polda Sulsel.

"Kami memang sengaja tampil beda untuk mengawasi setiap detik pelaksanaan pemilu. Selain panwas kecamatan dan relawan pemantau, juga disiapkan seorang intelijen," kata Ketua Panwas Sulsel, Dr Muhammad Alhamid.

Intel sipil ini sengaja ditempatkan di setiap TPS untuk mengurangi tingkat kecurangan Pemilu 2009 nanti.

Muhammad menjamin keberadaan Intel "swasta" itu nanti tidak akan diketahui petugas TPS setempat maupun para saksi partai. Mereka bisa menyamar sebagai tukang becak, tukang sapu, bahkan menyamar sebagai masyarakat biasa.
Tugas mereka melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di TPS termasuk hasil perhitungan suara.

Muhammad menambahkan, intel yang dilibatkan kali ini telah menjalani serangkaian pelatihan yang dilakukan tim intel dari Polda Sulsel.
"Mereka akan menyamar sebagai rakyat biasa sehingga tidak mudah dikenali oleh orang lain," kata Muhammad.

Apakah akan dilengkapi senjata api? Muhammad mengaku tidak tahu karena hal itu merupakan urusan kepolisian. "Rasanya tidak karena mereka direkrut dari kalangan sipil kemudian diberi pelatihan tentang intelijen," katanya.(rex)

Giliran PPS Demo Tuntut Kenaikan Gaji

SEBANYAK 15 dari 30 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Rappocini, Makassar, mendemo KPU Sulsel, beberapa saat lalu. Mereka menuntut kenaikan gaji.

Aksi yang mengatasnamakan Forum Komunikasi PPS Se-Rappocini itu menuntut gaji dinaikkan menjadi Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta.
"Kami kecewa, masa PPK sudah dinaikkan gajinya, kami ditinggalkan," ujar anggota PPS Gunungsari, Agus Wijaya. Menurutnya, gaji PPS saat ini hanya Rp 350 ribu untuk anggota dan Rp 400 ribu untuk ketua.
Penuntut kenaikan gaji itu diterima Ketua KPU Makassar Misnawati dan Ketua Divisi Humas dan Hukum KPU Makassar Nurmal Idrus. "Kami sangat setuju gaji PPS dinaikkan, namun kewenangan menaikkan gaji tidak ada pada kami. Kami akan menyampaikan tuntutan ini ke KPU Pusat," kata Nurmal.
Sebelumnya, panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Bulukumba mengancam mundur jika gajinya tidak dinaikkan. "Jeritan" PPK itu disambut KPU dan melobi instansi terkait sehingga gaji mereka dinaikkan dari Rp 350 ribu menjai Rp 750 ribu untuk anggota dan Rp 400 ribu ke Rp 1 juta untuk ketua.(opi)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Kampanye Lewat SMS Juga Ada Aturannya

2009-02-10T10:31:00.000+07:00

MENJELANG pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, caleg makin kreatif melakukan kampanye. Media telepon selular adalah salah satu yang dianggap paling murah dan efektif. Cukup dengan mengirimkan pesan singkat kepada konstituen yang memiliki nomor ponsel, pesannya akan terkirim.
Meski begitu, pemerintah tetap akan mengatur kampanye lewat ponsel ini. "Saya tidak hafal isinya, tapi Kepmen (Keputusan Menteri) soal itu sudah ada dan sejak pekan ini sudah berlaku," kata Menteri Komunikasi dan Informasi, Muhammad Nuh, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/2).

Aturan kampanye lewat SMS itu berlaku untuk parpol dan caleg (calon legislator) yang akan menyemarakkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Secara terpisah, staf khusus Menkominfo bidang Komunikasi Massa, Sukemi, mengatakan inti dari Kepmen tentang peraturan kampanye lewat SMS adalah tidak boleh saling menyerang, masyarakat yang ingin mendapatkan SMS kampanye dari parpol dan caleg harus mendaftar terlebih dulu melalui kode khusus, dan tidak boleh menghimpun dana dari SMS kampanye itu.

"Jadi, parpol, caleg, atau capres/cawapres tidak boleh langsung mengirimkan SMS, karena nanti akan dapat dituntut, sebab hal itu sama halnya dengan spam. Mereka hanya mengirimkan SMS bila ada permintaan masyarakat melalui pendaftaran pada kode-kode khusus," katanya.

Ia mengatakan pemanfaatan TIK untuk kampanye tidak hanya SMS, tapi layanan pesan multimedia (multimedia messaging service atau MMS), layanan pesan premium, nada dering (ring tone), nada dering balik (ringback tone), dan nilai tambah telepon/multimedia.

"Semuanya sudah dapat dilakukan mulai saat ini juga, kecuali nanti saat minggu tenang akan dilarang. Parpol atau caleg yang berminat dapat bekerjasama dengan penyedia konten (content provider) untuk mengajukan kode-kode khusus sebagai penerima SMS kampanye," katanya.

Namun, katanya, masyarakat juga dinyatakan berhak keluar dari layanan (un register/unreg), meskipun sebelumnya telah masuk daftar penerima, sedangkan SMS kampanye yang dikirimkan dari seseorang (bukan partai) kepada orang lain tidak diatur.(rex)

Aturan Kampanye Lewat SMS
1. Tidak boleh saling menyerang
2. Masyarakat yang ingin mendapatkan SMS kampanye dari parpol dan caleg harus mendaftar terlebih dulu melalui kode khusus
3. Tidak boleh menghimpun dana dari SMS kampanye itu.
4. Parpol, caleg, atau capres/cawapres tidak boleh langsung mengirimkan SMS, karena nanti akan dapat dituntut.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Haramnya Golput dan Eksistensi Umat

2009-02-09T10:16:00.002+07:00

Oleh Muhammad Yahya Dosen Fak.Tarbiyah Keguruan UIN Alauddin
MUNCULNYA fatwa keharaman golput (golongan putih) dalam pemilu oleh MUI menimbulkan gelombang getaran yang dahsat bagi segelintir bangsa ini yang berniat golput. Sebab undang-undang yang dipahami oleh semua kalangan memilih adalah bukan kewajiban tetapi hanya sekedar hak bahkan ada yang plesetkan bahwa dengan golput-pun juga merupakan pilihan.
Pandangn itu sah-sah saja, namun juga kita harus bijak menilai seperti apa yang dimaksud keharaman golput oleh MUI itu. Sebab seluruh kewajibanpun dalam Islam tidak mutlak juga harus dilakukan kalau terkena udzur (ada halangan).

Lagi pula keharaman itu, mungkin diilhami oleh hadis tentang perlunya memilih pemimpin kapan dan dimana saja. Bahkan ketika bepergian dua atau tiga orang saja nabi menganjurkan untuk menetapkan imam (pemimpin) di antara mereka.
Mari kita bandingkan pemikiran kita dengan dalil berikut ini dalam kaitan fatwa MUI tersebut:
"...akan tetapi dia berkata: 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani dengan apa yang kalian ajarkan dari al-Kitab dan apa yang kalian pelajari." (Q.S. Ali Imran: 79).
Imam al-Thabari menjelaskan makna rabbani dalam ayat ini dengan mengatakan: "Jika demikian, para rabbaniyyun adalah sandaran manusia dalam pemahaman, ilmu dan urusan agama serta dunia. Itulah sebabnya, Mujahid mengatakan: 'Mereka berada di atas para ahbar, karena para ahbar adalah ulama, sementara seorang rabbani adalah orang yang mengumpulkan ilmu dan pemahaman, yang memahami politik (siyasah), pengaturan, dan memenuhi urusan rakyatnya serta apa yang menjadi mashlahat dunia dan agama mereka.
Dengan dasar ini berarti, MUI harus memahami secara mendalam dua aspek penting yakni ilmu agama dan ilmu siyasah. Hanya saja di negeri kita ini yang terlanjur terjangkiti sistem demokrasi yang diadopsi dari barat, tentu kebanyakan anak bangsa ini memandang ranah politik adalah bukan ranahnya Majelis Ulama, sebab negara kita yang menganut triaspolitika, MUI berada di luar konteks dan sistem itu.
Para perintis dan pendiri negara ini telah bersepakat tentang bentuk dan dasar negara. Yaitu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang oleh belakangan juga terdapat beberapa isi yang telah diamandemen.
Oleh karenanya tidaklah bijak kiranya jika sebagai anak bangsa yang memiliki potensi untuk membangun negeri ini, lantas tidak mengambil bagian terpenting dalam menentukan wajah negeri ini ke depan, termasuk adanya wacana untuk mengganti sistem demokrasi yang terlanjur diadopsi itu ke sistem syariat Islam.
Dalam kaitan pemilu di negeri ini, menjatuhkan pilihan yang tepat adalah merupakan ikhtiar untuk merubah wajah negeri ini ke arah yang lebih baik. Pilihlah yang dianggap mampu membawa aspirasi dan memenuhi harapan yang diwakilinya atau yang dipimpinnya.
Sulit berharap lebih banyak akan ada perubahan di negeri ini ke arah perubahan yang signifikan jika tidak melewati sebuah proses formal berdasarkan konstitusi yang berlaku. Misalnya, dambaan akan perubahan hukum negara, dengan mengarah pada penerapan konsep Piagam Jakarta, yang sangat eksklusif bagi umat Islam, dengan pemberlakuan syariat bagi penganutnya, adalah juga merupakan hak asasi.
Terjadinya Golput
Tidak berlebihanlah kiranya keinginan itu untuk disahuti oleh sesama umat dengan berjuang lewat parlemen. Jika kita tengok sejarah daulah Islamiyah di zaman Nabi, syariat Islam membuat masyarakat Madinah rukun dan hidup damai. Al Quran menekankan untuk tidak memaksakan orang lain memeluk agama Islam, apalagi penerapan syariat Islam itu untuk umat lain.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya golput dikalangan masyarakat, yaitu: Pertama; masyarakat sudah terjangkiti oleh penyakit jenuh, disertai kekecewaan terhadap para wakil rakyat itu, ketidak puasan-pun muncul melihat kinerja wakil-wakilnya. Para wakil itu seakan penuh pamri ketika memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.
Belum sempurnanya keterwakilan juga menjadi pemicu munculnya kelompok golput di tengah-tengah masyarakat. Mereka lupa akan rakyat yang diwakilinya. Tidak ada perhatian dan simpati dari suara jeritan kesensaraan konstituennya.
Kedua; yang cerdik-cendekia, tidak puas dengan munculnya sosok calon wakil rakyat yang dianggap tidak kafabel, dan lagi pula wajah-wajah lama masih mendominasi deretan nama caleg dari berbagai tingkatan yang sudah terdeteksi kelemahannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme penetapan calon legislatif yang baku dan sangat ideal dari KPU.
Misalnya untuk caleg DPR kabupaten harus melalui jenjang pendidikan minimal S1, DPR Provinsi harus S2 dan untuk pusat harus melewati jenjang pendidikan S3, ataukah ada pengalaman yang disejajarkan dengan masing-masing jenjang pendidikan itu. Pengalaman yang dimaksud harus melewati sebuah rumusan yang matang untuk dapat disejajarkan dengan setiap jenjang pendidikan tersebut.
Atau akan lebih jelas kreterianya kalau duduk bersama antara pemerintah, KPU, pengurus parpol dengan MUI sehingga beban keharaman bagi rakyat akan lebih minimalis.
Ketiga, kelompok radikal Islam; mereka melihat dari aspek yang berbeda, tidak menghendaki pemilihan umum sebab dalam sejarah Islam tidak dikenal pemilihan umum, tetapi musyawarah dan bai'ah oleh ahl al-halli wa al-'aqdi dan para wakil kaum Muslim. Hal ini dipraktikkan di zaman al-Khulafa' al-Rasyidun, sesudahnya dimasa Khilafah Umayyah yang memerintah kurang lebih sembilan abad, corak dan sistem pemerintahan bersifat monarchi obsulute.
Akibat Golput
Dengan sistem demokrasi yang ada ini, dengan mengacu pada suara terbanyak, seiring karakter masyarakat yang pragmatis, apatis maka siapa saja bisa menjadi pemimpin dan menjadi wakil rakyat sepanjang yang bersangkutan punya skill, trampil menggalang massa termasuk memiliki dana yang banyak, akibatnya bisa jadi sisi moralnya seorang caleg masih tanda tanya, termasuk para pencinta prestitusi, klub-klub malam, porno aksi dan pornografi akan dengan mudah mengepung parlemen.
Mereka duduk di singgasana parlemen bukan karena ilmu, moral dan ketakwaan tetapi ditopang oleh kekuatan dana dari kalangan pembenci Islam. Lagi pula sangat memungkinkan dana kampanye bisa mengucur dari kalangan tertentu termasuk dari yang berjuis Yahudi yang ujung-ujungnya hanya sebagai perangkap.
Perangkapnya tiada lain untuk menjadikan pemimpin sebagai pemimpin boneka di negerinya sendiri.
Namun tidak berarti dengan sistem pemilihan domokrasi itu, lantas harus golput. Sebab dengan golput, tidak akan lebih berdampak positif pada kemajuan bangsa pada umumnya dan peradaban Islam pada khususnya. Perlu kiranya dicermati ulang, sebab segala jenis dan bentuk keputusan harus dibangun dari pemikir-pemikir cendekia. Karena sistem demokrasi telanjur diadopsi dari barat, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melewati sistem itu.
Salah satu point terpenting dalam pemilu adalah eksistensi umat yang mayoritas untuk lebih dominan di parlemen, tidak menjadi penonton, tetapi sebagai pelaku yang bisa merubah wajah negeri ini menjadi masyarakat madani, yang rukun dalam keragaman tercifta kedamaian dalam bingkai syariat, seperti di zaman Nabi di Madinah.
Oleh karena itu untuk melihat eksistensi umat di negeri ini, sebaiknya hindari golput, sebab umat Islam adalah pemilih mayoritas, dan jika mayoritas golput, maka warna parlemen akan didominasi oleh kalangan yang moral Islamnya diragukan. Maka wajarlah kiranya jika muncul fatwa ulama akan keharaman umat untuk golput, bisa jadi karena melihat mudharat yang lebih besar jika kelompok golput kebanyakan dari kalangan Muslim, sebab akan terjadi wakil rakyat di parlemen didominasi oleh kalangan yang belum siap menerima ajaran Islam yang kaffah.***

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Agus Diganti, Hidayat Promosi di Golkar

2009-02-09T10:15:00.000+07:00

Makassar, Tribun - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Sulsel resmi diganti. Ia ditempatkan sebagai dewan penasihat Partai Golkar.
Penggantian itu dibenarkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin kepada wartawan di Hotel Clarion, Minggu (8/2). "Surat keputusannya (SK) sudah ada. Keputusan itu diambil karena beliau mundur secara lisan," katanya.

Agus resmi digantikan oleh sekretarisnya, Dr M Ruslan MA sebagai ketua bidang, dan politisi Golkar Hidayat Nahwi Rasul menduduki jabatan yang ditinggalkan Ruslan, Sekretaris Bidang Kerohanian DPD Golkar Sulsel.

Ditanya soal jabatan lain, Ilham mengaku tidak melakukan restrukturisasi karena dari hasil evaluasi dan konsultasi dengan yang bersangkutan, mereka siap aktif dan bekerja untuk partai.

Agus mundur secara lisan beberapa waktu lalu setelah pernyataan di media massa sesaat sebelum musyawarah daerah luar biasa Partai Golkar, yang akan mundur jika Ilham terpilih sebagai ketua, menggantikan Amin Syam.(opi)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Barru 56 %, Pangkep 50 %

2009-02-09T10:13:00.001+07:00

Janji Pengurus Golkar di Pemilu 2009; Ilham Ziarahi Makam AGH Ambo Dalle

Makassar, Tribun - Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin tersenyum mendengar "sumpah setia" kader Golkar Barru, Sabtu (7/2).
Senyum Ketua Golkar Barru Muh Rum di samping Ilham tak kalah lebarnya. Bupati Barru dua periode itu berjanji membuktikan keperkasaan partai bernomor urut 23 di tanah kelahiran Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud.

"Saya optimisme memenangkan Golkar di Barru dengan target 56 persen. Itu bukan hal yang muluk-muluk, tapi merupakan target realistis berdasarkan fakta di lapangan," tegas Roem. Caleg DPR RI dari Partai Golkar kelahiran Barru, Malkan Amin, yang ikut mendampingi kunjungan Ilham ke Barru, bertepuk tangan panjang mendengar uraian Rum.
Menurut Rum, masyarakat Barru masih sangat mencintai Golkar. Hal itu disebabkan karena Golkar telah membuktikan karyanya. "Telah banyak prestasi, baik secara nasional lewat Jusuf Kalla, terkhusus di Barru ini ketua Golkarnya juga telah teruji pengabdiannya memimpin dua periode," ujar Rum.
Kehadiran Ilham di Barru, kemarin, rangkaian road show di beberapa daerah. Dia ke Barru setelah "menuntaskan" Parepare sehari sebelumnya.
Ratusan kendaraan ditumpangi kader Golkar menjemput Ilham dan rombongan di perbatasan Parepare-Barru. Mereka mengarak Ilham memasuki Kota Barru yang telah ditunggu oleh Rum.
Didampingi Rum, Malkan, dan caleg DPR RI dari Golkar Basri Sidehabi, Ilham
berziarah ke makam pendiri Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) Anre Gurutta Haji (AGH) Ambo Dalle di komplek Pondok Pesantren DDI Ambo Dalle, Mangkoso.
Ilham bersama rombongan juga berziarah ke makam pejuang nasional, almarhum Jenderal (Purn) Andi Mattalatta.
"Dua tokoh ini (Ambo Dalle dan Mattalatta) merupakan panutan untuk rakyat Sulsel. Banyak hal yang bisa menjadi pelajaran dari dua tokoh ini, termasuk konsistensi mereka dengan nilai-nilai perjuangan ke-Indonesia-an. Merekalah yang merawat tatanan sosial masyarakat Sulsel," ujar Ilham.
Golkar Pangkep
"Tuntas" di Barru, Ilham menuju Pangkep. Lagi-lagi janji kemenangan ia dengar. Dalam acara Diklat Juru Kampanye (Jurkam) Golkar Pangkep, ketua Golkar setempat, Syamsuddin A Hamid, lantang memberi jaminan 50 persen.
"Kami beritahukan kepada Bung Ketua DPD I Partai Golkar bahwa kami telah menyiapkan motor opersional untuk semua pimpinan kecamatan Partai Golkar Se-Pangkep. Ini komitmen kami dalam rangka memenangkan Partai Golkar. Kami menargetkan meraih minimal 50 persen suara di Pangkep," tegas Syamsuddin.(bie)

Siagakan 25 Kader Per TPS Amankan Suara
KETUA DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin menyadari posisi partai yang dipimpinnya sebagai pemenang dan banyak menuai intrik. Untuk itu, Ilham meminta kader Golkar siaga di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencontrengan.
"Selama ini dari pemilu ke pemilu selalu saja ada upaya beberapa partai yang secara sistematis menyudutkan Golkar dengan cara menuduh dan mempropokasi bahwa kita akan melakukan kecuranngan. Padahal sesungguhnya merekalah yg berbuat tidak fair," ujar Ilham di depan kader Golkar Barru, Sabtu (7/2).
Ilham mengaku tak ingin membiarkan hal itu terjadi lagi. "Kali ini saya akan pasang badan serta tidak membiarkan mereka mengobok-obok kita. Kami imbau kepada seluruh kader Golkar khususnya AMPG untuk mempertahankam setiap perolehan suara kita. Jangan biarkan suara kita dirampas oleh mereka," tegas Ilham di depan kader Golkar Pangkep.
Wali Kota Makassar terpilih itu menegaskan, sistem pengamanan suara Partai Golkar kali ini berlapis dengan kekuatan satu TPS akan dikawal minimal 25 kader Golkar.
"Ini demi menjaga martabat dan wibawa partai kita ini," tandas Ilham disambut gemuruh yel-yel, "Hidup Golkar..." hadirin.(bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
( Muh Izzat Nuhung)

Natsir Mansyur Berpeluang Ganti Hamka Yandhu

2009-02-03T10:30:00.001+07:00

* Dalam Proses PAW *Golkar Sulsel Tunggu Petikan Putusan MK
Makassar, Tribun- Pengurus DPP Partai Golkar sementara memproses pergantian antar waktu (PAW) legislator DPR RI, Hamka Yandhu, di KPU. Hal ini menyusul putusan hukum yang memvonis Hamka 3,5 tahun penjara dalam kasus korupsi aliran dana BI.
"Vonis Pak Hamka sudah berkekuatan hukum tetap. DPP sementara melakukan pengusulan PAW. Berkasnya sudah ada di KPU," kata Sekretaris Korwil Golkar Sulawesi, Malkan Amin, kemarin. Informasi yang dihimpun Tribun, Natsir Mansyur, memiliki peluang untuk mengisi posisi Hamka.

"Saya belum bisa menyebut nama sebelum ada keputusan yang bersifat formal. Kami berusaha agar pelantikan PAW dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini," lanjut Malkan.
Pada Pemilu 2004 silam, Hamka menempati nomor urut tiga di bawah nama Andi Mattalatta dan Prof Anwar Arifin. Golkar menempatkan lima wakilnya di Senayan melalui Dapil Sulsel 1. Natsir berada di nomor urut sembilan. Partai beringin ini meloloskan sepuluh wakilnya ke Senayan.
Dikonfirmasi terpisah, Natsir enggan berkomentar soal peluang dirinya mengisi posisi Hamka.
Bendahara Golkar
Perkembangan lain, Pengurus DPD I Partai Golkar masih menunggu petikan putusan Hamka Yandhu. Sampai saat ini, politisi kelahiran Sinjai ini masih resmi menjabat Sekretaris DPD Golkar Sulsel.
"Kami sudah komunikasi dengan Pak Hamka soal posisinya di partai. Beliau menyatakan masih menunggu petikan putusan hukumnya. Jika itu ada, beliau sendiri yang akan memasukkan surat pengunduran dari dari pengurus partai," ujar Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris.(sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Agung)

Aco Cek Kesehatan di Singapura

2009-02-02T10:43:00.001+07:00

Makassar, Tribun - Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, melakukan pemeriksaan kesehatan di National University Hospital (NUH), Singapura, Minggu (1/2). National University Hospital masuk dalam jaringan RS milik Pemerintah Singapura. RS ini menerima pasien internasional sejak 2001 silam. "Saya rutin cek kesehatan. Prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati," kata Wali Kota Terpilih Makassar ini. Ilham tiba di Makassar kemarin sore dan langsung menghadiri pertandingan PSM vs Persijap Jepara di Stadion Mattoanging Andi Mattalatta.

Biaya general chek up di RS ini di kisaran Rp 5-10 juta. Ilham berada di negara tersebut sejak Sabtu (31/1). Ilham ditemani istri Aliyah Mustika dan penasihat spiritualnya Dr Rahman Qayyum.
Item general check up meliputi penyakit dalam, jantung, paru-paru, mata, THT, kulit kelamin, neurologi (syaraf) dan psikiatri (kejiwaan). Ilham terakhir kali melalukan cek kesehatan di menjelang Pilwali Makassar, Oktober silam.
Pekan depan, Aco, sapaan Ilham, kembali menggelar road show ke sejumlah kabupaten/kota. Agenda yang dilangsir DPD I Golkar Sulsel, Ilham akan menyambangi kawasan Luwu Raya dan Tator 9-15 Februari mendatang.
Ilham memulai perjalanannya di Soroako, Luwu Raya. Ilham akan menyewa pesawat dirgantara air service (DAS) dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Soroako, Lutim. Di sini, Ilham menyisir satu per satu kawasan Sawerigading.
"Informasi yang kami terima, agenda kunjungan pak ketua sementara dirancang. Belum ada jadwal definitif. Mudah-mudahan kedatangan beliau bisa memberi spirit bagi kami di daerah menghadapi pemilu, " kata fungsionaris Golkar Kota Palopo, Ridwan Fattah. Pada Pemilu ini, Golkar bertekad tampil sebagai single mayority melebihi perolehan suara 2004 yang hanya 43 persen.(sur/opi)

Atribut Golkar
AWAL pekan ini, fungsionaris Golkar Makassar akan menyebar alat peraga partai Golkar di sejumlah ruas jalan utama. Sekretaris Golkar Makassar, Farouk Mappaseling Betta, menyatakan partainya akan membagikan 1.000 bendera Golkar berukuran 2 x 3 meter dan dipasang di sejumlah lokasi strategis.
"Masih ada sisa waktu dua bulan untuk sosialisasi. Partai membantu teman-teman caleg sosialisasi lewat atribut pemilu," kata Farouk.
Pantauan Tribun, tiga hari terakhir, atribut Golkar sudah terpajang di sejumlah jalan protokol kota ini. Khusus Makassar, partai beringin ini menargetkan meraih minimal 25 kursi (50 persen) di parlemen Makassar.(sur/opi)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Pilih Nama Asli Saya, Jangan Nama Panggilan

2009-02-02T08:32:00.000+07:00

sisi lain dunia caleg

NAMA panggilan calon anggota legislatif (caleg) ternyata menjadi masalah tersendiri bagi para caleg yang akan bertarung di Pemilu Legislatif 2009 nanti. Selama ini, banyak di antara mereka yang dikenal lewat nama panggilan. Sementara nama asli mereka amat jarang terpublikasikan.

Persoalannya, di dalam surat suara yang akan ditandai oleh calon pemilih, tidak dibenarkan tertera nama panggilan caleg tersebut. Nama yang tertera adalah nama asli atau yang sesuai dengan nama di kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

Sugali misalnya, calon legislatif Partai Golkar untuk DPRD Makassar dari daerah pemilihan Panakkukang-Manggala ini terpaksa bekerja ekstra meyakinkan calon pemilihnya bahwa nama sebenarnya bukan Sugali, melainkan Susuman Halim.

Begitupula dengan Edo, calon legislatif dari PPP daerah pemilihan sama, Panakkukang-Manggala juga sibuk mensosialisasikan nama lengkapnya, Sukri Abbas. Ia harus menyakinkan konstituennya dengan berbagai cara, misalnya membuat atribut dan mengikutkan nama akrabnya di dalam tanda kurung.

Bahkan, Edo pernah mengkonfirmasikannya ke KPU Makassar apakah boleh tidaknya nama akrab tercantum dalam kertas suara. Ternyata permohonan itu tidak dibolehkan. Edo pun harus gigit jari dan memikirkan langkah lain mensosialisasikan nama aslinya ke masyarkat.

Hal yang sama juga dialami Asdar Tukan. Caleg Partai Golkar daerah pemilihan Tamalate dan Mariso bernomor urut 13. Setiap hari Asdar dikenal dengan nama Cikon. Di kalangan komunitasnya, nama Cikon begitu melekat.

Agar calon pemilih tahu bahwa Asdar Tukan adalah Cikon, strategi yang digunakan adalah mengikutkan nama Cikon di atribut dan baliho yang dibuatnya.

Calon legislatif (caleg) bernomor urut dua dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) daerah pemilihan Rappocini, Ujungpandang, dan Makassar, Asrijal, juga demikian. Nama akrabnya Loly, lebih populer ketimbang nama lengkapnya. Olehnya, di seluruh atribut berupa banner yang dipajang di pinggiran jalan, dicantumkan nama akrabnya.

Hanya saja, cukupkah wktu singkat ini meyakinkan calon pemilih untuk memilih nama yang terlanjur asing di benak mereka. Kita tunggu saja. (taufiq nadsir/muhammad irham)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Ichsan YL Enggan Komentari Rencana Reshuffle

2009-01-28T12:08:00.000+07:00

Makassar, Tribun- Wakil Bendahara DPD I Partai Golkar Sulsel, Ichsan Yasin Limpo, enggan berkomentar soal rencana reshuffle (pergantian) kepengurusan DPD I. Bupati Gowa ini menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan pernyataannya.
"Nanti pi saya komentari soal itu (reshuffle)," kata Ichsan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1). Berdasarkan hasil rapat pleno DPD Golkar pertengahan pekan lalu, sejumlah pengurus yang tidak aktif akan diganti untuk memaksimalkan fungsi partai menghadapi Pemilu 2009. Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris, menepis motif dendam politik menyusul rencana ini.

"Tidak ada pertimbangan politis. Reshuffle semata-mata lebih mementingkan mengisi posisi yang lowong untuk memaksimalkan mesin partai," kata Arfandy.

Meski dikenal bersahabat, Ilham dengan Ichsan beberapa kali berseberangan pilihan politik. Saat Pilwali Makassar lalu, Ichsan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada calon yang diusung partai non-Golkar.
Sementara pada saat bersamaan, Ilham mencalonkan diri untuk periode kedua sebagai wali kota. Menjelang musdalub Golkar, Ichsan bersama Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang berada di belakang pencalonan Moh Roem.

Arfandy juga menyebutkan pekan ini, sejumlah muka baru akan menghiasi kepengurusan Golkar. Di antaranya, Rusni Kasman (notaris) akan mengisi jabatan Kadir Halid. Kadir diplog sebagai Wakil Ketua bidang Pemuda dan Olahraga mengisi posisi almarhum Anas Genda. Ketua Gapensi Sulsel mengisi posisi wakil bendahara yang sebelumnya dijabat Hoist Bachtiar. Hoist, caleg Golkar Sulsel nomor satu asal Dapil Gowa, Takalar, Jeneponto menempati jabatan Bendahara menggantikan Hamka Yandhu karena tersandung kasus hukum.(sur)

Golkar Masih Butuh Agus
GOLKAR memberi kesempatan kepada Wakil Ketua DPD Golkar, Agus Arifin Nu'mang, untuk menyatakan sikap apakah mundur atau tetap bertahan.

"Setelah konsultasi kembali dengan sejumlah pengurus, kami putuskan menunggu sikap Pak Agus. Tidak bisa dipungkiri, beliau berjasa dan partai membutuhkan figur seperti Pak Agus," kata Sekretaris Golkar Sulsel, Arfandy Idris, tadi malam. Arfandy mendapat tugas khusus dari Golkar untuk mengkomunikasikan sikap politik Agus.

Sebelumnya, Agus beberapa kali melontarkan pernyataan politik akan mengundurkan diri dari partai "penguasa" Sulsel ini jika Ilham terpilih sebagai ketua DPD I. Namun hingga sekarang, Agus belum mengirim surat pernyataan pengunduran diri.

"Prinsipnya, DPD I pasif menyikapi hal ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada sikap dari Pak Agus," lanjut Arfandy. Meski akan mundur dari partai yang membesarkan namanya, Agus berjanji akan membantu Golkar meraih suara maksimal pada pemilu.(sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Nasib Agus Ditentukan Hari Ini

2009-01-27T12:58:00.000+07:00

Soal Rencana Reshuffle Golkar Sulsel
Makassar,Tribun - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin, memberikan batas waktu hingga Selasa (27/1) hari ini kepada Wakil Ketua Golkar Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, menentukan sikap tetap di Golkar atau mundur dari partai. Penentuan sikap tersebut terkait dengan rencana perombakan (reshuffle) pengurus DPD I Golkar Sulsel yang akan dilakukan dalam pekan ini.

"Untuk urusan Pak Agus, akan diurus oleh Sekreteris DPD I (Arfandy Idris). Kita memang memberikan kesempatan sampai Selasa untuk menentukan sikap," kata Ilham, Senin (26/1). Hal tersebut juga dingkapkan Ilham sehari sebelumnya.
Selain Agus, pengurus lain yang disebut-sebut bakal tegeser adalah Hamka Yandhu (bendahara), Ichsan Yasin Limpo (wakil bendahara), Saldy Mansyur (wakil sekretaris), dan Emir Baramuli (wakil bendahara).
Sementara Saldy kembali menyebut pergantian pengurus bukan hal mendesak di kepemimpinan Ilham. "Saat ini, semua partai fokus penggalangan. Reshuffle pengurus tentu melahirkan prokontra. Padahal sekarang, saatnya partai merangkul semua kelompok," kata Wakil Bupati Luwu Timur tersebut, kemarin.
Saldy juga menyebut indikasi keaktifan pengurus tidak hanya diukur berdasarkan frekuensi kehadiran rapat.
"Kemampuan melakukan penggalangan dukungan juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Siapa yang meragukan komitmen Pak Ichsan (Yasin Limpo) untuk membesarkan Golkar. Kita ini mendapat tugas khusus dari partai untuk berkarya di daerah," lanjutnya.
Sedangkan Agus menyatakan sudah siap dicoret dari kepengurusan DPD I. "Soal pergantian (pengurus) itu adalah kewenangan ketua," ujar Wagub Sulsel ini. Agus jauh hari sudah mengumumkan akan mundur dari kepengurusan jika Ilham ketua DPD I.
Manfaatkan Teknologi
Saldy juga menyarankan DPD I memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI) untuk menggalang dukungan dari pemilih cerdas Sulsel.
"TI seharusnya menjadi alternatif untuk komunikasi dengan pengurus yang berada di daerah. Sayang sekali DPD I belum memikirkan hal tersebut," ujarnya.
Saldy memilih situs pertemanan Facebook untuk komunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Jakarta. "Lewat Facebook, saya biasa komunikasi dengan Pak Agung Laksono maupun teman-teman di Jakarta dan Makassar," ujarnya.
Ia menyarankan Ilham mempelopori pemanfaatan TI untuk mendongkrak perolehan suara beringin.
11 Kursi
Arfandy menjelaskan, DPP Partai Golkar menargetkan 11 kursi untuk Golkar Sulsel di Senayan. "DPP sudah bersurat secara resmi dan meminta DPD I mengamankan kebijakan ini. Kewajiban seluruh kader partai mengamankan target 11 kursi untuk DPR RI," kata Arfandy.
Seperti Pemilu 2004, jatah kursi kursi yang diperebutkan di DPR RI pada pemilu 2009 tetap 24 kursi. Bedanya, pada pemilu kali ini terbagi tiga daerah pemilihan sementara 2004 silam hanya dua dapil. Golkar meloloskan 10 wakilnya di Senayan lima tahun silam.
Untuk dapil I yang meliputi Makassar dan kawasan Selatan-selatan, partai beringin menargetkan empat kursi, dapil II (Bone, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Maros, Parepare, Sinjai, dan Bulukumba) DPP Golkar optimistis meloloskan empat kadernya. Khusus dapil III (Luwu Raya, Pinrang, Sidrap, dan Toraja), Golkar membidik tiga kursi.
"Memang bukan pekerjaan mudah, tapi tidak ada kata pesimistis sebelum kerja di lapangan," lanjut Arfandy.
Target tersebut juga didasarkan pada hasil survei independen. "Target ini dirilis berdasarkan survei khusus caleg tingkat pusat baru-baru ini," ujar mantan calon Bupati Bantaeng ini.
Tawaran Gerindra
Dalam perkembangan lain, Partai Gerakan Indonesia Raya (Geridnra) Sulsel akan mengusulkan ke DPP Gerindra untuk memandatkan Agus dan Ichsan menjadi Ketua DPD Gerindra Sulsel jika keduanya benar-benar di-reshuflle dari kepengurusan Golkar.
"Sebenarnya sangat disayangkan sekali terjadinya reshuffle itu. Tapi kalau itu benar, saya sebagai Dewan Penasihat Gerindra Sulsel akan meminta dewan penasihat DPP Gerindra Prabowo, untuk mengajak mereka bergabung di partai ini," kata Juliadi, kemarin.
Dalam pandangan Juliadi, Agus dan Ichsan sangat pantas memimpin Gerindra. Agus dan Ichsan dianggap bisa memberi penguatan bagi partai bernomor urut 5 tersebut.
Agus dan Ichsan, masuk dalam daftar reshuffle di tubuh Partai Golkar karena dianggap tidak aktif lagi di kepartaian. Menurut Ilham, rencana reshuffle itu merupakan kelanjutan dari rencana pendahulunya, Amin Syam sebelum mengundurkan diri.(sur/rex/bie)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Syamsul)

Ilham Akan Reshuffle Agus-Ichsan

2009-01-27T12:56:00.000+07:00

Dari Kepengurusan DPD I Golkar Sulsel; Saldy Mansyur, Hamka Yandhu, dan Emir Baramuli Juga Masuk Daftar

Makassar, Tribun- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Ilham Arief Sirajuddin akan me-reshuffle (merombak) kepengurusan pengurus yang tidak aktif paling lambat akhir pekan ini. Di dalam daftar reshuffle tersebut terdapat nama Wakil Ketua Bidang Kerohaniaan dan Keagamaan Agus Arifin Nu'mang dan Wakil Bendahara Ichsan Yasin Limpo.
"Salah satu rekomendasi rapat DPD I adalah pengurus yang tidak aktif segera diganti. Sebenarnya, ini kelanjutan keputusan Pak Amin (Syam) dulu yang ingin pengurus harian DPD I aktif di partai," kata Ilham usai memimpin rapat pleno Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Sulsel di Restoran Pualam, Jl Penghibur, Makassar, Minggu (25/1).

Nama lain yang juga masuk daftar masuk gerbong reshuffle adalah Bendahara DPD I Golkar Sulsel, Hamka Yandhu, yang divonis lima tahun penjara karena kasus korupsi.
Dua nama yang juga bakal dicoret dari daftar pengurus partai adalah Wakil Sekretrai Saldy Mansyur dan Wakil Bendahara Emir Baramuli.
Saldy yang juga Wakil Bupati Luwu Timur juga dinilai tidak aktif sedangkan Emir "hijarah" ke Sulawesi Barat (Sulbar) dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) di provinsi hasil pemekaran Sulsel tersebut.

Komunikasi
DPD I Golkar Sulsel berisi 25 pengurus harian. Sejumlah fungsionaris Golkar Sulsel yang tidak pernah menghadiri rapat terancam tergusur dari struktur partai beringin ini.
"Pak Ichsan, Pak Saldy, Pak Emir adalah kader Golkar. Sekretaris (Arfandy Idris) akan komunikasi baik-baik dengan mereka soal kepengurusan partai," ujar Ilham.
Untuk Agus, Arfandy mendapat tugas khusus untuk berkomunikasi terkait pernyataan politik Agus yang akan mundur dari kepengurusan Golkar. "Belum ada komunikasi dengan Pak Agus. Secepatnya akan diusahakan," kata Arfandy. Legislator Golkar di DPRD Sulsel ini diberi tenggat waktu paling lambat Selasa (27/1) untuk mendapat kepastian dari Agus.
"Pergantian pengurus jangan dimaknai negatif tapi ini semata-mata untuk mengembalikan spirit organisasi. Apalagi sistem suara terbanyak menuntut partai termasuk fungsionaris harus bahu-membahu meraih suara maksimal di pemilu," jelas Ilham.

Tanggapan Agus
Dihubungi terpisah, Agus menyatakan tidak masalah jika ia harus di-reshuffle oleh Ilham dari Golkar. "Toh saya sudah menyatakan mundur dari Golkar, jadi silakan saja. Saya tidak ada masalah. Lagipula, ketua mempunyai hak untuk melakukan reshuffle," katanya kepada Tribun via telepon selularnya.
Mengenai rencana pengunduran dirinya, Agus menyatakan akan mengirimkan surat tersebut secepatnya kepada pengurus Golkar. Tapi dia tidak menyebutkan kapan ia akan mengajukan surat itu. "Pokoknya secepatnya saya akan buat surat pengunduran itu," kata Agus.
Ketika ditanya mengenai perasaanya, Agus mengatakan tidak kecewa. "Saya tidak mau terlalu lama berpolemik di persoalan ini," katanya.
Meski berada di luar struktur Golkar, Agus menegaskan komitmennya membantu partai yang telah melambungkan namanya tersebut.
"Saya tetap komitmen membantu Golkar meskipun nantinya tidak lagi jadi pengurus," kata mantan Sekretaris Golkar Sulsel ini.
Sedangkan Saldy kurang sependapat bila Ilham melakukan resuffle di saat partai sedang bersiap menghadapi pemilu legislatif yang tinggal sekitar tiga bulan lagi.
Reshuffle bukan sesuatu yang mendesak menjelang pemilu. Sebaiknya fokus ke penggalangan suara. Saya juga selama ini tetap bekerja menyosialisasikan partai," katanya.
Dia mengaku tidak terlalu aktif mengikuti rapat di DPD I karena tugasnya sebagai wakil bupati mengharuskan dia lebih banyak berada di Lutim. Namun dia memastikan tetap menggalang dukungan untuk suara parta beringin.

Hamka Yandhu
Posisi Bendahara Golkar Sulsel yang dijabat Hamka juga dipastikan kosong menyusul status hukum mantan anggota DPR RI tersebut dianggap sudah berkekuatan hukum tetap.
"Sebenarnya sudah lama ada keputusan pergantian Pak Hamka. Tapi sebelum ada status hukum, kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Arfandy.
Hamka divonis lima tahun penjara atas tuduhan korupsi senilai Rp 31,5 miliar pada kasus aliran dana Bank Indonesia (BI). Jabatan bendahara akan diembang elite Golkar asal Jeneponto, Hoist Bachtiar.
Posisi Hoist sebagai wakil bendahara akan diisi Ketua Gapensi Sulsel, Zulkarnaen Arif. Di internal Golkar, Zulkarnaen dikenal sebagai salah satu kolega dekat Amin Syam.
Sementara posisi Wakil Ketua bidang Pemuda dan Olahraga yang dijabat almarhum Anas Genda akan diisi oleh Wakil Sekretaris, Kadir Halid.
Adik Nurdin Halid ini tercatat sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel. Posisi Kadir selanjutnya diisi politisi perempuan Golkar, Rusni Kasman.
"Sementara Pak Emir (Baramuly) sudah pindah ke Sulbar. Otomatis statusnya sebagai pengurus juga gugur," kata Arfandy. Emir tercatat sebagai Wakil Bendahara.
Selain pengurus harian, resuffle kepengurusan juga berlaku untuk pengurus pleno Golkar yang terdiri dari 57 anggota. Pengurus yang tidak pernah menghadiri rapat dalam kurun waktu enam bulan terakhir dipastikan akan tergusur.

Keliling Sulsel
Dalam rangka konsolidasi pemenangan pemilu, Ilham kembali akan menggelar kunjungan ke daerah. Ilham akan mengumpulkan fungsionaris DPD II Golkar Bone, Selasa (27/1) besok.
Sebelumnya, Ilham mengunjungi Soppeng dan Wajo setelah terpilih sebagai ketua DPD akhir pekan lalu. Di Bone, selain bertemu kader beringin, Ilham juga diagendakan bersilaturahmi dengan perwakilan tokoh masyarakat dari setiap kecamatan.
Untuk Luwu Raya, Ilham akan road show selama lima hari dimulai 9 Februari mendatang. Ilham akan menyewa pesawat khusus ke Soroako dan menyisir daerah Luwu Raya lalu ke Ajattapareng melalui jalan darat. (sur/rex)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Ilham Terpilih, Syahrul Enggan Komentar

2009-01-20T10:20:00.001+07:00

Hasil Musdalub Golkar Sulsel, Ilham Ketua Hingga Oktober; Ilham Dapat 16 Suara, Roem 10 Suara; Musdalub Tak Lebih dari Dua Jam
Makassar, Tribun - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar Sulsel di Hotel Singgasana, Makassar, Minggu (18/1).Ilham mengalahkan pesaingnya Moh Roemdengan perolehan 16 suara berbanding 10. Roem adalah Pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulsel yang ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar setelah Amin Syam mundur dari kursi ketua.

Sebelumnya, Roem mendapat dukungan dari Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang untuk memimpin Golkar Sulsel.
Syahrul belum bersedia mengomentari kemenangan Ilham. Sebelumnya, Syahrul menyatakan berada di belakang wakil Agus yang terang-terangan mendukung Roem.
"Maaf, Bapak (Syahrul) tidak bisa diganggu. Beliau mau istirahat malam ini," kata staf Syahrul yang ditemui di Gubernuran, Makassar.
Roem juga menolak berkomentar terhadap hasil musdalub tersebut. "Anda lihat sendiri hasilnya," kata Roem sambol bergegas meninggalkan hotel.
Roem meminta wartawan tidak mewawancarainya. "Bisakah Anda memberi saya waktu dan tidak mengganggu saya," kata Ketua DPRD Sulsel ini.
Sedangkan Ilham mengatakan, hasil musdalub bukanlah kemenangan dia pribadi tapi kemenangan seluruh kader Golkar. "Tidak ada yang kalah atau menang. Kita ada di sini untuk kemenangan partai," kata Ilham saat didaulat menyampaikan pidato kemenangan. Usai berpidato, Ilham langsung menyalami Roem yang duduk di barisan depan (lihat, Wawancara Khusus Ilham ).

Jalannya Pemilihan
Musdalub Golkar berlangsung tak lebih dua jam. Dimulai sekitar pukul 14.00 wita dan berakhir pukul 16.00 wita. Musdalub dipimpin Koordinator Steering Committe, Ibnu Mundzir, didampingi Ketua DPD II Golkar Gowa, Tenriolle Yasin Limpo.
Sekjen DPP Partai Golkar, Soemarsono, membuka musdalub yang dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sidang. Tak ada pemandangan umum DPD II kabupaten/kota maupun laporan pelaksana tugas. Usai pemilihan pimpinan sidang, pemilihan langsung digelar.
Ilham dan Roem memperebutkan 27 suara. Pemilihan berlangsung alot. Di awal perhitungan, suara Ilham-Roem saling mengejar. Ilham membuka keunggulan langsung dengan tiga suara. Perolehan suara Roem mengejar sehingga sama-sama mendapat tiga suara. Kemudian keduanya kembali mendapat suara berimbang menjadi enam-enam.
Suara Ilham sempat tak terkejar hingga angka 13. Namun Roem kemudiaan mendapat tamabahan empat suara sehingga posisi menjadi 10-13 untuk Roem Ilham. Pada hitungan suara ke-24 berisi tulisan abstain.
"Saya sempat deg-degan di angka 13," kata Pjs Ketua DPD II Golkar Soppeng, Kaswadi Razak. Kaswadi termasuk salah satu pendukung Ilham.
Puluhan peserta dengan atribut AMPI dan AMPG bersorak gembira saat suara ke-26 dinyatakan ke Ilham. Beberapa kali teriakan meminta Agus mundur dari Golkar terdengar. "Ini adalah kemenangan kader muda Golkar," kata Ketua AMPI Palopo, Ridwan Fattah.

Peta Dukungan
Ilham enggan membeberkan 16 suara pendukungnya dengan alasan demi soliditas partai. "Tidak ada lagi dukung-mendukung. Yang tadi itu merupakan proses demokrasi di internal partai. Setelah pemilihan tidak ada lagi istilah seperti itu. Sekarang, tujuan kader satu, bagaimana meraih hasil maksimal pada pemilu 2009," kata Ilham.
Informasi yang dihimpun, ke-16 suara ini berasal dari Makassar, Sinjai, Soppeng, Pangkep, Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu, Enrekang, Barru, Sidrap, Bone, Takalar.
Ilham pernah memboyong ke-13 DPD II ini menemui Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla di Bali. Sehari sebelum pemilihan, Ilham menyebut ke-13 DPD ini solid mendukungnya.
Tiga tambahan suara Ilham berasal dari organisasi didirikan (AMPI, HWK, Satkar Ulama, MDI, Alhidayah), organisasi pendiri Golkar (Soksi, MKGR, Kosgoro), dan sayap Golkar (AMPG dan KPPG).

Tanggapan Amin
Secara terpisah, mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Amin Syam, menyampaikan ucapan selamat kepada Aco, sapaan Ilham. "Saya ucapkan selamat bekerja dan berjuang kepada Ilham," kata Amin via pesan singkat kepada Tribun.
Amin menyampaikan tiga pesan kepada Ilham dan kader Golkar Sulsel; loyalitas, saling menghormati, dan jangan saling menzalimi sesama kader.
"Agar kader selalu setia dan konsisten kepada garis perjuangan partai. Mati, hidupnya partai, sangat tergantung kepada kesetiaan dan loyalitas kadernya. Budayakan sopan santun politik, dan jangan menzalimi orang lain, apalagi kepada kader sendiri. Jangan menyesali diri karena pernah berbuat baik kepada orang lain. Tetapi sesali diri karena pernah berbuat tidak baik kepada orang lain," demikian pesan Amin yang tidak hadir di musdalub.

Optimisme
Sejumlah peserta musdalub menanggapi kemenangan Ilham dengan perasaan optimisme meraup suara maksimal pada pemilu 2009 mendatang.
"Sudah berjalan demokratis dan bagus. Kami harap kepemimpinan Ilham bisa mendongkrak suara Golkar khususnya lebih banyak perolehan kursi dari Amin Syam. Atau paling tidak sama dari sekarang," ujar Apiaty Amin Syam. Apiaty adalah Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel. Apiaty mewakili organisasi didirikan Golkar, HWK, AMPI, Alhidayah, Satkar Ulama, dan Alhidayah, memberikan hak pilihnya di musdalub.
Ketua DPD II Golkar Selayar, Ince Langke, menyebut kemenangan Ilham adalah kemenangan tahap pertama Golkar menghadapi Pemilu 2009. "Mudah-mudahan ini pertanda kemenangan pada pemilu 2009," kata Ince.
Hal senada disampaikan Wali Kota Parepare, Zain Katoe. "Siapapun yang terpilih adalah kader terbaik partai," ujarnya singkat.

Mundur
Agus menyatakan akan mundur dari kepengurusan Golkar. Agus menjabat wakil ketua bidang keagamaan dan kerohanian.
"Saya tetap di Golkar. Soal kepengurusan, jauh hari saya sudah mengambil sikap (akan mundur jika Roem kalah). Saya akan konsentrasi di pemerintahan," kata Agus.
Namun mantan Sekretaris Golkar Sulsel ini belum memastikan kapan surat pengunduran dirinya dibuat. "Nanti dilihat," ujarnya.
Ketua DPD AMPI Sulsel, Nurdin Halid, menjadi perhatian tersendiri di arena musdalub. Mantan terpidana kasus dugaan korupsi yang sebelumnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang datang mengenakan jaket hitam dan kemeja kuning.
Sekjen Soemarsono menyebut musdalub Golkar Sulsel luar biasa karena kehadiran Ketua PSSI ini.
Meski di lobi hotel sejumlah fungsionaris DPP terlihat berbincang santai, namunm Nurdin memilih ke dalam lift menuju ke lantai 14, home base pendukung Ilham.
Puluhan kader AMPI dan AMPG berjaga-jaga di sekitar lift. Nurdin berada di kamar Ilham sekitar 45 menit.(opi/sur)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Syahrul Ikut Agus, Ilham Optimistis

2009-01-20T10:17:00.000+07:00

Hari Ini Musdalub Sulsel Digelar; Roem dan Ilham Akan Perebutkan 26 Suara; Roem Pilih No Comment; DPP Hampir Pasti Abstain
Makassar, Tribun - Sehari menjelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan mengikuti pilihan politik wakilnya, Agus Arifin Nu'mang di musdalub tersebut "Sejak kami terpilih (sebagai gubernur dan wagub), kami sudah berkomitmen untuk selalu satu kata," kata Syahrul kepada Tribun usai membuka pameran foto di Hotel Clarion, Makassar, Sabtu (17/1).

Dua kandidat, Moh Roem dan Ilham Arief Sirajuddin, akan bertarung memperebutkan kursi Ketua Golkar Sulsel untuk menggantikan Amin Syam yang resmi mundur sejak 1 Januari lalu.

Roem adalah Pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulsel yang juga Ketua Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel sedangkan Ilham adalah Ketua DPD II Partai Golkar Makassar.
Musda akan digelar di Hotel Singgasana, Makassar, mulai siang dan diperikarakan akan tuntas, termasuk pemilihan ketua, malam ini.
Dalam beberapa kesempatan, Agus, yang juga mantan Sekretaris DPD I Golkar, menyatakan mendukung Roem untuk menjadi Ketua DPD I Golkar.
Roem yang dihubungi via telepon, tadi malam, menolak mengomentari seputar persiapannya menghadapi musdalub yang akan memperebutkan 26 suara. Sedangkan Ilham yang dihubungi terpisah mengaku optimistis mendapat dukungan mayoritas dari 23 DPD II.
Kosgoro
Syahrul diundang menghadiri musdalub dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Kosgoro Sulsel di Musdalub Golkar. Kosgoro adalah salah satu ormas pendiri Golkar selain MKGR dan Soksi.
Syahrul beralasan, dia harus mendukung sikap politik Agus agar pemerintahan di Sulsel tetap solid. Menurut Syahrul, Golkar sebagai partai tua harus menjadi lokomotif yang juga tetap berkarakter di Sulsel.
"Saya kira banyak yang harus ditarik sebagai pembelajaran di Musdalub Golkar ini. Saya dengan Pak Wagub selalu sejalan," kata Syahrul.
Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Musdalub Golkar Sulsel, Syahrul sengaja mengenakan pakaian dan jaket berwarna kuning.
"Besok kan ada Musdalub Golkar, makanya saya pakai jaket dan baju kuning," kata mantan Bupati Gowa dua periode ini.
Mengenai pilihan dukungannya yang mengikuti Agus, menurut Syahrul, dirinya tidak mungkin mengatakan tidak jika wakilnya sudah mengatakan mendukung salah satu kandidat. "Saya lebih memilih hadirnya pemerintahan yang kuat di Sulsel ketimbang perpecahan," ujarnya.
Ketika ditanya soal pandangannya terhadap Ilham Arief Sirajuddin, Syahrul terdiam sejenak. "Hmmm..saya tidak ada komentar dengan Ilham," katanya singkat.

Roem menolak memberikan komentar terkait persiapan dirinya maupun timnya menghadapi pemilihan. "Saya no comment dulu, nanti kita lihat besok," kata Roem singkat. Sedangkan Ilham menyatakan optimismenya memenangkan musdalub. "Insya Allah, semoga dukungan teman-teman DPD II tidak berubah," kata Ilham.
Wali Kota terpilih Makassar ini enggan membeberkan DPD II yang mendukungnya. "Gambarannya, ada 13 DPD II ke Bali bertemu ketua umum (Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla). Sampai sekarang, teman-teman tetap solid. Saya juga ingin menghindari polarisasi di internal partai. Yang jelas siapapun yang terpilih adalah pilihan terbaik mayoritas peserta musdalub," ujarnya.
Ke-13 DPD II yang ke Bali adalah Makassar, Sinjai, Soppeng, Pangkep, Wajo, Pinrang, Palopo, Luwu, Enrekang, Barru, Sidrap, Bone, Takalar.
Tadi malam, Ilham bertemu dengan ketua-ketua DPD II pendukungnya di Hotel Singgasana. Mereka dikabarkan melakukan konsolidasi menjelang pemilihan ketua partai untuk menggantikan Amin Syam yang mengundurkan diri.
Sementara itu, suara DPD I dan organisasi sayap (pendiri dan didirikan) masih menjadi tarik ulur di antara kandidat. Dua suara tersebut masih terus diperebutkan.
Sedangkan di jajaran DPP Golkar, hampir pasti akan abstain agar DPP tetap berada posisi netral. "Ini sudah tradisi untuk mempertahankan netralitas," kata sumber Tribun di DPP Golkar.
Jajaran DPP Golkar yang akan menghadiri musdalub, di antaranya, Ketua Bappilu Andi Mattalatta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sumarsono, dan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Syamsul Muarif.
Tak Hadir
Syahrul diagendakan berangkat ke Malaysia, hari ini. "Memang ada rencana, tapi belum fixed. Besok (hari ini) baru ada kepastiannya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Jufri Rahman.
Jadwal keberangkatan Syahrul bertepatan dengan Musdalub DPD I Partai Golkar Sulsel. Syahrul menindaklanjuti kerja sama hasil pameran produk Sulsel di negeri yang terkenal dengan menara kembar Petronas tersebut, bulan lalu.
Ada lima bupati/wali kota diagendakan berangkat bersama mantan Bupati Gowa dua peride tersebut. Mereka adalah Wali Kota Parepare Zain Katoe, Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, Bupati Barru Muhammad Rum, Bupati Pangkep Syafruddin Nur , dan Bupati Sidrap Rusdi Masse.
Tiga nama pertama juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar di daeraghya. Bila mereka berangkat, ketiganya akan menunjuk fungsionaris partai untuk mewakili memberikan hak suaranya di musdalub. "Bupati yang ikut yang memiliki potensi pertanian dan peternakan," lanjut Jufri.
Tanggapi Syahrul
Ilham enggan berkomentar panjang terkait dukungan politik Syahrul kepada Roem. "Golkar adalah partai politik. Masing-masing kader tentu memiliki sikap politik. Saya kira tidak perlu dipersoalkan, biarkan para kader berproses secara alami," ujarnya.
Ilham sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan dilakukan jika terpilih sebagai ketua DPD I. Langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menggelar rekonsiliasi.
Terutama dengan calon lain yang maju di musdalub. "Rekonsiliasi menjadi prioritas utama, agar kader solid menatap pemilu nanti," lanjutnya.
Setelah rekonsiliasi, Ketua Harian AMPI Sulsel ini akan menyambangi satu per satu DPD II kabupaten/kota se Sulsel.
Figur Kalla
Ilham menyebut Golkar tidak akan mengalami kendala berarti menghadapi pemilu. Target perolehan suara 50 persen yang telah dicanangkan Amin Syam akan direalisasikannya. Menurutnya, salah satu kunci utama meraih suara maksimal adalah memanfaatkan ketokohan Kalla di Sulsel. "Masyarakat Sulsel tentu bangga jika ada putra daerah yang berkiprah di tingkat nasional. Figur ketua umum tetap menjadi salah satu materi sosialisasi," urainya.
Pada Pemilu 1999, Golkar tampil sebagai single majority (kekuatan mayoritas), baik di parlemen provinsi maupu di kabupaten/kota.
Partai ini meraih 66,5 persen suara dan menempatkan 44 kursi (58,6 persen) wakilnya dari total 75 legislator di DPRD.
Namun angka ini turun pada Pemilu 2004. Golkar meraih 1.644.635 suara (43,85%) dari total 3.750.299 suara sah. Dengan komposisi ini, Golkar hanya menempatkan 33 kursi (44 persen) legislator dari total 75 legislator di parlemen Sulsel.
"Dengan sistem suara terbanyak di mana para caleg bekerja maksimal, peran partai tentu tidak seperti dulu lagi. Partai menjadi penjaga semangat dan pengatur irama agar sesama caleg tidak saling menciderai di lapangan," tambahnya. (sur/rex)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(Muh Izzat Nuhung)

Kontestasi Musdalub Golkar

2009-01-20T10:15:00.000+07:00

Oleh: Hasrullah

Konstruksi realitas politik yang dibangun media dalam Musdalub Golkar pasca pengunduran diri HM Amin Syam telah mengerucut pada dua sosok leader untuk tampil memimpin Golkar Sulsel, yaitu M Roem dan Ilham Arif Sirajuddin. Kuatnya kontestasi antara elite politik yang saling bersaing menyebabkan dua kubu terbentuk dan head to head di mana para pendekar-pendekar partai turun gelanggang untuk memenangkan masing-masing kandidat.

Dari pemberitaan media massa termanifes, baik kubu Roem dianggap mewakili senior, dan Ilham dari kubu orang muda, saling klaim dukungan keduanya mendapat restu 18 DPD II dari 26 suara yang diperebutkan.

Panasnya kursi ketua Golkar Sulsel menyebabkan gubernur dan wakil gubernur telah bersikap akan mendukung politisi senior Roem yang keseharian sebagai ketua DPRD Sulsel untuk tampil dan memenangkan musdalub. Bagaimana dengan Ilham, kader Golkar dan juga walikota terpilih Makassar yang mendapat restu minimal 13 DPD dan di kubunya sangat yakin akan memenangkan musdalub?

Adanya saling klaim dukungan ini, baik dari DPD II dan kino Golkar, maka yang perlu cermati dalam perhelatan politik perlu disimak, apakah pemberian suara dalam penentuan ketua Golkar Sulsel berpijak kepada ikatan kesetiaan partai atau kesetiaan primordial.

Seperti diungkap Clifford Geerts (1963) pertentangan dan persaingan atau kontestasi didasari pada ikatan primordial adalah keterkaitan seseorang atau kelompok berdasarkan yang given apakah itu hubungan darah, suku, agama, bahasa, asal daerah dan adat istiadat. Sementara keterkaitan politik adalah kesetiaan relatif tidak kekal dan biasa berbasis kinerja, prestasi, profesional (performance).

Jika pisau analisis Geertz digunakan melihat kontestasi antara Roem dan Ilham dalam memperebutkan kursi ketua Golkar, maka adanya saling klaim antara asal daerah DPD II akan menjadi formula untuk mendapatkan dukungan masing-masing kandidat, dari perspektif primordial. Begitu juga dalam perspektif keterkaitan kesetiaan partai, di mana masalah dukungan dalam bentuk kinerja, prestasi dan profesional (performance) akan menjadi kartu penentu untuk memenangkan pertandingan politik di Musdalub Golkar.

Pertarungan politik di lapangan kedua kubu, baik Roem maupun Ilham, maka kesetiaan primordial dan kesetiaan politik menjadi posisi tawar-menawar di musdalub, 18 Januari 2009. Namun perlu disimak, kontestasi elite lokal dalam kasus pemilihan gubernur Sulsel 2003-2008, penelitian Jayadi Nas (2006) menjustifikasi teori Clifford Geertz bahwa ternyata kesetiaan primordial lebih kuat dari pada kesetiaan politik.

Karena, ikatan kepartaian dianggap tidak cukup dalam memperoleh suara maksimal, maka dibutuhkan pendekatan primordial yang dianggap lebih kuat dan strategis, seperti ikatan hubungan darah suku/wilayah, dan aliran politik.

Akhirnya, merujuk dari perspektif Geerzt, siapa pun kontestasi yang keluar jadi pemenang dalam Musdalub Golkar, sangat ditentukan sejauh mana Roem dan Ilham memaksimalkan kesetiaan primordial dan kesetiaan politik untuk menggapai "orgasme" Partai Golkar. Dan kabar terakhir menunjukkan bahwa kemenangan Ilham terhadap Roem dalam musdalub tidak terlepas kepiawaian beliau menjalankan strategi kesetiaan partai dan kesetiaan primordial dalam melibas lawan-lawan politiknya. (*)

Ilham Show Force, Roem Optimistis

2009-01-18T11:09:00.001+07:00

Malam Ini Musdalub Golkar, Hasil Bali tak Solid

MAKASSAR -- Sehari menjelang musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) Partai Golkar, Ilham Arif Sirajuddin melakukan show force (unjuk kekuatan). Dia mengumpulkan sekira 2.000 simpatisan dalam acara bertajuk silaturahmi tim pemenangan dengan IASmo di GOR Andi Mattalatta, Makassar, Sabtu, 17 Januari.
Sejumlah fungsionaris DPD Partai Golkar Makassar hadir dalam acara itu. Termasuk sejumlah anggota DPRD Makassar dari partai berlambang pohon beringin itu. Mereka antara lain Yusuf Gunco dan Nasran Mone.

Caleg Partai Golkar untuk DPR RI Natsir Mansyur juga hadir di tengah-tengah massa. Kegiatan itu diisi dengan orasi Ilham, hiburan, dan bagi-bagi hadiah. Puluhan hadiah disiapkan kepada para simpatisannya yang ikut memenangkan IASmo pada pilwalkot lalu.

Kepada wartawan, Ilham mengatakan siap memimpin Partai Golkar Sulsel. Dia bahkan tidak takut dengan ancaman kader senior Partai Golkar yang berniat mengundurkan diri jika dirinya yang terpilih memimpin DPD I Partai Golkar Sulsel.

"Kita berharap itu tak terjadi. Saya kira itu hanya soal komunikasi saja. Begitu terpilih saya akan langsung melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Partai Golkar. Saya tentu harus menjaga amanah agar Golkar tidak pecah menjelang pemilu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Bidang Kerohanian Agus Arifin Nu'mang mengancam mundur dari kepengurusan jika Ilham memimpin Partai Golkar Sulsel. Menurutnya, senioritas sudah menjadi pakem Partai Golkar selama ini.

Namun, walikota Makassar terpilih itu mengatakan dirinya punya waktu lebih banyak untuk mengawal Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009. Sebab, pelantikan dirinya sebagai walikota Makassar direncanakan berlangsung Mei 2009. Dengan demikian, dia punya banyak waktu mengurus partai.

Ilham berharap 17 DPD II Partai Golkar Sulsel solid mendukung dirinya. Dia mengatakan DPD II bisa menilai siapa yang paling siap memimpin Partai Golkar. Banyak instrumen, lanjutnya, yang bisa dijadikan rujukan.

Sayangnya, Ilham tidak menyebut dari DPD II mana saja yang mendukungnya. Yang pasti, sumber Fajar kemarin, 13 DPD yang diboyong ke Bali beberapa pekan lalu, tidak solid mendukung Ilham. Sebut saja, DPD Barru, dan DPD Golkar Pangkep. Dua ketua di daerah ini lebih memilih Roem untuk memimpin partai beringin itu.

Bagaimana jika kalah? Ilham mengatakan dirinya tidak mempersoalkan menang atau kalah. Menurutnya, apa pun yang terjadi, komitmen untuk membangun Partai Golkar harus tetap dijaga. Terutama memenangkan Pemilu 2009.

Sementara itu, HM Roem yang dihubungi melalui telepon selulernya, malam tadi mengaku optimistis mampu memenangkan musdalub hari ini. "Insyaallah, saya terpilih," kata Roem.
Sayangnya, Roem enggan berkomentar banyak soal dasar optimismenya itu, termasuk hitung-hitungan politik dan dukungannya. Menurutnya, ia sudah berulangkali menyampaikan hal tersebut.

Ditanya soal upayanya melobi pemegang hak suara pada musdalub, Roem juga tak bersedia menjawab. "Itumi saja. Kan sudah berulangkali ditanya," tegas Roem.
Soal kemungkinan sudah adanya deal-deal menjelang Musdalub, termasuk saat pengurus DPD II melakukan pertemuan dengan JK sehari sebelumnya, Roem juga tak menjawab. (sap-amr)

Syahrul ke Roem, Ilham Show of Force

2009-01-18T11:06:00.001+07:00

MAKASSAR(SINDO) – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akhirnya angkat bicara terkait perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel yang akan ditentukan melalui Musdalub,malam ini.
Syahrul yang juga mantan Sekre t a r i s DPD I Partai Golkar Sulsel itu bahkan mulai terang terangan menyatakan dukungannya ke politisi senior Golkar HM Roem.”Apa yang didukung Agus maka itu saya dukung. Karena Agus merupakan wakil saya,sehingga harus sinergi,khususnya menjalankan roda pemerintahan,” ujar Syahrul menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Pameran Foto Jurnalistik di Hotel Clarion,kemarin.

Sebelumnya,Ketua Bidang Kerohanian DPD I Partai Golkar Sulsel yang juga Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang, memang ”pasang badan” untuk Roem. Agus tidak segan-segan mengancam untuk tidak lagi terlibat dalam kepengurusan Golkar jika nantinya Ilham Arief Sirajuddin yang terpilih di Musdalub. Syahrul berharap,pelaksanaan Musdalub bisa menghasilkan pemimpin Golkar yang bisa membawa partai ini tetap solid menghadapi pemilu dan pilpres.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan pemimpin yang matang dan bisa diterima semua kader-kader Golkar. ”Golkar itu partai besar. Jadi jangan memilih pemimpin yang atas dasar coba-coba. Dan saya yakin, kader-kader Golkar bisa melihat calon-calon pemimpinnya,”kata Syahrul. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Suryadi Culla melihat, Syahrul dan Agus Arifin Numang, memegang kendali dalam menentukan siapa ketua definitif yang diinginkan.

Alasannya, Syahrul mempunyai kepentingan dengan Golkar untuk mengawal pemerintahannya. Sehingga, dia akan berperan mendukung salah satu kandidat. ”Ada saling ketergantungan politik antara Ketua Golkar terpilih dan pemerintahan. Kalau Syahrul mengarahkan dukungan ke kandidat tertentu, maka kemungkinan besar Ketua DPD II yang juga menjabat sebagai kepala daerah, akan berpatokan pada pilihan politik Syahrul,” ujar Adi kepada SINDO tadi malam.

Adi menyatakan,peran tokoh lokal sangat berpengaruh. Sebab,peran DPP dalam menentukan ketua definitif tidak terlalu signifikan.Alasannya, DPP sangat riskan kalau memutuskan mendukung salah satu dari dua kandidat itu,khususnya menjelang pemilu legislatif. Sehingga, kemungkinan DPP mengambil sikap netral atau sikap ekstrim, yakni abstain.

Kendati Roem dan Ilham merupakan pentolan di tim pemenangan Amin Syam- Mansyur Ramli (Asmara) pada Pemilu Gubernur 2007 lalu, namun Adi mengaku, Syahrul lebih memilih Roem ketimbang Ilham untuk tetap mengawal pemerintahan dan kebijakan politiknya. Apalagi, Ketua DPRD Sulsel tersebut dianggap bisa melunak dengan ”kemauan”Syahrul.

”Kalau posisinya seperti itu, maka Roem berpeluang besar menjadi ketua definitif. Apalagi, Roem itu dianggap bisa menyatukan faksi yang ada di Golkar,dan tentu Ilham resitensinya tinggi, kalau dia terpilih,” urai Adi meyakinkan. Ketua DPD II Golkar Parepare yang juga menjabat sebagai Wali Kota Parepare, Zain Katoe tidak menampik jika sikap Syahrul akan diikutinya dalam menentukan pilihan.

Bahkan, mantan Wakil Ketua DPRD Parepare ini mengisyaratkan mendukung Roem sebagai ketua. Ketua DPD II Golkar Barru, Muhammad Rum tidak menampik dan mengiyakan, kalau arah dukungannya kemungkinan tetap mengikuti sikap Syahrul.

Show of Force

Satu hari menjelang Musdalub Golkar, Ilham melakukan show force dengan mengumpulkan ribuan pendukungnya saat Pemilu Wali Kota 2008 lalu, di GOR Mattoanging, sore kemarin.

Dalam kesempatan itu, mantan anggota DPRD Sulsel ini,menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kinerja para pendukungnya. Selain itu, Ilham yang didampingi pengurus DPP Natsir Mansyur,kembali menyatakan sikapnya untuk menjadi ketua DPD I.Ilham mengaku optimistis,bisa memenangkan pertarungan di Musdalub dengan arah dukungan dari sejumlah DPD II selama ini.

Apalagi,pengurus DPD II yang mempunyai hak suara,sudah tahu siapa kader layak dipilihnya untuk tetap membesarkan partai bernomor urut 23 ini. Dia berjanji,siap mengemban amanah partai, khususnya menjelang pemilu.Apalagi, ia bisa berkomunikasi lebih banyak dengan sejumlah DPD II apabila terpilih nantinya, begitupun konsentrasi mengurusi partai.Sebab, jabatan sebagai wali kota terpilih baru dijalankan Mei 2009 mendatang.

”Saya ini kan bukan caleg, dan jabatan wali kota, itu baru dilantik bulan lima (mei). Praktis saya punya banyak waktu mengurusi partai ke depan. Saya juga sudah sampaikan kepada ketua umum (Jusuf Kalla), bahwa saya akan membangun soliditas partai, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada perpecahan,” tegas Ilham di selasela silaturahmi dengan ribuan pendukungnya yang memadati Gor Mattoanging.

Kendati optimistis memenangkan Musdalub, namun Ilham tetap menyatakan sikapnya untuk menerima apapun hasilnya,termasuk kalau dirinya belum mendapat amanah dari DPD II.”Saya ini siap menerima apapun hasilnya, dan tetap akan membesarkan partai, karena ini merupakan tanggung jawab sebagai kader,” kata Ilham kepada wartawan.

Sementara itu,Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD II Golkar Makassar, Sainuddin Sardjimin mengklaim,Ilham akan terpilih menjadi ketua di Musdalub malam ini.Alasannya, sudah ada 19 DPD II yang menyatakan sikap mendukung putra mantan Bupati Gowa, Arief Sirajuddin tersebut. Sementara itu, dukungan untuk Ilham Arief Sirajuddin juga datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

AMPI yang mempunyai satu hak suara di Musdalub bersama organisasi didirikan Golkar lainnya,sudah memutuskan dukungannya. Bahkan, Ketua Umum DPD I AMPI Sulsel, Nurdin Halid disebut-sebut menjadi Master Campaign Ilham.”Kami sudah mengundang semua DPD II AMPI agar mem-back up pencalonan Pak Ilham,” tegas WakilKetuaDPDI AMPI Sittiara, di Sekretariat DPD I AMPI,kemarin. (arif saleh)

Iklan Politik

2009-01-17T08:56:00.001+07:00

Oleh: Hasrullah
SUDAHmenjadi guidance di panggung politik, popularitas seorang kandidat akan menjadi "kartu penentu" untuk meraih kekuasaan. Popularitas seorang tokoh elite tidak serta merta datang begitu saja, tetapi popularitas dapat dibentuk dengan mengemas apik kelebihan yang dimiliki tokoh tersebut. Apakah kelebihan itu dalam bentuk pemikiran, gagasan, leadership, ketokohan, moral dan bahkan sampai pada cara berkomunikasi dengan santun di depan publik.
Kemampuan dan kelebihan seorang tokoh dapat dijadikan modal politik untuk meraih simpatik rakyat dengan memberikan dukungan kepadanya. Maka untuk menggapainya, tokoh tersebut perlu melakukan pencitraan kepada publik agar jati dirinya "merasuk" dalam pikiran dan hati sanubari rakyat.

Maka salah satu cara untuk meraih popularitas dengan jalan memanfaatkan media massa dalam bentuk iklan politik. Bahkan sesuai fungsi agenda setting, media massa memiliki kesempatan yang sangat luas dan hampir tanpa batas untuk memberitakan dan mengampanyekan seseorang untuk tujuan politis. Tidak hanya sampai di situ, kampanye melalui media telah menjadi "pabrik image" untuk mendongkrak citra seseorang dalam kontestasi politik.

Menghadapi Pemilihan Presiden 2009, para kandidat menggunakan media massa sebagai ajang kontestasi iklan kampanye politik. Tujuannya tidak lain adalah untuk menaikkan popularitas kandidat presiden dan juga melakukan pencitraan terhadap seorang tokoh bahwa mereka "mampu" tampil menjadi presiden dengan segala ikon persuasi (propaganda) dan bahasa simbolik.

Tidak terkecuali contoh kasus iklan politik berasal dari Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengusung program 100 hari dengan 6 kebijakan "Perjuangan Sembako Murah" dan bahasa iklannya dianggap sebagai iklan berbau kontestasi terhadap kelemahan pemerintahan SBY-JK dalam menangani harga sembako.

Kemudian, iklan politik yang dianggap cukup berhasil di kepala publik dengan hadirnya iklan calon presiden berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Gerindra tidak hanya menaikkan image partai pendatang baru, tapi juga menambah popularitas sosok Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dari pemetaan beberapa hasil polling dan survey terhadap mantan Danjen Kopassus tersebut dianggap tegas dan mampu membela kaum petani dan rakyat kelas bawah.

Sementara itu, jika belajar pada pemilihan presiden 2004, SBY dengan modal politik popularitas dan citra yang ditampilkan media massa, mampu mengalahkan incumbent Megawati, dengan kecerdikan thinker kampanye SBY, memanfaatkan "kecelakaan politik" antara dirinya dengan penguasa saat itu.

Dan "kecelakaan politik" membawa "keberuntungan" menjadikan SBY orang teraniaya dan terjadilah pengumpulan energi simpatik terhadap orang yang tertindas. Kesan semacam itu berhasil di-framing-kan media massa sehingga salah satu faktor kunci kemenangan SBY, karena mendapat simpatik dari rakyat.

Peranan media massa dalam membentuk "pabrik pencitraan" dalam bentuk iklan politik menyebabkan para elite politik menjadikan media massa sebagai agen politik yang dapat melakukan proses pengemasan pesan (framing of political messages). Proses pengemasan pesan telah membentuk seorang aktor politik memiliki citra tertentu (Harsono Suwardi, 2004).

Gegap gempita iklan calon presiden di media massa, harus diakui bahwa jika seorang kandidat atau aktor politik yang memasuki palagan demokrasi, maka tidak ada pilihan lain untuk meraih simpatik publik, termasuk mendapatkan popularitas, salah satu kata kuncinya ada pada iklan politik.

Apabila iklan politik sudah menjadi trademark dan menggelinding bagaikan bola salju yang pada akhirnya membentuk opini publik, maka kemenangan sudah di ambang pintu. Pencitraan iklan politik melalui media memang sudah merupakan gambaran yang terbentuk dalam benak khalayak mengenai suatu power yang dimiliki aktor politik.

Ketika saatnya nanti rakyat melakukan pesta demokrasi (voting behavior), cenderung menjatuhkan pilihan sesuai dengan terpaan iklan yang ada di kepala publik. Atau iklan politik dianggap sebagai The power of political campaign. (*)

Your Name
Your Email Address
Subject
Pesan	email forms